Pemerintah tak Berhak Menilai Sepihak Ormas Anti-Pancasila

0
78

Nusantara.news, Jakarta – Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang oleh DPR menyisakan persoalan. Sebagian pihak menilai UU itu mengangkangi demokrasi sehingga harus direvisi. Salah satu perdebatan seputar revisi adalah soal siapa yang sebenarnya berwenang menilai sebuah ormas melangggar atau anti-Pancasila?

Pertanyaan itu terkait penjelasan Pasal 61 ayat (3) UU Ormas yang menyatakan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dilakukan terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, pada Pasal 60 Ayat (2) disebutkan tentang ancaman pidana bagi pelakunya.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah membuka kesempatan bagi siapa pun untuk merevisi UU Ormas. Namun, Tjahjo mengingatkan, revisi dimaksud sangat terbatas. Pasal menyangkut kewenangan pemerintah membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tak boleh disentuh. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan draf revisinya yang akan dibahas bersama DPR pada 2018 nanti.

“Jadi, sesuai arahan Pak Presiden bahwa pemerintah mempersilakan dilakukan perubahan tapi sifatnya terbatas. Apapun yang berkaitan dengan ajaran atheisme, komunisme, marxisme dan semua ajaran yang bertujuan mengubah ideologi akan dibubarkan pemerintah,” tegas Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, kewenangan pemerintah melalui Kemendagri atau Kemenkumham untuk membubarkan ormas bukanlah tindakan otoriter dan anti-demokrasi. Sebab, tindakan itu merupakan diskresi yang telah melalui kajian mendalam.

Mencermati pernyataan Mendagri tersebut, tampaknya perdebatan soal siapa yang berwenang memutus sebuah ormas anti-Pancasila atau tidak akan tetap alot. Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Dr Zainal Arifin Hoesein menjelaskan, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, posisi ormas sangat penting.

“Pandangan negara hukum demokratis memberikan landasan bahwa ormas termasuk parpol adalah intermediate structure antara negara dan masyarakat. Ormas sebagai jembatan berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan negara kepada masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada negara. Oleh karena itu,  posisi ormas sangat strategis dalam kehidupan kenegaraan. Makanya,  tidak mungkin negara berjauhan dengan masyarakat,” papar mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK) ini kepada Nusantara.news di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Dengan begitu, lanjutnya, tidak tepat bila pemerintah yang mendefenisikan, menyimpulkan dan menilai sebuah ormas itu melanggar atau bertentangan dengan Pancasila. Sebab sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum, prosesnya harus dilakukan secara demokratis, yakni masing-masing pihak harus diberi kesempatan mengemukakan pendiriannya di lembaga peradilan.  “Jadi, pemerintah tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menilai secara sepihak. Masing-masing pihak harus adu argumentasi dan bukti di pengadilan,” tegasnya.

Pendapat yang sama dilontarkan pakar hukum Universitas Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf yang menilai pembubaran ormas tanpa melalui proses pengadilan adalah sebuah kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebab, pasal atau ketentuan pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan atau hanya berdasarkan keinginan sepihak pemerintah sudah pernah tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1985, lalu dihilangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. Nyatanya, ketentuan itu dihidupkan kembali pada UU Ormas yang baru disahkan oleh DPR.

“Ini kemunduran demokrasi, karena UU No 17/2013 sebenarnya telah mengoreksi UU No.8/1985 tentang proses pembubaran ormas. Tapi, dikembalikan lagu lewat Perppu No. 2/2017 yang malah disahkan oleh DPR,”cetusnya.

Sebagai bentuk protes, Partai Demokrat telah menyiapkan draf untuk revisi UU Ormas. Intinya, Partai Demokrat berkeinginan memberi kewenangan kepada pengadilan untuk membubarkan ormas yang terbukti melanggar atau anti-Pancasila. Sehingga, pemerintah tak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas.

Lebih rinci, draf yang telah disiapkan Partai Demokrat adalah pada Pasal 63 ayat (1) menyebutkan, “Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.”

Adapun Pasal 64 sampai pasal 80 mengatur teknis mengenai mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas. Namun, pemerintah bisa menghentikan sementara kegiatan ormas bersangkutan selama proses pengadilan berjalan. Alasannya, proses pengadilan bisa saja memakan waktu yang lama. Hal itu telah diatur dalam 61 ayat (1) huruf b UU Ormas.

Bertolak dari kenyataan di atas, maka seyogyanya pemerintah tidak memaksakan diri sebagai eksekutor terhadap ormas yang dinilai melanggar Pancasila. Bila pemerintah memaksakan diri, tentu stigma rezim otoriter akan melekat. Sejatinya, semua telah sepakat bahwa apapun paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI harus dilawan. Kelompok apapun yang berkeinginan mengganti ideologi negara merupakan musuh bersama. Namun, demi keadilan sebagaimana tuntutan Pancasila, maka ormas harus diberi kesempatan membuktikan dirinya bukan anti-Pancasila. Caranya, tentu melalui pengadilan terbuka dan bukannya penghakiman sepihak dari pemerintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here