Pemerintah Myanmar Sebarkan Berita Hoax Tentang Rohingya

1
215

Nusantara.news, Rakhine – Kecaman dunia Internasional atas membanjirnya arus pengungsi di Myanmar ditanggapi pemerintah setempat dengan mengekspose gambar dan berita-berita hoax. Penyebaran berita hoax itu untuk membenarkan tindakan keras tentara Myanmar yang disebutnya mengejar gerombolan teroris Rohingya.

Militan Rohingya yang bergabung dalam Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Save Army/ARSA) dijadikan kambing hitam atas membanjirnya pengungsi Rakhinen ke Bangladesh. Bahkan dengan dalih azas transparansi, pemerintah Myanmar mengajak rombongan wartawan asing ke sebuah desa berpenduduk mayoritas Hindu yang katanya menjadi korban penyerangan ARSA.

Di desa itu pemerintah Myanmar menunjukkan foto dua warga yang menjadi korban penyerangan ARSA. Namun setelah diverifikasi oleh wartawan, ternyata foto yang dikesankan sebagai korban penyerangan ARSA ternyata warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan militer Myanmar.

Wakil Direktur Human Rights Watch Wilayah Asia Phil Robertson

Keterbatasan akses penggiat hak-hak azasi manusia dan pers menjadi kendala tersendiri untuk mendapatkan informasi akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rakhine. Mereka tidak dibenarkan memasuki wilayah-wilayah yang diduga menjadi tempat pembantaian etnis Rohingya.

Maraknya gambar dan informasi hoax yang secara sengaja disebarkan oleh pemerintah Myanmar lewat akun media sosial itu diungkap oleh Wakil Direktur Human Rights Watch Wilayah Asia Phil Robertson.

Sebut saja dua foto warga Hindu yang diklaim sebagai korban pembantaian ARSA ternyata orang yang sama yang disebut pemerintah sebagai teroris Bengali. “Ini jelas akan merusak kredibilitas pemerintah,” tuding Robertson.

“Di satu sisi mereka mengeluarkan foto-foto palsu ini atau cerita-cerita palsu ini dan kemudian mereka menyerang kelompok-kelompok HAM seperti kami dengan mengatakan mengapa kalian tidak menyelidiki? Mengapa kalian tidak mendengarkan kedua pihak? Kami katakan baik, mari kita lihat!,” sambung Robertson.

Mendapat tudingan berpihak kepada Rohingya, Robertson justru balik menantang, “Kami ingin pergi ke daerah-daerah itu, kami ingin lihat apa yang Anda katakan. Izinkan kami masuk. Izinkan kami pergi ke mana kami ingin pergi dan melakukan apa yang kami inginkan untuk menemukan kebenaran.”

Tantangan Robertson ternyata tidak ditanggapi oleh pemerintah dan warga lokal yang mengecam kehadirannya. Memang, Myanmar dikuasai kediktatoran militer selama lebih dari 50 tahun. Sensor media sudah dianggap hal lumrah. Namun, meningkatnya ketegangan yang dipandang oleh banyak orang sebagai konflik berbasis agama membuat pengumpulan informasi semakin sulit dilakukan di negara yang didominasi oleh umat Buddha itu.

Terlebih sejak dikuasai oleh dictator militer, pemerintah Myanmar yang sebelumnya bernama Burma senantiasa mengobarkan semangat nasionalisme di lingkungan warga yang mayoritas beragama Buddha itu. Islam sudah dianggap ancaman nomer satu sehingga melahirkan Biksu-Biksu militant yang ternyata hanya ada di Myanmar.

Tidak mengherankan apabila kebencian biksu-biksu Buddha di Rakhine terhadap Rohingya yang disebutnya Bengali itu sudah mengakar bahkan sebelum kemerdekaan Burma. Umumnya para biksu garis keras itu mendukung penuh Operasi Militer yang digencarkan tentara Myanmar.

“Ini adalah operasi orang Bengali. Terorisme Bengali. Ini adalah terorisme,” ucap seorang Biksu Senior kepada rombongan wartawan yang gagal mendapatkan akses memasuki wilayah konflik.

Dengan dibatasinya akses itu dan terbongkarnya informasi hoax yang disodorkan pemerintah Myanmar membuat wartawan dan penggiat HAM berkesimpulan telah terjadinya krisis kemanusiaan yang serius di Myanmar. Bahkan tudingan pembersihan etnis secara gamblang sudah diungkapkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Wapres AS Mike Pence dan Presiden Perancis Emanuel Macron.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here