Pemerintah Ingin Perppu Dijadikan UU Hanya Untuk Kepentingan Pajak

0
38
Raker Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR membahas masalah penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Nusantara.news, Jakarta – Selama Sembilan bulan, (Juli 2016 – Maret 2017), program tax amnesty yang dijalankan pemerintah hanya mampu melaporkan total aset, baik melalui opsi deklarasi maupun repatriasi, sebesar Rp 1.183 triliun.

Sebaliknya, kendati pemerintah sudah memberikan ampunan pajak lewat program Tax Amnesty, hingga kini, aset WNI di luar negeri yang belum terungkap nyatanya masih mencapai ribuan triliun.  Diperkirakan masih ada potensi sekitar Rp 2.067 triliun aset wajib pajak Indonesia yang masih tersimpan di luar negeri. Berdasarkan data McKinsey pada 2014, aset WNI di luar Indonesia besarannya mencapai USD 250 miliar atau sekitar Rp 3.250 triliun.

Sri mengatakan, dari deklarasi aset di luar negeri sekitar Rp 1.036 triliun dari total Rp 1.183 triliun, tersimpan di lima negara suaka pajak, yaitu di Singapura sebesar Rp 766,05 triliun, di British Virginia Island Rp 77,5 triliun, Hong Kong Rp 58,17 triliun, China Rp 53,14 triliun dan Australia Rp 42,04 triliun.

Sedangkan dari sisi repatriasi, sebanyak Rp 85,35 triliun berasal dari Singapura, Rp 16,51 triliun dari Cayman Island, Rp 16,31 triliun dari Hong Kong, Rp 6,57 triliun dari British Virginia Island, dan sekitar 3,56 triliun dari China.

Catatan ini, kata Sri, menjadi tanda, bahwa  selama ini Dirjen Pajak tidak memahami cara untuk mengungkap harta dari wajib pajak dan adanya keterbatasan akses terhadap data keuangan di perbankan. “Hal inilah yang memberikan dampak pada kepatuhan,” tutur Sri.

Sulitnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar praktik penghindaran pajak berupa aset yang berada di luar negeri, mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (29/5/17), Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, legislatif dapat menyetujui Perppu tersebut sebagai UU sebelum 30 Juni,  mengingat Indonesia sudah berkomitmen penuh untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) paling lambat September 2018.

“Perppu ini nantinya akan menjadi solusi dari keterbatasan Dirjen Pajak untuk mengejar penghindar pajak karena sebagian besar negara atau yuridiksi sudah sepakat menerapkan keterbukaan akses data nasabah secara otomatis dalam lingkup antarnegara,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri, dengan Automatic Exchange of Information (AEoI), Indonesia akan dengan mudah bisa mendapatkan informasi lengkap dari otoritas pajak negara-negara lain tentang keberadaan asset milik WNI di luar negeri.

Namun, anggota Komisi XI DPR sarmuji sempat meragukan Perppu tersebut bisa menjaring potensi harta WNI di luar negeri yang diungkap Sri Mulyani. Pasalnya, Sri masih menggunakan data potensi harta WNI di luar negeri tahun 2014.

“Sedangkan pada pembahasan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tax amnesty, waktu itu, pemerintah sempat menyebutkan bahwa potensi harga WNI mencapai kisaran Rp 11 triliun,” ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, apakah mungkin Dirjen Pajak punya data di luar data McKinsey? Sebab, dulu pernah disebutkan ada potensi harta mencapai Rp 11 triliun. “Nah, itu menyusut hanya sekitar Rp 3 triliun,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sarmuji  pun mempertanyakan Menkeu terkait prinsip resiprokal atau timbal balik yang menjadi landasan pelaksanaan pertukaran informasi dengan negara yang ingin diketahui data keuangan nasabah perbankannnya.

Masalahnya, kata Sarmuji, jika negara tax heaven tidak melaksanakan hal yang sama dengan Indonesia, maka hal yang dilakukan Indonesia menjadi percuma saja. “Karena, kita tidak akan pernah mendapatkan informasi dari orang-orang di Singapura dan negara lainnya. Jika negara lain tidak melakukan hal yang sama seperti Indonesia, efektivitas Perppu bisa jadi malah menurun,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here