Pemerintah Tak Tegas, PKI Ancam NKRI

2
168

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu isu terhangat saat ini adalah bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak ayal isu tersebut menimbulkan pro kontra tak hanya di masyarakat, tapi juga di level elit politik negeri ini.

Pembelahan politik di level elit terjadi karena masing-masing kelompok menyorot dari perspektif berbeda. Satu kelompok elit menyorot solusi masa sekarang atas konflik masa lalu, sementara kelompok elite yang kedua menyorot masalah konflik ideologi politik: antara ideologi politik komunisme dan ideologi politik Pancasila.  “Jadi tak heran bila dalam isu PKI ini terjadi pembelahan di kalangan elit politik. Mereka memandang dari perspektif yang berbeda,” jelas pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Mulyadi kepada nusantara.news, Rabu (27/9/2017).

Pro kontra di kalangan elit soal isu PKI semakin jelas terlihat pasca Panglima TNI Jendral Gatot Nurmatyo menginstruksikan jajarannya agar menonton kembali film penghianatan G30S PKI karya Arifin C. Noor. Panglima beralasan, pemutaran kembali film itu agar generasi muda lebih berhati-hati terhadap gerakan yang ingin memecah belah bangsa.

Ketua Umum DPP PAN yang juga Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan menyatakan film tersebut memang layak ditonton masyarakat khususnya generasi muda untuk mengetahui sejarah kelam bangsa ini. Dengan begitu, peristiwa kejam PKI tidak terulang kembali.

Sementara, politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari menilai pemutaran film G30S PKI yang disarankan Panglima TNI tidak adil. Karena, film tersebut hanya merupakan propaganda orde baru. Untuk itu, Eva menyarankan agar ada film lain yang bisa mengungkap fakta lain seputar PKI. Eva juga menilai, saat ini ada bahaya lain berkedok agama yang membahayakan keamanan negara.

“Rakyat harus dibuat cerdas. Lembaga TNI harus menatap ke depan, karena tantangan keamanan bukan hanya PKI yang tinggal wacana. Tapi ektrimisme agama yang sudah meledakkan banyak bom itulah ancaman. Ada film ‘Jihad Selfie’ tuh, lebih relevan dan kontekstual untuk ditonton ramai – ramai,”katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai film G30 S PKI merupakan bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, dia tidak mempersoalkan warganya yang ingin mengetahui sejarah bangsanya melalui film itu.

Instruksi Panglima TNI kepada jajarannya agar menonton film penghianatan PKI, rupanya disambut antusias masyarakat, meskipun juga ada yang kurang mendukung. Di sejumlah daerah, pemutaran film PKI yang digelar TNI justru ramai didatangi masyarakat. Seperti terlihat di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur pemutaran film PKI akan digelar hingga puncaknya pada tanggal 30 september nanti.

Aster Danjen Kopassus, Letkol Inf Ferry Irawan menjelaskan, satuan jajaran Kopassus akan menggelar Nobar di lingkungan Markas Satuan, baik yang ada di Markas Cijantung (Satuan 81 Kopassus, Grup 3 Kopassus dan Denma Kopassus), maupun Markas Satuan Kopassus lainnya di Serang (Grup 1 Kopassus), di Kartosuro (Grup 2 Kopassus) dan di Batujajar Bandung (Pusdiklatpassus).

Menanggapi munculnya pro kontra seputar film PKI tersebut, Presiden Jokowi meminta agar dibuat film PKI versi terbaru.  “Lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Jokowi saat berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017).

Di sisi lain, Jokowi meminta masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu kebangkitan PKI, karena mustahil PKI bisa terjadi setelah ada Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Pernyataan Jokowi ini terkait aksi ribuan massa yang mengepung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Ribuan massa dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) menyerbu LBH Jakarta untuk memprotes pelaksanaan seminar bertema PKI yang digelar sekelompok orang diantaranya eks PKI. Diketahui, pihak kepolisian akhirnya membubarkan acara itu dengan alasan keamanan.

Namun hingga kini, suhu politik masih tetap memanas dan dikhawatirkan bisa berujung pada benturan fisik. Bukan hanya di level elit yang terbelah, tapi juga di masyarakat. Setelah aksi massa yang menolak seminar bertema PKI di LBH Jakarta, ribuan massa dari berbagai daerah diperkirakan akan kembali menggelar aksi penolakan PKI pada tanggal 29 September 2017 yang dikenal dengan “Apel Akbar 299” di sekitar Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat.

Selain Ormas, sejumlah tokoh diantaranya mantan Ketum PP Muhammadiyah, Amien Rais dan mantan Kaskostrad (Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) Mayjen (purn) Kivlan Zen akan hadir dalam aksi tersebut.

Bertolak dari fakta itu, maka sewajarnya jika Pemerintah mengambil sikap tegas dengan melarang berbagai bentuk kegiatan yang tidak anti-PKI. Sebab, mustahil jika langkah rekonsiliasi akan dijadikan solusi.

Mulyadi melanjutkan, langkah rekonsiliasi nasional mengandung tiga makna yang sulit diwujudkan, yakni pertama keadilan, tentu sangat sulit menentukan siapa yang berbuat adil dan siapa berbuat tidak adil?.

Kedua, pengungkapan fakta yang benar: sangat sulit menentukan siapa mediator netral yang bisa menyajikan fakta yang benar tentang pihak yang menjadi korban dan para pelakunya. Nisa jadi, akan ada rebutan korban yang berujung pada korban baru.

Ketiga, mengoreksi yang salah: siapa yang harus disalahkan dan dikoreksi? Dengan makna itu, rekonsiliasi nasional justru akan menjadi sumber ketiadilan baru di antara  pihak yang sedang bertikai.

Nah, yang krusial di sini adalah kemunculan “kelompok siluman” yang ingin mendamaikan antara ideologi pancasila dengan ideologi komunis, ini tentunya juga mustahil terjadi. Mustahil bagi para pendukung ideologi politik Pancasila bisa menerima kahadiran para pendukung ideologi Komunisme disampingnya, begitu pula sebaliknya.

Karena itu, harus ada sikap tegas dari pemerintah sesuai Tap MPRS nomow 25 tahun 1966 tentang Pembubaran PKI. Tindakan yang dibutuhkan tidak hanya sebatas himbauan dan pernyataan-pernyataan yang meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir munculnya kembali PKI.

2 KOMENTAR

  1. *$eharusnya Pemerintah cq. Menkopolhukam, Mendagri, yg didukung para Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR.RI & DPR RI. SEPAKAT SECARA TEGAS BICARA KEPADA PUBLIK, MELARANG MUNCULNYA KEMBALI PARTAI KOMUNIS atau PAHAM KOMUNIS, SESUAI TAP.MPRS NO.25 TAHUN 1966, TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS-PKI.*

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here