Pemilu yang Sesat

0
112

NASIB para mantan terpidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) sekarang benar-benar bergantung pada palu hakim Mahkamah Agung. Sebab, seperti kita bahas kemarin, KPU RI tidak membolehkan mantan napi tiga kejahatan itu masuk dalam daftar caleg, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Namun, Bawaslu RI menilai ada pelanggaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang mantan narapidana korupsi dipilih sebagai caleg dalam pemilu. Artinya, KPU harus meloloskan para mantan napi itu menjadi celeg. Sebab, menurut Pasal 251 ayat (3) UU Pemilu, keputusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti KPU.

Tetapi, KPU bergeming. Mereka tidak menolak, tetapi menunda pelaksanaan keputusan Bawaslu tersebut sampai keluar putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan uji materi PKPU di atas. Penundaan pelaksanaan itu diperintahkan KPU RI melalui Surat Edaran pada 31 Agustus kemarin kepada 11 KPU daerah yang di daerahnya terdapat bakal caleg mantan napi korupsi, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun calon anggota DPD.

Masalahnya, MA ikut pula menunda pengujian PKPU tersebut.  MA beralasan UU Pemilu sedang diajukan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, sehingga MA menunggu dulu putusan MK sebelum menguji PKPU.

Memang ada ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MA wajib menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU apabila UU yang menjadi dasar pengujian tersebut sedang diuji di MK. Tetapi, norma UU Pemilu yang diuji di MK tidak ada yang berkaitan dengan persyaratan calon anggota legislatif.

Karena itu, menurut juru bicara MK Fajar Laksono, tidak ada alasan MA untuk menunggu putusan MK dalam menguji PKPU tersebut. Namun  Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, Abdullah, bersikeras berpegang pada Pasal 55 UU MK di atas. “Itu sudah menjadi prinsip,” katanya.

Memang dari sebelas pasal dalam UU Partai Politik yang diajukan pengujiannya ke MK oleh berbagai kalangan, masih ada beberapa pasal lagi yang belum diputus. Hal ini membuat MA makin yakin bahwa UU itu belum selesai diuji.

Pertanyaan akhirnya: Bagaimana nasib para mantan napi yang menjadi bakal caleg 2019 itu? Satu hal yang pasti pencalonan mereka berada di ujung tanduk. Sangat mungkin kepastian hukum atas hak politik mereka tercabut bukan oleh keputusan pengadilan, tapi karena waktu yang tak cukup.

Sebab, sesuai PKPU Nomor 7 Tahun  2017 tentang Tahapan Pemilu 2019, Daftar Calon Tetap (DCT) akan mulai disusun KPU pada tanggal 14 September 2018, dan akan ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, atau 14 hari dari sekarang. Melihat sisa waktu itu, mustahil sengkarut persoalan ini akan selesai. Pengujian di MK masih berproses, setelah itu keputusan harus disampaikan MK ke DPR, DPD, Presiden dan MA. Setelah menerima putusan MK, baru MA menguji PKPU bermasalah tadi.

Artinya, kalau sampai pada tanggal 13 September besok tak keluar juga putusan MA, maka KPU akan menetapkan DCT. Persoalannya, DCT versi mana yang akan ditetapkan? DCT yang ada mantan napi korupsi, atau yang tanpa mantan terpidana itu?

Mana pun yang ditetapkan KPU pasti berisiko. Memasukkan mantan napi dalam DCT, KPU melanggar peraturannya sendiri, dan akan jadi sasaran perundungan oleh aktivis antikorupsi yang selama ini mendukung KPU. Tapi, kalau tetap menolak mantan napi, KPU melawan ketentuan pasal Pasal 251 ayat (3) UU Pemilu.

Jalan terbaik  adalah mengembalikan pemilu sebagai pesta demokrasi, bahwa rakyatlah yang bersuka ria di situ. Pemilu akan tersesat dari makna sejatinya jika yang berpesta adalah lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, atau pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan pemilu. Layaknya dalam pesta, lembaga-lembaga itu hanyalah among tamu yang melayani empunya pesta, yaitu rakyat. Dalam pesta ini merekalah yang berdaulat.

Tugas para among tamu itu adalah memastikan agar hak memilih yang menjadi simbol kedaulatan rakyat itu terselenggara secara sempurna. Sekaligus memastikan agar semua caleg benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Pasal 270 UU Pemilu.

Selanjutnya serahkan pilihan kepada rakyat. Jangan sepelekan kecerdasan rakyat, sebab mereka tahu siapa yang layak dipilih. Hak untuk memilih tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh lembaga-lembaga among tamu itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here