Pemerintahan Populis Italia Ancaman Bagi Uni Eropa

1
159
Politisi debutan Italia yang menjadi perdana menteri Giuseppe Conte

Nusantara.news, Roma – Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) kini Italia menjadi ancaman baru bagi Uni Eropa. Penyebabnya tak lain terbentuknya pemerintahan koalisi hasil Pemilu Maret 2018 yang anti UE.

Pemerintahan itu hasil koalisi dari dua partai politik – masing-masing Partai Five Star Movement yang Anti Kemapanan (32,22%) dan Partai Liga Sayap Kanan (17,69%) – yang menunjuk politisi debutan Giuseppe Conte sebagai perdana menteri.

Koalisi Aneh

Sebagaimana ramai diberitakan media Italia pada Rabu malam (23/5) kemarin, setelah terkatung-katung selama hampir 2 bulan akhirnya Presiden Italia Sergio Mattarella merestui terbentuknya koalisi pemerintahan yang melibatkan partai pemenang pertama dan partai pemenang ketiga. Sedangkan pemenang kedua adalah Partai Demokrat yang berhalauan kiri tengah dan enggan diajak berkoalisi oleh Five Star Movement.

Five Star Movement yang didirikan komedian Luigi Di Maio sebenarnya populis berhalauan tengah. Bahkan sebagian kader dan pemilihnya – termasuk Perdana Menteri Conte – hingga tahun 2013 masih memilih partai berhalauan kiri tengah. Sedangkan mitra koalisinya, Liga, sebenarnya partai populis berhalauan ultra kanan yang sebelumnya hanya partai sempalan kini menjadi partai arus utama.

Awalnya Presiden Italia Sergio Mattarella meragukan Conte. Tapi setelah dua ketua umum partai koalisi – masing-masing Luigi Di Maio dari Five Star Movement dan Matteo Salvini dari Liga – meyakinkan Mattarela, baru Presiden Italia merestuinya pada Rabu (23/5) malam lalu.

Tapi Mattarella prihatin dengan pencalonan Paulo Savona – profesor ekonomi yang juga pimpinan lembaga Eurosceptic – sebagai menteri keuangan. Savona sebagai pakar ekonomi pernah mengatakan masuknya Italia ke zona Euro adalahi kesalahan.

Ditunjuknya Giuseppe Conte tidak terlepas dari kompromi pimpinan dua partai politik yang  – meskipun sama-sama populis – selama kampanye bersaing keras. Luigi Di Maio setuju tidak menjadi perdana menteri tapi dia menawarkan penasehat hukumnya – Giuseppe Conte – menjadi perdana menteri. Tawaran itu disetujui Salvini.

Terbentunya pemerintahan populis itu mencemaskan para petinggi UE di Brussel. Selain khawatir dengan retorika Five Star Movement dan Liga, Brussel juga mencemaskan persoalan dalam negeri Italia sendiri – seperti masalah pengusiran imigran – yang akan menjadi beban UE.

Selain itu pertentangan antara Five Star Movement dan Liga yang dikabarkan akan membentuk “komite rekonsiliasi” untuk menyelesaikan perbedaan internalnya.  Berita itu segera ditepis oleh pimpinan kedua partai.

Benturan Kepentingan

Namun kedua pimpinan partai telah sepakat – tetap berkeinginan – berada di dalam UE. Persoalannya, apabila kedua partai ini diharuskan menepati janji-janji politiknya maka akan terjadi banyak benturan dengan UE. Pemerintahan koalisi ini tersandera oleh dilemma mengkhianati pemilih yang anti-globalisasi atau melanggar ketentuan UE yang pro-globalisasi.

Sekarang posisi kabinet sedang diperdebatkan di Roma. Situasinya tentu saja terlihat aneh. Benturan kepentingan dengan UE akan terlihat dalam kebijakan imigrasi. Sebut saja tentang kontrak politik koalisi yang memberikan tenggat 18 bulan untuk proses suaka, penahanan imigran gelap, bahkan pengusiran setengah juta orang ke negara asal yang sebagian besar bertentangan dengan kebijakan UE.

Belum lagi hubungan dekat Five Star Movement dengan pemerintah Rusia. Padahal setengah bulan ke depan – ketika pimpinan UE bertemu merumuskan sanksi kepada Moskow, Italia mungkin akan memandang Rusia sebagai mitra – bukan sebagai musuh – sehingga akan mengurangi soliditas UE dalam kebijakan politik eksternalnya.

Lonceng peringatan paling keras di Italia adalah munculnya suara-suara yang ingin merombak peraturan yang berlaku di UE – atau membiarkan peraturan domestik bertentangan dengan peraturan UE. Termasuk dalam persoalan ekonomi yang menggabungkan kenaikan belanja publik yang diusulkan Five Star Movement dan pemotongan pajak yang diusulkan Liga.

Kontrak koalisi menyebutkan tata kelola ekonomi di Uni Eropa yang “berdasarkan dominasi pasar ketimbang dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas” harus ditinjau, dan pasar tunggal direformasi untuk “menghindari efek prasangka terhadap kepentingan nasional”.

Apabila jabatan menteri keuangan benar-benar jatuh ke Paolo Savona – mantan menteri perindustrian yang menentang penandatanganan Perjanjian Maastricht – maka hubungan Italia dan UE berada dalam masalah yang besar. Savona pernah menyebutkan mata uang “Euro” sebagai akal-akalan Jerman.

UE juga merasa jengkel dengan pemerintahan baru Italia. Ketika Komisi Eropa mengumumkan saran ekonominya kepada negara-negara anggota – termasuk Italia – anggota komisaris keuangan UE Pierre Moscovici – mengungkap apa yang dia dengar seperti harapan yang sia-sia.

“Kami mengharapkan kerja sama (dari Italia), atas dasar dialog, rasa hormat dan saling percaya,” jelas Moscovici. Awal pekan ini, Komisaris Perdagangan Cecilia Malmstöm mengungkapkan tentang pemerintahan yang baru dibentuk, “ada banyak hal di sana yang mengkhawatirkan.”

Pemerintahan Retorika

Luigi Di Maio meskipun ketua umum tapi tidak menjadi perdana menteri

Sejumlah ekonom telah menghitung berapa biaya dari janji-janji koalisi – pajak yang lebih rendah, tunjangan yang lebih tinggi, pensiun lebih awal – bisa mencapai € 170 miliar – atau sekitar 10% dari Product Domestic Bruto (PDB) Italia.

Artinya kebijakan ekonomi yang dinilai sejumlah ekonom tidak masuk akal itu akan menambah utang negara € 2,1 triliun  dan berpotensi memicu skenario terburuk UE: krisis utang ala Yunani untuk Italia yang skala ekonominya terbesar ketiga di UE – setelah Jerman dan Perancis.

Berbeda dengan komentator asing, banyak analis Italia skeptis bahwa Eurogeddon tidak dapat dihindari – atau bahkan sangat mungkin. Eurogeddon – merujuk dari kamus Collins – berarti skenario terburuk dari krisis mata uang euro yang sedang berlangsung.

Kontrak koalisi memang sebagian besar lebih bersifat manifesto. Di balik retorika dan gertakan anti-UE yang keras – sebuah perpaduan di antara dua partai politik populis – ada beberapa indikasi pemerintahan baru Italia ini akan menciptakan pertikaian yang serius dengan UE.

Giuseppe Conte – seorang pengacara sekaligus akademisi tanpa pengalaman politik yang dipilih menjadi perdana menteri sedang mencoba membentuk pemerintahan baru – tentu akan sulit menemukan kompromi antara Five Star Movement dan Liga yang aslinya memang berseteru – terutama antara ketua umumnya Luigi Di Maio dan Matteo Salvini.

Presiden Italia jarang menggunakan kekuatan konstitusional untuk memveto undang-undang yang diusulkan pemerintah. Namun apabila dia menemukan dirinya dihadapkan dengan kebijakan yang dia anggap tidak bertanggung jawab secara fiskal – atau cenderung mengarah pada konflik terbuka dengan UE – maka Mattarella akan melakukan veto itu.

Salvini telah berjanji, koalisi pemerintahan yang dibentuknya akan “menghormati aturan dan komitmen” dan Eropa “tidak perlu khawatir”: “Pemerintah baru bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja di Italia, membawa perusahaan ke Italia untuk berinvestasi dan membuat perekonomian lebih stabil.”

Pemerintahan baru Italia ini adalah pemerintah ke-66 sejak akhir perang dunia kedua. Dengan adanya ketegangan, hambatan, dan hambatan yang jelas, baik domestik maupun internasional, yang akan dihadapi, hanya sedikit yang mau bertaruh pemerintahan ini akan bertahan cukup lama untuk memperbaiki Italia, apalagi mempertahankannya ke Eropa.

Karena memang, populisme itu hanya menawarkan retorika yang memuaskan warga yang sedang menghadapi masalah – dan “retorika” tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena sumber masalah telah dia tutup dengan kabut tebal yang bernama prasangka []

1 KOMENTAR

  1. […] Meskipun sempat terkatung-katung karena perbedaan prinsip – akhirnya kedua partai populis masing-masing Partai Gerakan Bintang Lima Anti Kemapanan dan Partai Liga Ultra Kanan -sepakat membentuk pemerintahan koalisi dengan menunjuk seorang akademisi sekaligus lawyer Giuseppe Conte sebagai perdana menteri. Awalnya Presiden Italia Sergio Mattarella merestui penunjukan ini (Baca : Pemerintahan Populis Italia Ancaman bagi Uni Eropa). […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here