Pemerintahan Keras Kepala

0
222

SEBETULNYA, berat mulut kita untuk menyebut pemerintahan saat ini keras kepala. Tetapi karena perbendaharaan kata yang terbatas, mungkin hanya kata itulah yang tepat untuk menggambarkan sikap pemerintah.

Keras kepala tentu berbeda dengan antikritik. Kita perlu bersyukur, selama era reformasi ini, kritik terhadap pemerintah bukan lagi perkara yang tabu dan musykil. Mengkritik pemerintah sebagai perbuatan terlarang pernah dialami Indonsia selama hampir empat dasawarsa. Di masa Orde Lama, orang yang menyampaikan suara berseberangan dengan pemerintah dicap sebagai “kontrev” (kontra-revolusi). Di era Orde Baru, orang seperti itu dianggap “antipembangunan”.

Kini, sejak dua dekade terakhir, pemerintah justru takut dianggap antikritik. Untuk mengikuti elan demokratisasi, mereka membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik publik.

Dari sisi keleluasaan menyampaikan kritik, kita sudah maju terlalu jauh. Bahkan, dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi, sumpah serapah pun mudah sekali dihamburkan kepada pemerintah.

Presiden Joko Widodo jelas bukan diktator. Ketika lawan-lawan politiknya menuduhnya diktator, Jokowi enteng saja menjawab: ”Masa wajah gini kok dibilang diktator?”  Entah bagaimana caranya menerka perilaku politik penguasa dari raut muka. Toh muka bisa berdusta.

Kata Jokowi, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga konstitusi tidak mungkin kediktatoran terjadi di negeri ini. Apalagi pengawasan bisa dilakukan oleh media massa, LSM atau masyarakat secara langsung.

Tetapi, seperti pernah kita bahas beberapa waktu lalu, dalam negara hukum demokratis bukan berarti tidak akan muncul kediktatoran dengan varian baru yang lebih soft. Jika hukum tidak bisa ditegakkan oleh pemerintah, karena terkendala faktor di luar struktur dan substansi hukum, itu adalah cikal bakal kediktatoran. Sebab, itu menunjukkan ada kekuatan kelompok oligarkis nonpemerintah yang jauh lebih berkuasa dibanding pemerintah sendiri. Pemerintahan yang dikendalikan oligarki sejatinya adalah diktator, karena kediktatoran dilakukan oleh oligarki di luar pemerintah.

Dalam kediktatoran kuno, pembungkaman terhadap publik dilakukan sesuka-suka penguasa. Tetapi, dalam negara hukum, pembungkaman dibungkus dengan prosedur perundang-undangan.

Demokrasi juga bisa menjadi ladang persemaian baru kediktatoran. Prinsip  demokrasi yang telanjang, the winner takes all, adalah bentuk lain dari tirani mayoritas. Sebab demokrasi mensyaratkan persamaan hak.

Pun tak ada jaminan pemerintah akan menjadi demokratis, walaupun dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Praktek antidemokrasi itu terlihat misalnya dari cara menghadapi kritik publik. Pemerintah diktator-demokratis cenderung menghindar dari berhadapan langsung dengan publik pengkritik, tetapi memberangus dengan menggunakan instrumen publik yang sudah dikendalikan, entah LSM, agamawan, pers dan sejenisnya.

Pemerintahan yang keras kepala mempertahankan kebijakan, meski kondisi riil tidak memungkinkan, pun bisa disebut diktator-demokratis. Dalam penampilan, mereka terlihat inklusif dengan menyerap beragam aspirasi publik. Tetapi keputusan akhir sama sekali tidak aspiratif.

Dari sisi itulah kita melihat kontroversi pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Wacana itu dimunculkan pertama kali oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada awal tahun ini. Mendagri mengusulkan Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Alasan Tjahjo kedua daerah itu memiliki potensi gangguan keamanan.  Tidak hanya perwira tinggi Polri, Tjahjo juga akan mengusulkan perwira tinggi TNI untuk menjadi pejabat gubernur.

Gagasan itu dihadang penolakan besar-besaran, terutama karena alasan legalitas. Bahkan oleh kalangan pemerintah sendiri berkeberatan, seperti yang dinyatakan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menolak wacana tersebut. Menko Polhukam Wiranto lalu mengumumkan pembatalan rencana tersebut.

Sampai di situ, publik lega karena pemerintah sepertinya mendengarkan suara rakyat. Sepertinya begitu, tetapi sejatinya pemerintah tak peduli suara publik. Pemerintah menempuh jalan berliku agar Iriawan tetap bisa dilantik sesuai hajat Mendagri. Irawan ditarik dari jabatan Polri dan dipromosi ke Lemhannas untuk “disipilkan”. Dengan demikian seolah tak ada lagi legalitas yang dilanggar.

Terus terang, kita sulit menemukan alasan dengan urgensi yang paling tinggi sekalipun di balik “pemaksaan” ini. Serawan apa pun potensi konflik akibat pilkada di Jawa Barat, toh di sana ada Polda Jabar, daerah kepolisian dengan tipe A.  Di sana juga ada Kodam III/Siliwangi yang legendaris, yang pasti siaga setiap saat diperbantukan. Dalam kondisi darurat sekalipun, toh jaraknya hanya selemparan batu dari Mabes Polri dan Mabes TNI.

Jadi, apa kata yang tepat tentang pemerintah ini selain keras kepala?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here