Pemerintah Harus Serius Benahi Pulau Kecil Terluar dan Masyarakatnya

0
351

Nusantara.news, Jakarta – Julukan “Negara Seribu Pulau” memang pas disandang Nusantara atau Indonesia. Data dari berbagai sumber, pulau di Indonesia berjumlah 13.466 buah yang sebelumnya di klaim sebanyak 17.508. Dari jumlah itu sebanyak 7.870 pulau telah memiliki nama, sisanya adalah pulau tanpa nama.

Sebagai bagian dari ekosistem kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil, memiliki peran, posisi serta potensi yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan Indonesia sebagai bangsa berdaulat. Daya dukung wilayah kepulauan seperti Indonesia, baik dari segi  sumber daya alam yang terkandung, keindahannya, sumber daya manusia, serta kekayaan budaya  merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, seluruh faktor daya dukung wilayah kepulauan Indonesia juga penting bagi stabilitas keamanan dan pertahahan.

Perkiraan potensi kekayaannya mencapai US$ 60.578.651.400/tahun. Jumlah tersebut bersumber dari sektor perikanan, wisata bahari, minyak bumi dan transportasi laut. Semestinya seluruh warga kepulauan saat ini sudah memiliki tingkat kesejahteraan dan kemapanan yang cukup lumayan. Namun, kontribusi yang besar itu ternyata tidak sebanding dengan perhatian pemerintah kepada warganya, terutama di wilayah pulau-pulau kecil terluar.

SesuaI UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didefinisikan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. Definisi tersebut agaknya masih memiliki beberapa kelemahan dan cenderung memposisikan pulau-pulau kecil hanya dari segi biofisik,  sehingga belum mampu mengakomodir berbagai kepentingan strategis, baik aspek geopolitik, ekonomi, serta landskap dan sosial budayanya.

Keterbatasan data dan informasi, juga belum menjadi prioritas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan warga kepulauan. Buktinya, belum ada portal informasi yang menyediakan informasi lengkap tentang kondisi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, termasuk persoalan masih banyaknya  pulau-pulau yang belum teridentifikasi dan belum diberi nama.

Di sisi lain, ancaman geopolitik serta pertahanan dan keamanan masih menghantui pulau-pulau terluar di Indonesia. Hal ini masih ditambaah dengan persoalan minimnya sentuhan pembangunan dan pelayanan dasar. Dampaknya, warga kepulauan hidup dalam keterbatasan. Tidak jarang mereka mendapatkan bantuan dari negara lain yang memiliki kedekatan secara geografis. Rentang kendali layanan administratif dan layanan publik yang diberikan pemerintah kerap menjadi soal pada wilayah pulau-pulau kecil terluar.

Kurangnya keberpihakan pemerintah ini ikut memperburuk nasib warga kepulauan.  Alokasi pembangunan masih memprioritaskan pada perhitungan luas daratan dan minim untuk luas perairannya. Padahal secara geografis luas wilayah perairan Indonesia jauh lebih luas dibandingkan luas daratannya (Data yang ada, 1.922.570 km² daratan dan 3.257.483 km². Perairan). Ini berimplikasi terjadinya disparitas pertumbuhan wilayah kepulauan dengan wilayah daratan.

Kegiatan  eksplotitasi sumber daya alam, juga ikut memperparah keadaan. Karena kekayaan alam pulau-pulau kecil umumnya  cukup melimpah dalam sumber daya hayati (potensi flora dan fauna), termasuk energi dan mineral yang banyak disedot pihak lain.

Data yang dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tahun 2011 sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Penyebabnya adalah penambangan pasir dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut serta tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksplotasi ilegal maupun legal yang mengancam ekologi di pulau kecil.

“Selama ini pemerintah belum maksimal dalam memberdayakan potensi alam serta masyarakat pesisir atau yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar, termasuk yang di Pulau Sapeken, Sumenep ini,” kata Irwan pemuda setempat yang juga pemerhati dan aktifis lingkungan.

Irwan berharap pemberdayaan pulau kecil terluar dan masyarakatnya harus segera diseriusi. Dirinya menyebut banyak potensi sumber daya alam dan juga masyarakat yang memerlukan sentuhan pemerintah. Dia mencontohkan, di daerahnya banyak sarjana yang harus merantau ke luar pulau bahkan ke luar negeri, lantaran di daerahnya tidak tersedia lapangan kerja memadai.

“Infrastruktur termasuk listrik juga terbatas, di daerah saya ini hanya ada satu diesel untuk dua kecamatan, dan itu nyalanya kalau malam saja,” katanya.

Ditambahkan, kekayaan alam termasuk tangkapan ikan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya, jika pemerintah menyediakan pendingin atau coolstorage serta pasokan listrik yang cukup akan meningkatkan tangkapan ikan. Karena lantaran tidak ada sarana itu, ikan hasil tangkapan tidak bisa menginap, karena harus segera dijual. Jika menginap harganya akan jatuh. “Itu yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah, termasuk (Provinsi Jatim),” tambahnya.

Faktor masyarakat penghuni pulau juga memperoleh tekanan khusus dari menteri. “Pembinaan masyarakat juga harus mulai dipikirkan. Kalau tidak, bukan hanya keberadaan ekosistem dan daya dukung wilayah yang terkikis, tetapi juga keberadaan masyarakat sekitar,” katanya.

Rawan Dikuasai Asing dan Perorangan

Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing tidak boleh memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia, termasuk milik pulau manapun, itu sesuai amanat UU No 5/1980 tentang Pokok Agraria. Guna mengantisipasi ancaman jatuhnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia pihaknya mendaftarkan hak pengelolaan. Diharapkan selain menjadi aset negara, keberadaan pulau terluar juga akan menambah kekayaan negara.

“Agar kedaulatan negara terjaga, kami mendaftarkan HPL (hak pengelolaan) sesegera mungkin agar tidak ada pulau yang dikelola asing dan perseorangan,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Realisasinya, kebijakan pemerintah pada 2017 akan melakukan sertifikasi atas tanah di 111 pulau-pulua kecil dan terluar atas nama negara oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaga kementerian terkait diharapkan memperketat pemberian izin lokasi di pulau-pulau kecil, dengan memperhatikan keabsahan kepemilikan tanah pemohon izin di atas pulau tersebut dengan tujuan pemanfaatan pulau.

BPN juga diharapkan dapat menertibkan pemberian hak atas tanah secara perseorangan yang melebihi dari ketentuan luasan yang sudah diatur di peraturan bidang pertanahan di pulau-pulau kecil, maksimal 70 persen dari luas pulau. Dari jumlah 70 persen penguasaan pulau, 30 persen harus dialokasikan untuk area hijau atau wilayah publik. Menteri Susi juga mengingatkan, sesuai janji yang disepakati dalam konferensi global terkait perubahan iklim untuk dapat menambah 20 juta hektare kawasan konservasi pada tahun 2019.

Dengan semangat itu, Menteri Susi menekankan tidak boleh ada lagi pulau di wilayah NKRI yang dikuasai secara semena-mena oleh pihak manapun. Sedangkan pulau yang dikelola pihak swasta, akan ditinjau dan diinvestigasi apakah sudah sesuai aturan. Pengelolaan tidak boleh untuk kegiatan kriminal, harus untuk aktivitas produktif sesuai dengan hukum Indonesia dan selaras dengan aturan dunia internasional. “Bila tidak, kami perbaiki (izin aktifitasnya-Red),” tegas Susi.

Benar, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tidak bisa disepelekan dan harus diseriusi penanganannya. Pemerintah selain harus segera membenahi infrastruktur, juga mulai memikirkan pemanfatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kalau tidak, ancaman lepasnya pulau kecil terluar akan terjadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here