Pemerintah tak Pandai Memilih Waktu

1
123

MENGAPA kebijakan pemerintah selalu mendapat reaksi kontroversi dari publik? Bisa jadi karena hal-hal substansial, seperti relevansi dan urgensi yang mendasari kebijan itu. Namun, bisa pula, karena kecerobohan pemerintah dalam memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan kebijakannya tersebut.

Lihat saja serangkaian kebijakan para pembantu Presiden Joko Widodo belakangan ini. Sebagian besar, kalaulah tidak semuanya, menyulut debat dan bahkan penentangan yang panjang.

Kontroversi atau bahkan kegaduhan yang muncul dari kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang niscaya dalam politik Indonesia pascareformasi. Apalagi ditambah dengan perilaku parlemen, yang lebih mendekati kata “nyinyir” ketimbang “kritis”.

Ini adalah tantangan baru bagi pejabat publik dalam membuat kebijakan, agar pemerintah tak perlu terganggu dengan pro-kontra. Mereka harus merumuskan kebijakan yang kuat, proses yang sistematis, penganggaran yang transparan, sasaran yang terukur, dan tentu saja, waktu yang tepat.

Bagi pejabat atau politisi dengan jam terbang yang panjang, instink seperti itu mestinya sudah melekat di alam bawah sadarnya. Tapi, anehnya, banyak sekali pejabat pemerintah yang menunjukkan lemahnya instink mereka dalam perkara ini.

Coba lihat kembali, rencana Mendagri Tjahjo Kumolo yang hendak mengusulkan kepada presiden menempatkan jenderal-jenderal polisi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Mungkin Mendagri punya argumentasi kuat tentang ini. Tapi waktunya tidak pas.

Dari sisi Mendagri, penunjukan dua perwira tinggi Polri itu sah, sebab berpedoman pada Permendagri baru, yakni Nomor 1 Tahun 2018 yang diterbitkan Tjahjo pada 9 Januari 2018 kemarin. Dalam peraturan ini, sudah dihapus ketentuan yang mengharuskan Plt. Gubernur diisi dengan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemprov, sebagaimana diatur dalam Permendagri sebelumnya.

Masalahnya, Permendagri baru ini diterbitkan hanya dua hari setelah PDIP mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernurnya yang akan didukung dalam pemilihan gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Akibatnya, sukar membendung bisik-bisik bahwa kebijakan Tjahjo itu berkaitan erat dengan target pemenangan kandidat PDIP di kedua provinsi tersebut.

Atau lihat kembali rencana Kapolri Tito Karnavian yang hendak membentuk densus Antikorupsi di Polri, yang heboh beberapa bulan silam. Niat Kapolri mungkin baik, agar pemberantasan korupsi bisa lebih massif. Apalagi Densus ini akan menyasar koruptor kelas kecil yang tidak tersentuh KPK.

Tapi, salahnya, rencana itu diumumkan ketika KPK tengah dilanda badai akibat penggunaan Hak Angket DPR. Akibatnya, lagi-lagi, publik ribut. Sebab mudah saja hal itu dikesankan publik sebagai serangan baru terhadap KPK, dan bahkan semacam konspirasi antara Polri dan DPR untuk menghantam KPK.

Kita tidak paham, mengapa pimpinan Polri mengungkapkan rencana itu di saat tersebut. Padahal gagasan itu sudah lama ada di internal Polri. Mengapa tidak dipertimbangkan misalnya dampak yang bakal timbul. Kita juga tidak tahu apakah pimpinan Polri menyadari bahwa dari sisi persepsi publik, skor Polri dan KPK sangat jauh berbeda. Sehingga, kalau diperhadapkan, persepsi publik pasti akan menyudutkan polisi.

Ada lagi yang terbaru, gagasan Menteri Agama menarik zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muslim. Niatnya hendak mengkoordinasi pembayaran zakat sehingga terakumulasi menjadi dana besar untuk pemanfaatan yang lebih tepat. Tak ada yang salah tentu itu.

Hanya saja, momentumnya kurang pas. Di tengah isu pemerintah sedang kesulitan likuiditas dan butuh dana besar untuk proyek infrastruktur, orang mudah saja bersyak wasangka.

Padahal Presiden sudah memerintahkan seluruh anggota kabinet agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di publik. Setelah berkali-kali peringatan lisannya tak diindahkan, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 7/2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya di situ adalah Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan  analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun  dan menetapkan kebijakan.

Nah, sudah ada instruksi Presiden, dan para pejabat itu pastilah bukan anak kemarin sore yang tak mampu mengukur dampak kebijakan, lalu mengapa mereka selalu mengeluarkan kebijakan yang membuat heboh.  Mudah-mudahan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap perintah Kepala Negara.[]

1 KOMENTAR

  1. Bagaimana kalau kebijakan para pembantu itu bukan suatu pembangkangan, tapi justru sebagai suatu kesengajaan yang terdisain ?.

    Ingat2lah. Bahwa hampir setiap kegaduhan itu selalu muncul silih berganti yang sering berakhir mengambang tanpa solusi yang jelas.

    Sering kegaduhan kesatu muncul & belum terselesaikan tuntas, akan diikuti kegaduhan yang kedua. Kegaduhan yang kedua belum selesai, lahir lagi kegaduhan yang ketiga dan seterusnya.

    Apakah ini cuma kebetulan ?, Kenapa terus-menerus ?, Apakah ini cuma pengalihan isu, agar agenda utama rezim tidak terbaca publik dengan baik ?, dan seterusnya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here