Pemilu di Malaysia

0
170

SAMA seperti kita, Malaysia juga akan mengadakan pemilu. Suruhanjaya Pilihan Raya (KPU-nya Malaysia) memutuskan Pilihan Raya (pemilihan umum) dilaksanakan 9 Mei depan. Persiapannya hanya dua bulan, sejak Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengumumkan pembubaran parlemen pada 6 April 2018 kemarin. Menurut UU di sana, pemilu harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah parlemen dibubarkan.

Pemilu di Malaysia juga berlangsung tanpa gembar-gembor, cepat, sistematis dan aman. Sementara pemilu kita heboh. Untuk Pemilu 2019, misalnya, KPU kita sudah menetapkannya sejak 4 September tahun lalu. Itu pun belum tentu membuat penyelenggaraan pemilu berjalan mulus. Buktinya dalam pemilu-pemilu sebelumnya ada saja masalah teknis yang mengganjal, seperti pengadaan dan distribusi logistik pemilu.

Pemilu di sana bukan sesuatu yang luar biasa. Polisinya tetap bersiaga, namun dengan kesiagaan yang tidak berlebihan.  Kampanye tetap meriah, tapi sangat tertib dan tak merusak. Kegiatan masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Saking biasanya dan saking amannya,

Bagi kita, pemilu itu sesuatu yang sangat istimewa. Masyarakat menjadi malas keluar rumah, karena khawatir bertemu dengan massa peserta kampanye yang brutal. Segala helat-helat penting terpaksa ditiadakan. Kewaspadaan petugas keamanan dipasang di tingkat kesiagaan tertinggi. Presiden Joko Widodo berkali-kali meminta aparat keamanan mewaspadai potensi ancaman pemilu.

Membandingkan sepenuhnya antara Indonesia dan Malaysia memang tak bisa. Negara jiran itu penduduknya sedikit, dan kondisi geografisnya membuat hampir semua daerah mudah dijangkau. Sementara kita terdiri dari ribuan pulau, dengan infrastruktur transportasi yang belum memadai.

Jumlah pemilih saja, menurut Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada  KPU, ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019. Di Malaysia, Pilihan Raya ke 14 nanti hanya diikuti 14.940.627 orang pemilih.

Sekali lagi, kita tak hendak memperbandingkan pemilu kita dengan di Malaysia dari sisi teknis penyelenggaraan. Karena perbedaannya memang bagai langit dan bumi.

“Kualitas” demokrasinya pun berlainan. Di Indonesia, iklim demokrasi sangat terbuka, bahkan nyaris liberal. Sedangkan di Malaysia rada “terpimpin”. Persnya juga tak segila di Indonesia.

Tetapi, bukan berarti demokrasi di sana tidak berkualitas sama sekali atau penuh rekayasa. Partai politik oposisi tetap hidup. Dan di daerah tertentu, Kedah, Kelantan atau Trengganu, misalnya, partai yang berkuasa harus bekerja keras mengalahkan partai oposisi. Dalam beberapa pemilu terakhir, partai penguasa yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional (BN) sudah tak lagi pemegang  mayoritas suara dari 222 kursi parlemen nasional.

Kelompok oposisi terbesar yang menghadang BN adalah koalisi Pakatan Rakyat (PR) yang terdiri dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Tindakan Demokratik (PTD) dan Parti Islam se-Malaysia (PAS). Namun mereka tak pernah berhasil menggusur BN yang sudah berkuasa sejak negara itu merdeka tahun 1957.’

Mengapa BN selalu berjaya? Harus diakui, pemerintahan koalisi Barisan Nasional ini sukses mensejahterakan rakyat. Pendapatan perkapita rakyat Malaysia, menurut International Monetary Fund dalam laporannya yang dirilis akhir tahun lalu, sebesar US$30.430. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya US$13.120. Soal korupsi misalnya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Malaysia nomor tiga terbaik di Asia Tenggara dengan skor 49, dan ranking 50 dari 175 negara menurut Transparency International. Sementara Indonesia masih terpuruk di peringkat 107.

Akibatnya jelas berbeda. Kesejahteraan di sana lebih merata, di sini jurang kaya miskin masih jadi kendala.

Secara politik ini menguntungkan posisi pemerintah. Tidak ada satu pun ajakan makar yang berhasil di sana, karena rakyat merasa puas. Ketika reformasi di Indonesia sukses menjatuhkan Orde Baru, kelompok oposisi Malaysia coba menjual gagasan serupa di sana, tapi tak ada yang menyambut. Sebaliknya di Indonesia, karena kesejahteraan yang kurang merata tadi, rakyat miskin mudah dihasut untuk melawan pemerintah.

Nah, sekarang dominasi BN dalam politik Malaysia terancam.Karena banyak isu negatif menerpa Najib Razak, misalnya dugaan adanya transfer dana sebesar US$700 juta ke rekening pribadi Najib dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB),  perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah. Banyak yang meramalkan BN akan kalah untuk pertama kalinya dalam Pilihan Raya.

Pelajaran penting yang bisa dicermati dari pemilu Malaysia ini adalah sikap publik yang rasional. Publik akan mendukung siapa pun menjadi pemimpin nasional jika terbukti mampu mensejahterakan. Tapi, sekali sang pemimpin lancung di ujian, seumur hidup orang tak percaya.

Rasionalitas seperti inilah yang semestinya ditumbuhkan oleh partai-partai politik kita. Itu adalah pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi partai menurut UU Partai Politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here