Prospek Demokrasi Indonesia (2)

Pemerintah Jokowi dan Gejala Otoritarianisme Kompetitif

0
136

Nusantara.news, Jakarta – Seperti diulas sebelumnya, bahwa ancaman baru demokrasi saat ini adalah munculnya apa yang disebut dalam literasi Barat dengan istilah otoritarianisme kompetitif. Otoritarianisme kompetitif adalah sebuah sistem kekuasaan yang demokratis dalam penampilan tetapi bersifat otoriter. Dalam istilah lain, karakter ini disebut rezim Demoriter (bentuk kekuasaan demokratis, tetapi dalam menjalankannya dengan cara-cara otoriter).

Pola otoritarianisme kompetitif tergambar manakala sebuah rezim sipil memelihara institusi demokratis tetapi tidak dalam substansi. Mereka memang terpilih secara demokratis, tetapi kemudian menggunakan perangkat dan alat demokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Lembaga elektoral, legislatif, yudikatif, media, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan. Bahkan, disalahgunakan oleh kekuasaan negara untuk merugikan lawan-lawan politik dan kelompok kritis.

Lantas bagaimana dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), apakah gejala otoritarianisme kompetitif itu tampak pada politik kekuasaannya?

Sejauh ini, gejala otoritarianisme kompetitif yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi secara terbuka baru disampaikan oleh penggiat demokrasi Barat. Para pengamat asing ini menyebut pemerintahan Jokowi tengah bergerak ke arah otoritarianisme kompetitif.

Dulu, Jokowi disebut-sebut sebagai pemimpin yang memberikan harapan terhadap perubahan. Jokowi pun dianggap sebagai tokoh politik yang bersih dari pelanggaran HAM di masa lalu. Dia dilabeli pemimpin yang merakyat, sederhana, demokratis, dan jauh dari sikap otoriter– demikian banyak orang berpendapat kala itu. Pendek kata, Jokowi sang fenomena.

Namun setelah empat tahun menjabat sebagai presiden, banyak pihak yang menilai Jokowi sekarang berbeda dengan Jokowi pada Pilpres 2014.

Kini, sebagian pihak seperti melihat dua rupa kuasa Jokowi: pemimpin demokratis (struktural) dan otortiarian kompetitif (kultural). Jokowi tak lagi dianggap sebagai pembawa harapan dan perubahan. Jika sebelumnya telunjuk pemerintahan berwatak otoriter hanya ditujukan ke zaman Orde Baru, saat ini sebagian orang menilai pemerintahan Jokowi serupa neo-orde baru.

Mengapa Jokowi seperti menggiring bandul politiknya ke arah otoritarianisme dan kini tampak lebih ofensif? “Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew Busch dalam artikelnya berjudul Jokowi’s Panicky Politics yang ditulis di laman Majalah Public Affairs, seperti dikutip dari Hersubeno Arief dalam tulisan Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter.

Pengamat asing lainnya menilai: “Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression?” di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institut.

Senada, Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam sebuah tulisan berjudul Jokowi Authoritarian Turn menyatakan bahwa Jokowi terindikasi mengembalikan watak pemerintahan otoriter dengan manuver politik sang presiden selama ini. Terdapat tiga alasan utama mengapa Jokowi disebut oleh Tom Power sebagai pemimpin otoriter: menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, menyandera lawan dengan kasus hukum agar berbalik arah menjadi rekan koalisi, serta kecenderungan menghidupkan kembali militer (TNI/Polri) ke politik.

Mengapa para pengamat asing sangat khawatir kecenderungan perubahan pemerintahan Jokowi meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengambil jalan otoriter? Tom Power juga mengungkap secara rinci. Berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat, termasuk dari Indonesia, Power berkesimpulan ”Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi. Ini adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek dan pengambilan keputusan secara ad hoc,” tulisnya.

Di tataran praktis, sikap pemerintah yang dipandang berwatak otoriter antara lain: pembubaran ormas HTI melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) tanpa proses pengadilan terlebih dahulu, pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, cenderung mengkriminalisasi para pengeritik, lahirnya aturan ujaran kebencian yang rawan membungkam kebebasan berpendapat, pelibatan kembali militer atau polisi aktif dalam urusan politik, dan terkesan curiga terhadap gerak-gerik massa yang rajin memanfaatkan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Di luar itu, adanya sejumlah kebijakan yang diambil pihak eksekutif bukan dengan policy demokratisasi, tetapi dengan cara politik demokrasi. Politik demokrasi lebih menonjolkan sisi formalitas dalam pengambilan kebijakan namun terselip kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan anti-kritik. Sementara, policy demokratisasi merupakan mekanisme pengambilan kebijakan yang diambil atas dasar sensibilitas dan kebutuhan publik.

Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang kni telah menjadi undang-undang, dapat menjadi salah satu bukti demoriter mulai dipraktikkan. Eksekutif nantinya, berpotensi dengan mudah memberikan stempel anti-Pancasila dan tuduhan makar bagi individu dan entitas tertentu yang bersikap oposan terhadapnya.

Pada level legislatif, visualisasi demoriter terlihat dari hasil revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD dengan memasukkan Pasal 122 huruf (K). Inti pasal tersebut, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum atau lainnya terhadap orang/kelompok yang merendahkan anggota DPR. Keberadaan pasal tersebut, berpotensi mengekang kebebasan berpendapat seseorang yang mengkritik DPR. Model regulasi tersebut, kembali meneguhkan adanya doktrin anti-kritik yang tidak dikenal dalam alam demokrasi.

Nampaknya memang pilar-pilar trias politika saat ini sedang menyiapkan ‘benteng pertahanan” masing-masing dari kritik dan kontrol publik. Di eksekutif, rencana RKHUP yang salah satu pasalnya akan menghidupkan kembali aturan pemidanaan terkait penghinaan kepada presiden menguat kembali, sebuah aturan yang telah dibatalkan oleh MK sebelumnya. Sementara di pilar yudikatif, salah satu pegawai MK, Abdul Ghoffar Husnan, yang mengeritik dan melaporkan Ketua MK Arief Hidayat beberapa waktu lalu ke Dewan Etik terancam diberhentikan.

Lewat seperangkat aturan yang membentengi penguasa, maka kritik rakyat sekalipun berpotensi dimonotafsirkan menurut subjektivitas dan selera penguasa dengan dalih penghinaan, ujaran kebencian, merendahkan martabat, dan sejenisnya. Dan, itulah bentuk arogansi kekuasaan. Ujungnya, mereka yang kritis terhadap penjabat negara justru dikuntit dan makin diperlemah lewat aturan-aturan yang dapat mempidana mereka.

Seharusnya, dengan dianutnya demokrasi, negara dan aparatusnya dituntut selalu siap mengakomodir tuntutan, kritik, dan partisipasi publik yang bahkan terkadang begitu liar. Itu semua merupakan ekses natural dalam penyelenggaraan demokrasi, sehingga mengakomodirnya menjadi keharusan ketimbang memberangusnya dengan tuduhan fitnah dan penyebar hoaks.

Kehadiran kritikus dan oposan dalam demokrasi, idealnya dijadikan modal sosial untuk bersama membangun visi-misi kebangsaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kemitraan dan dialog publik yang seharusnya dibangun, bukan malah permusuhan dan memberi stigma negatif seperti intoleran, radikal, anti-NKRI, makar, dan sebagainya. Kondisi seperti ini selain bisa memicu perpecahan bangsa, juga menimbulkan ‘dendam kesumat’ dari pihak di seberang kekuasaan.[]

Tulisan berikutnya: Penyangga Demokrasi Terancam Ambruk

Baca juga:

Otoritarianisme Kompetitif, Ancaman Baru Bagi Demokrasi

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here