Pemerintahan yang Kacau

0
232

TERUS terang berat mulut kita mengatakan kabinet Presiden Joko Widodo ini ini sebagai “pemerintahan yang kacau”. Tetapi, kita tidak menemukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi pemerintahan saat ini. Maju-mundur pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah contoh terbaru.

Pada 2 Januari lalu Presiden Joko Widodo sudah diagendakan melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang baru. Tetapi, tiba-tiba acara pelantikan dibatalkan.

Alasan yang pasti belum jelas. Menurut pihak Istana, karena Presiden Joko Widodo akan berangkat ke Lampung meninjau lokasi korban bencana tsunami Selat Sunda. Selintas saja, alasan itu sudah kedengaran seperti dicari-cari. Berapa menit sih presiden melantik seorang pejabat? Toh Presiden tak naik maskapai penerbangan umum, sehingga harus mengejar waktu.

Tapi, kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, pelantikan ditunda karena masalah administrasi. Tidak dijelaskan, soal administrasi seperti apa yang membuat acara presiden harus ditunda.

Dari sini saja sudah terlihat kekacauannya. Kacau mengatur jadwal presiden, dan kacau mencari alasan pembatalan. Kalau ada kegiatan Presiden yang berbenturan dengan jadwal kegiatan yang lain, entah seperti apa rendahnya kualitas orang-orang yang mengatur agenda kepala negara.

Pengagendaan acara presiden, galibnya, pasti sudah clear and clean dan terkonfirmasi dari sisi apa pun. Semua diatur sangat presisi, baik soal waktu, tempat, tamu, dress code, termasuk tentunya legalitas dan administratifnya..

Jadi, kalau acara presiden terpaksa ditunda karena soal administrasi, tentulah soal administrasi dimaksud sangat fatal kalau dilanggar. Susah mencari pembenarannya, mengapa ada suatu acara yang pelanggaran administrasinya sangat berat, bisa diagendakan ke dalam jadwal kegiatan presiden di Istana, dan diumumkan pula ke publik.

Mungkinkah ini soal kekeliruan belaka? Bisa jadi demikian. Manusia tempatnya khilaf. Tapi, ini soal jabatan dan lembaga kepresidenan, bung! Jabatan presiden adalah posisi di mana tak boleh ada kekeliruan sekecil apa pun. Kekeliruan terkecil pun bisa menjatuhkan kredibilitas presiden. Sebab kredibilitas itu antara lain diukur dari akurasi. Sebagai representasi negara, tindakan presiden dalam semua hal harus akurat.

Letjen Doni Monardo sebenarnya adalah merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan Laksma (Purn) Willem Rampangilei, yang telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak September 2015.

Masalahnya, adalah anggota TNI aktif. Sebagai anggota TNI tentunya dia berada di bawah ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 47 UU tersebut, ditegaskan anggota TNI bisa menduduki suatu jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, kecuali untuk jabatan di kantor Kemenko Polkam, pertahanan negara, intelijen negara, sandi negara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

Artinya, jabatan sipil di BNPB yang akan ditempati Letjen Doni tidak termasuk dalam bidang yang dikecualikan tersebut. Jadi, untuk menjabat Kepala BNPB, tak ada pilihan lain, kecuali dia harus pensiun terlebih dahulu dari TNI.

Idealnya, memang BNPB juga termasuk yang dikecualikan oleh UU TNI agar bisa ditempati oleh anggota TNI aktif. Sebab melihat beban tugas penanggulangan bencana, jabatan Kepala BNPB memang selayaknya ditempati oleh perwira militer. Barangkali ini kesalahan pembentukan UU TNI dulu yang tidak memasukkan penanggulangan bencana sebagai hal yang dikecualikan, sama seperti SAR. Apalagi unit kerja pemerintah untuk penanggulangan bencana alam sudah ada sejak lebih setengah abad lalu ketika dibentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) tahun 1966.

Tapi, apa pun penyebabnya, UU tidak membolehkan anggota TNI aktif menempati jabatan sipil selain di pos-pos yang dikecualikan tadi.

Masak iya Istana Presiden tidak mengetahui ketentuan itu ketika mengagendakan pelantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang baru?  Tapi memang sepertinya mereka tidak mengerti. Sebab kalau ketentuan ini sudah diketahui sebelumnya, tentu tidak akan diumumkan rencana pelantikan Doni pada tanggal 2 Januari.

Kalau hal sesederhana itu saja mereka tak paham, entah bagaimana cara mereka mengurus negara ini?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here