Pemilu Bermasalah, KPU (Terkesan) Anggap Enteng

0
75
Ketua Bawaslu Abhan (kanan) didampingi Ketua KPU Arief Budiman (kiri) memberikan keterangan pers seusai apel patroli pengawasan anti politik uang Pemilu 2019

Nusantara.news, Jakarta –  Di luar masalah klasik Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rawannya IT KPU, pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar 17 April nanti diwarnai setumpuk cela. Mulai dari surat suara yang tercoblos di Malaysia, kisruh pemilu di luar negeri seperti di Belanda, Australia, Hongkong, dan Korea Selatan, juga berbagai cerita soal surat suara terbakar, kotak suara terendam air, hingga kekurangan logisitik pemilu di beberapa daerah.

Ironisnya, para penyelenggara Pemilu, utamanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), seolah menganggap enteng dan tampak tak ingin disalahkan. Kritik dan investigasi yang mengungkap kelemahan kinerja KPU, anehnya dianggap hendak mendelegitimasi pemilu. Kritik yang masuk, seharusnya dipandang bukan dalam prespektif mencurigai KPU, tetapi dalam rangka membangun kepercayaan terhadap KPU sekaligus mencipta pemilu yang berkualiitas..

Berbeda dengan respons KPU yang begitu keras terhadap hoaks surat suara tercoblos hingga melaporkannya ke polisi, sikap KPU terhadap surat suara tercoblos (yang benar-benar terjadi) di Malaysia dinilai kurang tegas. Pernyataan-pernyataan KPU pun terdengar datar-datar saja jika dibandingkan dengan pernyataan dari Bawaslu. Padahal, kecurangan tersebut adalah kejahatan pemilu yang serius dan menodai kedualatan rakyat sebagai pemilih. 

Ketua KPU Arief Budiman, beberapa waktu lalu misalnya, menyampaikan surat suara yang tercoblos tersebut sebagai satu hal yang biasa. Pada Ahad (14/4), komisioner KPU Ilham Saputra berkomentar lebih serampangan. Ia mengatakan, surat suara tercoblos di Malaysia yang jumlahnya ditaksir mencapai puluhan ribu, tak masuk dalam penghitungan karena dianggap sebagai 'sampah' saja.

"Kami (KPU) tidak menghitung surat suara yang ditemukan (tercoblos) itu. Dianggap sampah saja," ujar Ilham.

Surat suara yang tercoblos itu, bahkan KPU ragukan keasliannya. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya menyampaikan surat suara tercoblos tersebut, adalah asli. Akan tetapi sampai hari ini, investigasi yang dilakukan KPU belum dapat menjawab keaslian surat suara tercoblos tersebut.

Kecurangan surat suara tercoblos di Malaysia belum terungkap

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengkritik pernyataan Komisioner KPU yang terkesan menyederhanakan masalah. "Statement seperti ini memang tidak seharusnya datang dari penyelenggara pemilu dengan kesan menyederhanakan masalah,” katanya Minggu (14/4).

Menurut Jimly, pernyataan serampangan dari pejabat penyelenggara pemilu membuat masyrakat semakin keras curiga. Jimly mengatakan, keengganan KPU mengakui surat suara tercoblos sebagai bagian dari hasil pemilu yang tak akan dihitung, memang sudah semestinya. Namun kata mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu, KPU seharusnya dapat menjelaskan kepada khalayak tentang duduk persoalan, dan tindakan tegas dari kasus tersebut.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta KPU dan Bawaslu menyampaikan informasi yang transparan dan teukr. "Sebenarnya tidak sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk menelusuri pergerakan surat suara karena surat suara itu jelas mau dikirim ke mana, siapa penerimanya dan apa namanya, dia berada di mana," tuturnya.

Sengkarut masalah pada pemilu 2019 yang datang silih bergaanti itu tampaknya membuat para penyelanggara pemilu kewalahan. Pada sisi yang lain, pemilu yang digelar serentak ini memang membuat tugas KPU luar biasa berat. Mereka harus menyelenggarakan pemilu yang mungkin merupakan pemilu terbesar di dunia. Partai politik pesertanya ada 15 partai, atau 19 partai jika ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jumlah pemilih hampir 200 juta orang. Jumlah calegnya sekitar 200 ribuan.

Jadi, secara teknis, pelaksanaan pemilu di Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Apalagi tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini berhimpitan pula dengan sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada 2018 kemarin. Pun begitu, hal tersebut bukan menjadi alasan KPU dan Bawaslu untuk tidak siap dengan segala kemungkinan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here