Pemilu “Maut” Sampai di Sini

0
190
KPU sudah mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak dan menyimpulkan ada masalah dalam format pemilu.

Nusantara.news, Jakarta – Format pemilu dipastikan akan berubah lagi. Sebab pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 kemarin menimbulkan kekacauan di lapis bawah. Pemilu "maut" ini menelan banyak korban nyawa. "Cukup sekali pemilu serentak yang seperti ini," ujar Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (23/4).  

Mungkin baru kali ini pemilu merenggut begitu banyak jiwa petugas. Mereka gugur bukan karena kerusuhan, wabah penyakit atau aksi protes terkait pemilu, tapi lantaran berlebihannya beban kerja.  "Petugas kelelahan saat harus melakukan penghitungan pada lima jenis surat suara pemilu sekaligus," kata Viryan Azis.

Menurut catatan KPU, hingga Selasa (23/4) petang tercatat ada 119 orang petugas  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat bertugas dalam penyelenggaraan pemilu. "Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang. Sebanyak 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. 

Sementara Bawaslu juga berduka karena puluhan anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) gugur saat bertugas. Menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, ada 33 orang yang tewas dan 325 orang jatuh sakit. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan gugurnya 15 orang anggota Polri yang bertugas mengawal logistik pemilu dan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

 

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sudah melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak tersebut berdasarkan riset terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dan membandingkannya dengan Pemilu 2014. Evaluasi menyimpulkan ada masalah dalam format pemilu. Rekomendasi dari evaluasi itu adalah dilakukannya pemilu serentak dua jenis.

"Salah satu rekomendasinya adalah pemilu serentak dua jenis, yaitu Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2019).

Pemilu Serentak Nasional bertujuan memilih pejabat tingkat nasional, baik presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD. Mereka dipilih melalui Pemilu Presiden, Pemilu DPR dan DPD.

Sementara Pemilu Serentak Daerah dilakukan untuk memilih pejabat tingkat daerah, baik di tingkat  provinsi atau kabupaten/kota. Pejabat tersebut adalah kepala daerah dan anggota DPRD daerah. Mereka dipilih dalam Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kedua pemilu itu diselenggarakan dalam kerangka waktu 5 tahunan. Misalnya Pemilu Nasional digelar pada 2019, dan 2,5 tahun kemudian atau pada 2022 dilakukan Pemilu Daerah,” kata Hasyim.

Rekomendasi dari riset pemilu yang dilakukan KPU ini dianggap lebih menguntungkan. Dari aspek politik, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan melahirkan konsolidasi politik yang semakin stabil. Sebab, koalisi partai peserta pemilu dibangun di awal atau saat pencalonan. Sedangkan, dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, pemilu serentak model baru ini akan mengurangi beban penyelenggara pemilu sehingga tidak terjadi penumpukan beban secara berlebihan.

Begitu juga dari sisi pemilih. KPU meyakini pemilih akan lebih mudah menentukan pilihan. “Sebab pemilih akan lebih fokus kepada pilihan pejabat nasional dan pejabat daerah dalam dua pemilu yang berbeda," kata Hasyim. Keuntungan lain adalah terfokusnya isu-isu kampanye. Pemisahan pemilu nasional dan daerah itu memberi peluang bagi eksplorasi isu-isu yang tepat untuk tingkat nasional dan daerah.

Usul yang sama juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. LSM pemerhati pemilu ini mengusulkan pemisahan pemilihan umum menjadi serentak secara nasional dan lokal. “Pemisahan pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019”, kata Titi di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Menurut Titi, pemilu serentak cukup dilakukan untuk pemilihan Caleg DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pemilihan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan di waktu yang lain atau bersamaan dengan pemilihan kepala daerah.

Meski pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah itu bisa meringankan beban pelaksanaan, namun ada ganjalan dari sisi hukum, terutama jika menyamakan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilu anggota DPRD. Karena, berdasarkan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Pilkada tidak masuk dalam rezim pemilu, melainkan sebagai rezim pemerintah daerah. Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945, sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 22 E Ayat 2 UUD NRI 1945.

Oleh karena Pilkada bukan rezim Pemilu, maka pembiayaan dipikul oleh pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan pemilu nasional, termasuk Pemilu DPRD, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

Selain format, sistem pemilu juga mulai diperdebatkan. Dalam pemilu Indonesia yang menganut sistem sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Dengan sistem ini, rakyat berdaulat penuh untuk menentukan pilihan terhadap calon anggota legislatif. Calon yang memperoleh suara terbanyak, akan duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Namun sistem ini sangat terbuka pula dengan politik uang. Para caleg meningkatkan elektabilitasnya dengan menebar uang ke pemilih. Banyak anggota legislatif yang terpilih hanya karena popularitas atau memiliki banyak uang. Akibat di ujungnya nanti adalah dorongan korupsi di legislatif juga menguat, sebab setiap caleg terpilih tentu harus berpikir tentang break even point. Pertarungan antarcaleg pun sangat keras. Tidak saja antar partai, tetapi caleg dalam satu partai di daerah pemilihan yang sama.

Sementara sistem proporsional tertutup, politik uang nyaris tertutup. Sebab rakyat hanya menusuk tanda gambar partai. Sementara caleg dipilih secara internal dalam partai politik berdasarkan nomor urut. Namun, kelemahannya, rakyat tidak berdaulat menentukan siapa wakilnya di legislatif. Kelamahan lain, jika dalam proporsional terbuka pertarungan terjadi ketika memperebutkan dukungan pemilih, dalam sistem tertutup ini pertarungan terjadi di dalam partai untuk memperebutkan nomor urut.

Perdebatan apakah memakai proporsional terbuka atau tertutup sudah terjadi sejak lama. Menjelang Pemilu 2014 sempat berkembang wacana untuk kembali ke proporsional tertutup, namun mendapat banyak penentangan kalangan penggiat demokrasi.

Kini wacana bertambah lagi dengan penggunaan sistem distrik. Adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengusulkan agar pemilu legislatif mendatang menggunakan sistem tersebut.

Menurut Fahri, sistem distrik lebih sederhana. Ada benarnya juga. Sebab, seperti yang dilakukan dalam pemilu di India, setiap partai hanya mencalonkan satu kandidat (single member distric). Cara ini jelas lebih sederhana dibanding sistem proporsional terbuka seperti pemilu kita. Dalam pemilu kita, setiap partai mengirimkan caleg sebanyak 120 persen dari total kursi yang diperebutkan dalam satu dapil.  Apalagi Pemilu di India dilaksanakan bergiliran di berbagai negara bagian dalam kurun waktu hampir dua bulan. Pemilu mereka kali ini diselenggarakan mulai 11 April sampai 19 Mei 2019.

Alasan Fahri, dengan sistem ini, anggota DPR akan mengakar kuat di dapilnya. Sebab, dia harus bertemu secara intensif dengan konstituennya. Setelah mengakar, maka fungsi sebagai anggota DPR semakin terlihat, terutama memperjuangan aspirasi masyarakat di dapilnya. “Kepala daerah bisa menagih kepada anggota DPR untuk memerhatikan dan menyuarakan kepentingan masyarakat serta daerah, baik itu dalam bentuk bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan,” kata mantan politikus PKS ini.

Perubahan sistem dan format pemilu memang lazim dilakukan oleh negara-negara demokratis, terutama negara yang demokrasinya belum terkonsolidasi dengan mapan, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi, pengalaman di banyak negara, seringkali perubahan itu dilakukan hanya sebagai reaksi atas fenomena aktual. Jika pelaksaan pemilu mengalami masalah, maka perubahan akan dilakukan dalam tempo cepat. Seringkali pula perubahan dilakukan atas desakan atau kesepakatan partai-partai politik yang merasa tidak nyaman dalam sistem atau format tertentu.

Rencana mengubah format pemilu dari pemilu serentak menjadi pemilu serentak bertahap seperti yang diwacanakan KPU, mestinya jangan hanya lahir sebagai respon atas kekusutan Pemilu 2019 kemarin. Pemerintah dan DPR hasil pemilu nanti perlu melakukan kajian komprehensif untuk mencari format dan sistem terbaik.

Jika tidak, gonta-ganti format dan sistem akan selalu mewarnai pesta demokrasi di negeri ini. Dan itu akan menghambat proses konsolidasi demokrasi Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here