Pemerintah Harus Tertib Hukum

0
131

KALAU ada peraturan perundang-undangan yang tak bisa dilaksanakan, tidak ada kemungkinan lain, kecuali peraturan tersebut memang buruk. Sebab dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik adalah “dapat dilaksanakan”. Sebab, kalau baik, suatu peraturan perundangan pasti dapat diterapkan secara menyeluruh di wilayah di mana peraturan itu diberlakukan.

Itulah yang terjadi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei kemarin.

Melalui PP itu Presiden untuk menaikkan jumlah Tunjangan Hari Raya ( THR) dan gaji ke-13 PNS menimbulkan pro-kontra. Besaran THR tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya karena ada sejumlah komponen yang diikutsertakan. Selain gaji pokok, juga diberikan tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja. Jumlahnya, menurut   Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, setara dengan take home pay satu bulan.

Mengenai anggaran itu, Menkeu menyebutkan jumlahnya sesuai dengan UU Nomor 15/2017 tentang APBN Tahun 2018. Anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 2018 ini adalah sebesar Rp35,76 triliun. Jumlah itu meningkat 68,9% karena tahun lalu pensiunan tidak mendapat THR. Tahun 2017, anggarannya hanya Rp14 triliun untuk gaji ke-13 dan THR.

Sementara untuk gaji ke-13, akan dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Adapun gaji ke-13 bagi pensiunan, akan dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Melalui keputusan Presiden ini juga, dipastikan pensiunan akan mendapatkan THR pada tahun ini. Tahun lalu, para pensiunan tersebut tidak menerima THR.

Pertanyaan pertama yang muncul tentang keputusan ini adalah dari mana sumber uangnya. Menurut pemerintah, anggaran tersebut sudah masuk dalam APBN 2018. Oleh karena itu, tidak ada penambahan anggaran lagi.

Tetapi, di beberapa daerah timbul masalah. Ada daerah yang siap, dan ada yang tak punya anggaran untuk keperluan itu.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini kebingungan membayar THR PNS memang tidak pernah ada dalam APBD 2018. Menurut  Risma, dia tidak bisa mencairkan karena tidak ada dasar hukumnya. Di Surabaya, yang diatur dalam APBD hanya tunjangan untuk guru honorer yakni sebesar Rp87 miliar dengan alokasi Rp500 ribu perorang.

Keberatan daerah itu dijawab oleh Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018. Isinya, kepala daerah diperintahkan untuk membayarkan THR yang dibebankan pada APBD. Sumber bisa dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), atau sumber penerimaan daerah lainnya. Kegiatan yang kurang prioritas itu bisa ditunda dulu, dananya bisa diambil untuk THR dan gaji ke-13.

Tapi muncul pula persoalan lain. Menggeser mata anggaran yang sudah ditetapkan oleh APBD, tidak bisa dilakukan tanpa mekanisme perubahan APBD yang disetujui oleh legislatif daerah. Sementara Surat Edaran Kemendagri tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk mengubah mata anggaran.

Itulah yang mendasari penolakan di daerah untuk mencairkan THR. Seperti yang dilakukan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dia  tak mau mencairkan THR bagi PNS di lingkungannya karena anggarannya tidak termasuk dalam perencanaan anggaran dalam APBD.

Pro-kontra ini, kalau mau disikapi positif, ada baiknya. Sebab, ini membuka fakta yang sesungguhnya tentang tertib hukum pemerintah. Niat pemerintah Joko Widodo memberikan THR dan gaji ke-13 sejumlah take home pay, sejauh ketersediaan dananya mencukupi dan diperoleh dari sumber yang sudah diatur UU, perlu diapresiasi untuk kesejahteraan PNS.  Kita tak perlulah menarik perkara ini ke penafsiran lain, bahwa THR ini dianggap mempunyai motif politik menjelang Pemilu nanti.

Kita membatasi perbincangan pada kenyataan bahwa pemerintah kurang memperhitungkan aspek-aspek peraturan yang baik tadi. Secara filosofis, okelah, ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS. Tapi, secara yuridis, PP ini ternyata ada potensi bertentangan dengan UU Keuangan Negara. Karena pejabat dilarang melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN atau Perda tentang APBD. Ancamannya pidana penjara dan denda. Secara sosiologis, PP ini ternyata tidak bisa diterapkan sepenuhnya, karena ada pemerintah daerah yang tidak mampu mengalokasikan anggaran tersebut.

Tragis namanya jika peraturan yang diterbitkan pemerintah, ternyata ada unit dalam pemerintah yang tak sanggup menjalankan peraturan tersebut. Rusak wajah pemerintah, karena ini bisa terbaca sebagai pelanggaran hukum, atau bahkan insubordinasi.

Tragis namanya jika PP yang kedudukannya lebih rendah menyimpang dari UU yang posisinya lebih tinggi. Lebih tragis lagi, penyimpangan itu dibenarkan oleh Surat Edaran Mendagri yang kedudukannya jauh lebih rendah lagi.

Negara hukum memang diatur dengan banyak rambu-rambu dan prosedur. Tapi, apa boleh buat, konstitusi kita sudah menetapkan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, niat saja tak bisa membenarkan tindakan. Mestinya pemerintah memberi teladan soal ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here