Pemerintah Melunak, Arbitrase Dicabut, Freeport Melenggang Menang

0
57

Nusantara.news,Jakarta – Chief Executif Officer (CEO) Freeport, Richard Adkerson, akhirnya mencabut ancaman arbitrase kepada pemerintah Indonesia, setelah kedua belah pihak sepakat merundingkan kembali soal kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Adkerson mengatakan, sepanjang perundingan dapat memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak, tidak akan ada arbitrase. Dia juga berterimakasih kepada pemerintah karena pintu perundingan tentang kelanjutan kontrak penambangan dibuka kembali. Freeport memang menginginkan ada kelanjutan operasi penambangannya di Papua hingga 2041.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan bersikeras Freeport harus beralih operasi dari skema kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) kalau ingin melanjutkan ekspor konsentratnya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan menaati perubahan aturan fiskal dari naildown (tetap) menjadi prevailing (tidak tetap).

Tetapi, belakangan, indikasi bahwa pemerintah makin melunak semakin nyata dengan dibolehkan Freeport memiliki IUPK dan kontrak karya untuk sementara waktu. Ibaratnya,”IUPK tapi rasa KK”. Freeport pun dibolehkan kembali mengekspor konsentrat pada akhir April lalu.

Dalam masa perundingan yang memakan waktu lima bulan, pemerintah menyertakan selain Kementerian ESDM dan Freeport, juga membawa perwakilan dari Kemendagri, Kejaksaan Agung, BKPM, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan Lembaga Masyarakat Ada Komoro dan Amungme.

Dalam perundingan tersebut, pesan Jonan menegaskan, keempat topik pembahasan tersebut harus dilaksanakan dalam satu paket. Keempat topik yang masuk dalam bahasan tersebut adalah mengenai ketentua fiskal, kewajiban pelepasan saham, kelangsungan operasi setelah kontrak karya berakhir, dan kewajiban pembangunan smelter.

Keempat topik bahasan yang harus menjadi satu paket dalam perundingan tersebut mengisyaratkan Freeport bahwa perusahaan itu  harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kami masih mau memberikan perpanjangan kepada Freeport, tapi harus mematuhi ketentuan kita, bukan Freeport yang mendikte kita,” tegas Menko Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan seusai melaporkan perkembangan baru mengenai persoalan sengketa bisnis antara pemerintah dengan Freeport, yang juga belum lama ini bertemu Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

Pemerintah, kata Luhut, tetap pada pendiriannya tidak akan memberikan perpanjangan kontrak bila Freeport masih ngotot tidak mau mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. “Jika mereka tidak setuju, kita gak bakalan ngasih. Kita’kan negara berdaulat, ingat itu,” tegasnya lagi.

Kepada Menteri Perdagangan AS itu, Luhut menegaskan, sebagai negara berdaulat, nasib perpanjangan kontrak Freeport berada di tangan pemerintah sepenuhnya. Ibarat orang menyewakan rumah, apabila si pemilik properti tidak mau memperpanjang kontraknya lagi, kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemilik.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, soal perpanjangan kontrak, pihaknya masih tetap berpegang pada skema dalam Kontrak Karya (KK) tahun 1991. “Dalam perjanjian KK 1991, Freeport bisa mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2041. Pastinya, Freeport selalu akan memenuhi aturan-aturan baru pemerintah dengan mengacu kepada kontrak karya,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Riza, Freeport tidak anti dengan peraturan di Indonesia, tetapi pihaknya hanya bersedia mengubah KK menjadi IUPK jika pemerintah menjamin stabilitas investasi yang setara dengan KK.

Soal kewajiban divestasi 51 persen saham, sampai kini Freeport belum menyepakatinya. Ketentuan 51 persen itu bagi Freeport terlalu besar dibanding kesepakatan sebelumnya yang hanya 30 persen. Begitu pula soal metode penghitungan aset, kedua pihak belum menemukan kata sepakat. Inginnya pemerintah, perusahaan tidak menghitung cadangan tambang hingga 2041, sebaliknya, Freeport menginginkan cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam nilai aset.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here