Pemilu Mendekat, Uang Palsu Mulai Beredar

0
107

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, publik kembali diingatkan pada kasus peredaran uang palsu. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jendral Agung Budi Maryoto mengindikasikan adanya peredaran uang palsu atau upal menjelang pelaksanaan  pesta demokrasi rakyat Jabar.

“Ada indikasi peredaran upal saat Pilkada 2018 nanti. Karena itu, kita semua patut mewaspadainya,” tutur Irjen Agung usai pemusnahan upal di Gedung Bank Indonesia, Bandung, Jabar, Rabu (15/11/2017).

Jumlah upal yang dimusnahkan Polda Jabar bersama Bank Indonesia sebanyak 54.041 lembar yang merupakan temuan sejak tahun 2009 hingga 2017. Jumlah upal itu berasal dari 7 kasus yang melibatkan 15 tersangka sudah ditahan.

Maraknya peredaran upal setiap kali menjelang pemilu di wilayah Jabar diamini Kepala Kantor Perwakilan Wilayah BI Jabar Wiwiek Sisto bahwa tren peningkatan peredaran upal terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu.

Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sejauh ini ada enam wilayah yang marak terjadi peredaran upal. Yakni, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Upal yang beredar itu melibatkan jaringan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Agung Setya mengungkapkan, terkait jaringan peredaran upal yang melibatkan jaringan Jabar dan Jatim itu telah ditetapkan 6 orang tersangka, masing-masing berinisial S, M, RS, IW, AR dan TG. Dari tangan tersangka, polisi menyita 193 lembar upal pecahan Rp100 ribu.

Namun, polisi menduga upal yang akan diedarkan jauh lebih banyak dari jumlah yang disita, karena saat penangkapan ditemukan adanya sisa upal yang telah hangus dibakar pelaku.

Sementara, dari data statistik BI menunjukan terjadi peningkatan peredaran uang palsu dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, ditemukan 120.417 lembar uang palsu atau dengan rasio dalam satu juta lembar uang yang beredar terdapat sembilan lembar upal.

Pada 2015, ada 319.641 atau rasio dalam satu juta lembar yang beredar ditemukan 21 lembar upal. Dan, hingga Maret 2016, ditemukan 55.441 lembar uang palsu atau dalam satu juta lembar uang beredar, ditemukan empat lembar upal. Dari jumlah itu, peredaran upal tertinggi ada di Jatim, Jakarta, Jabar, Jateng, Banten dan Bali.

Bertolak dari data – data tersebut menunjukkan wilayah Jabar, Jatim dan Jateng merupakan propinsi yang rawan peredaran upal. Dan, seperti diketahui bahwa Jabar, Jatim dan Jateng termasuk propinsi yang akan menggelar Pilkada serentak 2018. Karena itu, semua pihak memang patut mewaspadai peredaran upal di ketiga wilayah menjelang gelaran pilkada.

Lantas, mengapa peredaran upal kerap marak menjelang pelaksanaan pemilu>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah diatur soal sanksi pidana bagi siapa saja yang menyimpan, membuat dan mengedarkan upal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan :

(1)  Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 37 berbunyi :

(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Melihat ancaman sanksi pidana bagi para pelaku upal, seharusnya bisa membuat siapapun untuk berfikir ulang jika ingin terlibat. Faktanya, ada kecenderungan peningkatan kasus upal menjelang gelaran pemilu/pilkada.

Pada April 2013 lalu, aparat Polres Bogor menciduk seorang ibu rumah tangga berinisial UM yang diduga akan mengedarkan upal senilai Rp1,2 triliun. Dari tangan pelaku, polisi menyita 59.847 lembar uang rupiah dan uang asing palsu. Upal itu terdiri dari 50.549 lembar uang Brazil pecahan 5.000 real dan 400 lembar pecahan 1 real, 153 lembar dolar Singapura pecahan 1.000 dolar, 1.718 lembah rupiah pecahan Rp100 ribu, serta 7.000 lembar uang yuan China. Selain itu, di rumah pelaku yang mengaku perwira polisi juga disita barang bukti lain berupa plat sertifikat dari bank Swiss yang terbuat dari tembaga.

Bahkan pada 7 Desember 2015 lalu, jajaran Mabes Polri mengungkap kasus upal yang diduga melibatkan tim sukses paslon pilkada di luar Jawa. Saat itu, polisi membekuk empat kelompok tersangka upal, masing-masing berinisial BI, N, M, YH, OD, SS, SK, dan SD.

Berdasarkan pengakuan tersangka BI dan kelompoknya, upal yang diproduksinya merupakan pesanan dari timses paslon pilkada di luar Jawa.  Saat itu, dari tangan BI, disita 315 lembar upal pecahan Rp 50 ribu dan seperangkat komputer serta printer.

Pesanan dari timses dimaksud cukup mencengangkan, yakni mencapai belasan miliar rupiah. Adapun, harga untuk setiap uang palsu 1 banding 2. Jadi, untuk Rp2 miliar upal dijual seharga Rp1 miliar uang asli. Upal itu sendiri rencananya akan digunakan untuk money politics saat Pilkada.

Beranjak dari fakta kasus yang terungkap, tampaknya jumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis upal cukup menggiurkan. Sehingga, sanksi pidana yang menanti para pelaku tidak membuat gentar. Layaknya bisnis legal, selama ada pembeli maka pasar tak akan pernah sepi.

Uang Palsu untuk Pilpres

Jika dipertarungan pilkada banyak diwarnai peredaran upal untuk dana politik, maka di level nasional, seperti pilpres juga tak luput dari isu penggunaan dana ilegal. Namun, modus yang dijalankan tentu jauh lebih canggih.

Seperti sempat diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tentang adanya dugaan aliran dana bailout Bank Century untuk Pilpres 2009. Anas mengklaim telah menyerahkan audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Demokrat untuk Pilpres 2009 kepada KPK.

Anas yang kini telah berstatus narapidana kasus Hambalang mencurigai adanya penyumbang fiktif untuk biaya kampanye Demokrat. Para penyumbang fiktif ada yang perseorangan maupun korporasi. Atas dasar itu, Anas menyatakan adanya dugaan aliran dana Century dalam kampanye Demokrat sekitar 232 miliar menjelang Pilpres.

Namun, Marzukie Alie yang saat itu menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membantah keterangan Anas. Karena, Anas sama sekali tidak pernah menyentuh laporan keuangan tim pemenangan SBY-Bodeiono. Selain itu, laporan keuangan timses juga sudah dilaporkan dan diaudit oleh Bawaslu dan KPU. Sementara, KPK sendiri masih mendalami laporan Anas tersebut. Dan, sejauh ini belum diketahui perkembangan terakhir dari laporan tersebut.

Beranjak dari kasus upal di Pilkada dan isu dana Century pada Pilpres 2019, sekaligus membuktikan gelaran pemilu memang membutuhkan biaya yang tinggi. Kondisi itu memaksa paslon tertentu untuk menggunakan segala cara. Termasuk, menggunakan upal untuk memenangkan pertarungan.

Bila sudah begitu, maka tentu sulit mengharapkan lahirnya pemimpin harapan rakyat dari setiap pesta demokrasi. Money politics menjadi penyebab mahalnya ongkos politik harus menjadi musuh bersama. Disisi lain, aparat beewajib harusnya bertindak tegas terhadap semua pelaku dana ilegal dalam setiap kali menjelang pemilu.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here