Pemerintah Perlu Terbitkan Perppu Cegah Investasi Bodong

0
51
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing meminta UN Swissindo menutup aktivitasnya mengumpulkan dana masyarakat, ia juga meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak rasional.

Nusantara.news, Jakarta – Tak Putus Dirundung Malang, itulah novel Sutan Takdir Alisyahbana yang terkenal pada 1929 ini memang layak mewakili suasana hati masyarakat investor. Belum selesai terjerat kasus penipuan lembaga umroh First Travel, kini sudah dikejutkan dengan penipuan United Nation Swissindo.

Aksi penghimpunan dana masyarakat yang berujung dengan penipuan ini dilakukan oleh United Nation Wordl Trust International Orbit (UN Swissindo). Lewat kegiatan usaha menjamin pelunasan kredit macet atau pun kredit sedang berjalan, Swissindo sebenarnya menipu masyarakat.

Itu sebabnya Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menutup semua kegiatannya karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan Satgas Waspada Investasi bersama Bareskrim Polri dan Bank Indonesia, pada Rabu (23/8), memanggil pimpinan UN Swissindo, Sugihartono atau yang dikenal dengan Sugihartonotonegoro alias Sino.

Dalam pertemuan tersebut, Sino selaku pimpinan UN Swissindo telah menandatangani surat pernyataan yang berisi: pertama, UN Swissindo menghentikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan penawaran pelunasan utang kepada masyarakat dan pemberian voucher human obligation VM1 serta segala kegiatan lainnya yang dilakukan UN Swissindo mulai 23 Agustus 2017, karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Sino selaku pimpinan UN Swissindo meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan sektor jasa keuangan dan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Ketiga, berdasarkan hal tersebut, Sino meminta kepada seluruh pimpinan UN Swissindo dan masyarakat agar dapat mengetahui pernyataan ini dan berhati-hati apabila ada penawaran sejenis yang mengatasnamakan UN Swissindo.

Menurut Tongam, UN Swissindo selama ini telah beroperasi di beberapa daerah dan mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar US$1.200 atau Rp15,6 juta di Bank Mandiri.

“Kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo tersebut tidak benar, karena surat pelunasan yang diterbitkan tidak diakui oleh lembaga jasa keuangan dan voucher yang diberikan juga tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri,” kata Tongam.

Diduga sudah ada ratusan miliar dana masyarakat yang tenggelam di Swissindo

Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada seluruh pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya dan meminta masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo.

Lunasi utang

Laman website swissindo.news menyebut UN Swissindo sebuah lembaga yang mengklaim bisa membantu masyarakat untuk melunasi utang. Lembaga menggunakan voucher M1 dan human obligation, diakui manajemen bahwa mereka memiliki dana tunai sebesar US$6,1 triliun di Bank Mandiri.

Voucher tersebut bisa diunduh secara gratis di website tersebut. Disediakan dalam beberapa versi bahasa mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, dan bahasa Laos.

Pengunduh juga diminta membawa voucher ke cabang Bank Mandiri terdekat untuk ditukarkan dengan uang tunai dan uang tersebut bisa digunakan untuk membayar utang.

Tiap penerima vouncher akan mendapatkan uang senilai US$1.200 atau ekuivalen dengan Rp15,96 juta dengan kurs Rp 13.300.

Tayangan video berjudul NEO/UN Swissindo dapat diputar di laman tersebut. Isi video menjelaskan jika UN Swissindo mampu melunasi utang-utang penduduk bumi. Kemudian ada sejumlah orang dari berbagai negara yang membacakan isi dari sertifikat M1 tersebut.

Swissindo World Trust International Orbit mengaku sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan dan memiliki nomor sertifikat QR-154-321-CO-003496 M, and UBS NO: UNSAG/SBG/6118/045/RS.DRS/01/VII/2001-15, dan memiliki total 78.033.015.393 (78 juta kilogram emas dan platina.

Dengan mandat membebaskan manusia dari utang dengan metode sistem pembayaran 1-11 dan menciptakan ekonomi baru.

Mereka mengklaim misi pelunasan utang ini pertama kali digagas oleh Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno dan Presiden AS John F Kennedy dengan Green Hilton Memorial Agreement. Permintaan khusus 11110 untuk membebaskan sistem perbudakan finansial dan membawanya ke surga.

Sekarang UN Swissindo mengklaim sudah menyelesaikan misinya. Mereka juga mengaku sudah mendapatkan legalitas dari Mahkamah Agung SPRIN NO. UN-81704/009 M1 pada 2016 lalu.

Namun, Satgas Waspada Investasi sejak 23 Agustus meminta UN Swissindo menghentikan semua kegiatannya karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu Perppu

Yang tertipu dengan UN Swissindo ternyata bukan hanya masyarkat Kudus dan Pati, tapi juga Bupati Pati Hariyanto sempat jadi korban penipuan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah sempat mengendus penipuan tersebut terjadi di Jawa Tengah. OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY juga sudah membuat pernyataan agar mewaspadai surat kuasa M1 dan janji pelunasan kredit oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Kepala OJK Regional 3, Mochamad Ihsanuddin, mengatakan pihaknya mencatat ada 50 Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang nasabahnya menjadi korban janji palsu yaitu dari 7 bank umum, 41 BPR/BPRS, 1 lembaga pembiayaan, dan PT Permodalan Nasional Madani.

“Nasabahnya terkena janji-janji pelunasan hutang,” kata Ihsanuddin.

OJK menyatakan surat kuasa M1 yang diterbitkan UN Swissindo tidak dapat dicairkan di PT Bank Mandiri, penawaran perjanjian pelunasan kredit oleh UN Swissindo merupakan kegiatan ilegal.

Kantor Cabang Bank Mandiri Kudus sendiri menyatakan tidak pernah bekerjasama dengan UN Swissindo termasuk pembagian voucher human obligation. Hal itu ditegaskan saat ratusan warga mendatangi kantor bank tersebut untuk mencairkan uang dari voucher tersebut.

Kepala Cabang Bank Mandiri Kudus, Wuratmo menegaskan selama ini pihaknya tidak ada kerjasama apapun dengan UN Swissindo. “Secara resmi kita tidak ada kerjasama dengan organisasi yang mengaku bernama UN Swissindo,” tegasnya.

Dari bertubi-tubinya perusahaan investasi bodong yang menipu masyarakat, dan kemungkinan masih akan ada lagi ke depan, sudah saatnya masyarakat menyadari tiga hal. Pertama, teliti dan kritis lah ketika membeli produk investasi, kalau janji return yang diberikan puluhan, bahkan ratusan kali lebih bersar dari bunga bank, maka sudah dapat dipastikan arahnya penipuan.

Kedua, perlu melakukan cek dan kembali mencek kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama ke Satgas Waspada Investasi.

Ketiga, tengok siapa saja figur di belakangnya, kebanyakan figur yang terlibat tak dikenal. Terkadang hanya mencatel figur tenar tertentu. Dengan memahami tiga hal ini setidaknya masyarakat dapat terhindar dari penipuan investasi bodong.

Untuk tidak mengulangi kerugian di masyarakat, ada baiknya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat mencegah maraknya investasi bodong. Mengapa Perppu? Karena memang sudah memenuhi unsur kegentingan, korbannya luas secara nasional, dan menyangkut angka yang besar.

Di dalamnya harus ada hukuman yang berat sebagai efek jera, seperti pidana penjara hingga 30 tahun. Selain itu seluruh aset pelaku bisa disita, sementara keluarga turunan pertama dan kedua yang terlibat bisa dimiskinkan. Bahkan haknya berbisnis di tanah air dihentikan.

Dengan demikian ke depan kegiatan investasi bodong, walaupun sulit dihentikan, setidaknya dapat mengurangi secara signifikan praktik investasi bodong.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here