Lingkungan Hidup Terabaikan (1)

Pemerintahan Joko Widodo Tidak Bersahabat dengan Lingkungan Hidup

0
254
Ilustrasi: Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Tidak bersahabatnya pemerintahan Joko Widodo dengan lingkungan hidup terlihat saat pengumuman Kabinet Kerja tahun 2014, dimana Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kehutanan. Para pengamat lingkungan hidup mengkritik, seolah Lingkungan Hidup dikooptasi oleh Kehutanan. Padahal Lingkungan Hidup menjaga hutan tetap lestari, sementara Kementerian Kehutanan “sangat akrab” dengan pengusaha kehutanan dan perkebunan.

Hal ini diperburuk oleh pemilihan menteri dari partai politik, sehingga “pengendalian” tentu saja dari ‘bos partai’ yang dekat atau didekati oleh para pengusaha hutan dan perkebunan. Terlihat jelas dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, Teluk Benoa Bali, dan pembangunan Kota Meikarta Cikarang, serta lemahnya pengawasan Hutan Lindung, serta longgarnya prosedur AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) selama 3 tahun terakhir ini.

Bersamaan dengan itu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lingkungan hidup juga melemah, terkesan saat ini pemerintah dan pengusaha berhasil menguasai LSM dan media massa. Kalaupun reklamasi pantai di Jakarta dan di Bali diributkan, tetapi perlawanan berasal dari masyarakat yang terdampak, didukung advokasi dari berbagai lembaga.

Pada era Orde Baru, LSM lingkungan hidup sangat keras dalam menjaga lingkungan. Tercatat nama Erna Witoelar, sehingga terpilih menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Sementara, menterinya juga kokoh; Prof. DR. Emil Salim, Sarwono Kusumaatmadja, dan lain-lain yang memang terbukti berjuang untuk ekosistem dan green product. Lalu ada Skephi yang dipimpin oleh aktivis senior ITB, Indro Tjahjono, Green Peace. Pertanyaannya, semenjak reformasi kenapa lingkungan hidup terabaikan, dan menjadi “anak tiri” dalam Kementerian karena hanya setingkat Eselon I?

Pembalakan liar dan banjir

Alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan untuk pembangunan dan pertumbuhan seringkali memaksa AMDAL berkompromi. Tercatat, warisan Soeharto tentang infrastruktur pertanian, khususnya waduk dan saluran primer, sekunder, dan tersier, serta sumur pompa pertanian yang sekarang hanya berfungsi sekitar 25%.

Banjirnya kota Bandung disebabkan oleh hutan lindungnya ditebas oleh pembalakan “liar” dan aparat tutup mata. Harga kayu yang tinggi dan langka mengakibatkan masyarakat yang dicukongi tidak peduli tindak kriminal, dengan alasan keterdesakan ekonomi, sementara aparat sangat mudah dirayu untuk “86” (damai).

Salah satu faktor diturunkannya Ridwan Kamil sebagai kandidat Gubernur Jawa Barat, karena di tangan dia sebagai Walikota Bandung, terjadi banjir di Bandung. Begitu juga ketika Lippo Group ingin membangun Kota Meikarta meski belum berizin dan ditentang oleh Pemprov. Jawa Barat (khususnya Deddy Mizwar sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat), memperlihatkan bahwa Pemerintah Pusat abai terhadap lingkungan, sangat pro pembangunan, dan tidak melihat eksesnya. Tindakan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendukung Kota Meikarta (padahal LBP Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), menjerumuskan sikap pengamat lingkungan hidup bahwa Pemerintahan Joko Widodo abai terhadap masalah ini, sama saja dengan pemerintahan reformasi sebelumnya, bahkan lebih buruk.

Dominasi taipan yang bermasalah, khususnya di proyek reklamasi pantai Jakarta, seperti Agung Podomoro dan Agung Sedayu, memang dimanjakan Gubernur saat itu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hanya saja Pemerintah Pusat, khususnya LBP dan diamnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. DR. Ir. Siti Nurbaya, mengesankan abainya pemerintah.

Masyarakat bersyukur Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti yang merasa masalah itu menjadi domainnya melawan, dan didukung oleh Menko Bidang Kemaritiman saat itu yaitu Rizal Ramli yang juga aktivis ITB tahun 1978.

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta dimoratorium, hanya saja Rizal Ramli menjadi korban para taipan dan Ahok yang didukung Pemerintah Pusat. Dia kemudian direshuffle dan diberhentikan sebagai Menko Bidang Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Lalu reklamasi Teluk Benoa Bali oleh kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata. Faktor kekhawatiran kerusakan lingkungan hidup, pertentangan adat, dan kearifan lokal, penggusuran dan nafkah nelayan juga memperoleh perlawanan hebat dari rakyat, dan kemudian proyek tersebut ditunda.

Redistribusi aset lahan pertanian dan kehutanan

Untuk mengurangi kesenjangan sosial, salah satu solusinya adalah redistribusi aset atau membagikan hak pengelolaan dan sertifikat tanah untuk petani atau orang miskin. Problemnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diam saja karena kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi sebelumnya, yakni tentang perhutanan sosial. Konsep ini dinilai lebih pro kehutanan dan lingkungan hidup, karena pengelolaan hutan untuk penduduk lingkungan sekitar hutan dan terlembaga dengan baik selama ini.

Sementara kebijakan redistribusi aset tentu mengganggu proses kerja sama kehutanan melalui Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Padahal perjanjiannya antara 15–20 tahun sesuai dengan kayu yang ditanam dengan sistem bagi hasil dari pemerintah dengan lingkungan masyarakat pengelola sehingga disebut dengan proyek Perhutanan Sosial.

Saat ini di lapangan, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur perhutanan sosial sebagai sarana efektif menjaga lingkungan hidup sudah menjadi kearifan lokal karena melibatkan Kyai dan Pesantren.

Perhutani dan masyarakat pengelola hutan khawatir akan berbenturan lahannya dengan hutan yang mereka kelola dan memperoleh sertifikat orang-orang di luar lingkungan mereka. Lebih jauh, dikhawatirkan kepemilikan akan berpindah tangan sehingga tujuan mulia untuk mengatasi kesenjangan tidak bersifat permanen. Petani hanya mempunyai solusi sesaat karena tidak terkonsepsi dengan pertimbangan multi-aspek sebagai penghasilan dan hajat hidup yang berkelanjutan.

Redistribusi aset negara yang berjumlah jutaan hektare udah berlangsung di beberapa daerah, presiden Joko Widodo dianggap berkampanye secara terselubung. Seperti halnya peresmian jalan tol yang dikebut, padahal infrastruktur tol belum selesai, sehingga faktor keamanan dan kenyamanan pengguna belum terjamin, padahal itu jalan berbayar. Tidak heran Sultan Hamengkubuwono X, bersikap khusus untuk Yogyakarta, menolak jalan tol karena di banyak negara dunia itu adalah tanggung jawab negara. “Jika pelebaran dan perluasan jalan non tol, Saya welcome,” ujarnya.

Lingkungan hidup bagaikan anak terlupakan

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) menilai pembangunan infrastruktur pemerintahan Joko Widodo tidak sejalan dengan program Nawacita yang diemban. Pembangunan infrastruktur besar-besaran justru kerap mengeksploitasi lingkungan, adalah pembangunan ekonomi kita tidak berubah, tetap eksploitatif. Program Nawacita yang sarat dengan pesan lingkungan dan pembangunan pedesaan, hasilnya berbanding terbalik.

Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan juga ikut melakukan otokritik tentang pembangunan pedesaan karena anggaran setiap tahun naik signifikan tapi tidak menurunkan angka kemiskinan di pedesaan, dan ini berbahaya.

Pelanggaran lingkungan Freeport Indonesia berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni penggunaan kawasan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan reklamasi, penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan, pembuangan limbah sungai, muara dan laut, serta penurunan permukaan tambang bawah tanah. BPK menghitung potensi kerugian negara mencapai Rp 185,563 triliun, lebih besar dari penawaran divestasi saham senilai 10%.

Hutan lindung, hutan konservasi dijadikan wisata alam yang merusak ekosistem, dan Kementerian tidak giat lagi memeriksa limbah industri.

Visi dan persepsi yang tidak jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat pengelolaan dan pengawasan pemerintahan Joko Widodo terjadi disfungsi dan disorientasi. Lebih tragis lagi menyebabkan bencana alam, longsor, dan banjir, karena tidak terkontrolnya pembalakan hutan liar.

Hutan Kalimantan yang sudah gundul 10 tahun terakhir ini, diperburuk oleh penambangan batubara. Pemerintah berlindung di balik kebutuhan terhadap pertumbuhan, tapi pertanyaan besarnya, seberapa banyak dampak positif pada lingkungan rakyat sekitar, dan kerusakan lingkungan? Kenapa pembangunan yang telah mengorbankan lingkungan hidup seperti kayu, kelapa sawit, dan pertambangan energi fosil tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat sekitar?

Ironi Papua, sebegitu besar eksploitasi alam Papua tapi rakyat sekitar masih memakai koteka dan hidup sederhana. Sementara Freeport Mc.Moran sebagai holding dengan deposit emas di Freeport, menempatkan korporasinya sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Sikap Freeport yang bandel, tidak mau membangun smelter, dan tidak mau membayar denda, artinya dengan sengaja melanggar regulasi.

Sangat jarang kita dengar dan lihat pengumuman yang melanggar limbah di daerah industri kecuali atas pengaduan dan gugatan masyarakat, serta muncul di media massa. Pada era ini juga terjadi ada mata air yang menjadi sumber utama air minum dan pengairan pertanian yang menyangkut 40.000 masyarakat di desa Cadasari Banten (Pandeglang dan Serang), dibeli oleh perusahaan air mineral sehingga penduduk sekitar kekeringan. Padahal sumber mata air tersebut berada di kawasan Konservasi, dan merupakan situs dilindingi karena merupakan awal mata air di era wali-wali di Banten, sehingga bagi penduduk mata air tersebut menjadi kearifan lokal.

Sikap pemerintah justru memberi izin, padahal melanggar regulasi, dan didukung oleh Bupati, Gubernur, serta aparat. Rakyat Banten berjuang sehingga ada penangkapan bagi yang melawan oleh pihak Kepolisian. Peristiwa ini terjadi tahun 2016, dan rakyat Banten dibantu oleh LSM, mahasiswa berhasil membatalkan proyek tersebut.

Terlalu banyak catatan untuk pelanggaran lingkungan hidup selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo yang dinilai eksploitatif dengan alasan pertumbuhan.

Faktanya, ketimpangan semakin melebar. Orang terkaya Indonesia (Djarum – Michael, dan Budi Hartono yang memiliki aset Rp263 triliun, tumbuh 25% dari tahun sebelumnya (tahun 2016) sehingga perputaran uang bertumpu hanya pada 1% penduduk Indonesia.

Hutan dieksploitasi, lingkungan hidup dirusak, sebagai ekses dari perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan demi mengejar pertumbuhan yang sejatinya hanya melahirkan yang kaya semakin kaya, dan miskin semakin semakin miskin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here