Pemilu, Kita Harus Satu Sikap

0
42

SETIAP menjelang pemilu, entah di tingkat nasional maupun di pemilihan kepala daerah, persoalan klasik yang selalu muncul adalah soal akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memfinalisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT. Jumlah pemilih tercatat sebanyak 185.994.374 orang yang tersebar di 801.291 tempat pemungutan suara (TPS) di 514 kabupaten/kota.

Angka ini berbeda dengan Daftar Potensial Penduduk Pemilh Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU pada Desember tahun lalu. Dalam DP4, jumlah penduduk yang berpotensi menjadi pemilih mencapai 196,5 juta jiwa. Tetapi, KPU mengumumkan jumlah DPT yang lebih kecil dari DP4.

DP4 adalah data penduduk yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai basis data menetapkan jumlah DPS. Berdasarkan DPS, KPU akan menetapkan DPT.

Angka DP4 dengan DPT memang bisa saja berbeda. Tetapi kalau selisihnya lebih dari 11 juta orang, tentu menimbulkan tanda tanya besar: Separah itukah data kependudukan kita?

Di saat yang sama, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mensinyalir ada 25 juta pemilih ganda. Menurut Sekjen PKS Mustafa Kamal, pihaknya menemukan 25.410.615 pemilih ganda dibeberapa daerah. “Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” kata Mustafa. Entah bagaimana caranya menyisir data tersebut sehingga bisa menemukan 25 juta pemilih ganda itu dalam tempo singkat.

Klaim PKS ini langsung dibantah oleh KPU. Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, memang ada potensi identitas ganda pada DPS Pemilu, tetapi jumlahnya tidak sampai 25 juta.

Anehnya bantahan juga diberikan partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo. Padahal, semestinya klaim itu tak perlu dibantah. Sebab, kalaupun temuan PKS ini keliru, toh partai koalisi Jokowi tidak bisa juga menghadirkan data yang sebenarnya. Karena tak jelas data mana yang akan dipakai sebagai rujukan. Presiden Jokowi sendiri berulang kali mengeluhkan soal data ini, karena tidak pernah sama antara satu lembaga dengan lembaga lain, termasuk BPS sendiri.

KPU pun sebaiknya tidak reflek membantah. Terima saja dulu dugaan PKS, sambil meneliti ulang.

Intinya, apa pun kritik terhadap KPU mestinya diterima untuk menjadi perbaikan. Wajar jika ada yang bersuara tentang hal itu, sebab kualitas pemilu menyangkut kepentingan bangsa yang sangat mendasar.

KPU memang memikul tugas besar untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Barangkali pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling “besar” di dunia. Partai politik pesertanya saja  ada 15 partai, atau 19 partai jika ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jumlah pemilih hampri 200 juta orang. Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU ada 196,5 juta orang yang dipastikan memiliki hak memilih dalam Pemilu 2019.

Jadi, secara teknis, pelaksanaan pemilu di Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Apalagi tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini berhimpitan pula dengan sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Satu hal yang harus disadari benar adalah pemilu bukan semata urusan KPU, atau urusan pemerintah, tapi urusan dan kepentingan bersama sebuah bangsa. Akan sangat besar kerugiannya jika negara ini tak mampu melaksanakan pemilu yang berkualitas, hanya gara-gara administrasi pemilih tidak dilakukan dengan baik. Di mata dunia, negara ini akan makin kehilangan martabat jika melaksanakan pemilu saja kita tak sanggup.

Pandangan bahwa pelaksanaan pemilu menjadi kepentingan bangsa ini harus menjadi dasar bagi segenap pihak bersuara tentang hal tersebut. KPU, jika ada yang mengritik kinerja mereka, harus mempersepsikan kritik itu sebagai kegundahan sesama komponen bangsa atas gangguan terhadap kualitas pemilu. Pemerintah pun mesti demikian. Jika ada yang bersuara pedas tentang akurasi data pemilih pemilu, jangan dipahami sebagai serangan terhadap pemerintah.

Pandangan yang sama juga seyogianya menjadi dasar bagi pihak-pihak yang menyampaikan pendapat. Pandangan atau kritik terhadap KPU jangan dimaksudkan untuk menyerang, apalagi mempermalukan KPU. Sebagai KPU adalah lembaga negara.

Hal ini kita katakan mengingat para pihak yang berkomentar terhadap kinerja KPU, baik mendukung atau mengkritisi, terletak dalam konteks kontestasi pemilu. Di situlah salahnya, sebab latar belakang itu jelas menyemburatkan kepentingan tersendiri, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu.

Kalau itu yang jadi pertimbangan, kita prihatin. Yang perlu dilakukan adalah semua pihak harus berusaha konstruktif. Saling memberi dan menerima masukan tanpa prasangka. Keputusan terbaik adalah keputusan yang dilatarbelakangi  perspektif yang luas dan beragam. Dan kita semua harus terfokus pada satu titik: Pemilu harus terlaksana dengan berkualitas, karena itu pintu gerbang bagi bangsa ini memasuki masa depan yang lebih baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here