Pemimpin Terlalu Banyak Mengeluh

0
159

KALAU tak kuat-kuat, menjadi penduduk di negara ini bisa jadi sangat menyebalkan. Masalah terlalu banyak. Hukum sukar berperan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Beban hidup makin berat, karena bahan kebutuhan pokok sudah menjadi barang mewah, lantaran harganya nyaris tak terjangkau. Panggung politik banyak diisi politisi yang jangankan menipu rakyat dan negara, menipu dirinya sendiri pun tega.

Contoh politisi yang menipu diri sendiri itu terlihat misalnya dari berbagai kasus pemalsuan ijazah. Beberapa anggota DPR pernah dilaporkan berijazah palsu. Belum lagi kepala daerah. Menurut Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani, sepanjang 2016, terdapat 141 laporan ijazah palsu yang digunakan kepala daerah, angggota DPRD dan aparatur sipil negara (ASN). Dari jumlah itu, 10 persen terbukti palsu.

Makanya, kalau tak kuat-kuat, sekaligus memperbanyak sabar, menyebalkan sekali menjadi warga negara di negeri ini. Tetapi, melihat kacau balaunya keadaan, kita sangat maklum jika banyak rakyat mengeluhkan beratnya kehidupan serta suramnya masa depan.

Namun, yang membuat rakyat tambah galau, adalah jika pemimpin sebentar-sebentar mengeluh tentang rusaknya negeri yang mereka pimpin sendiri. Dengarlah apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo tentang rimba raya peraturan yang membuat pemerintahnya tak bisa berlari kencang selama tiga tahun berkuasa ini. Presiden mengatakan, ada 42 ribu peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang saling bertabrakan. “Saya pusing mengatasi 42 ribu peraturan ini,” ujar Presiden ketika membuka Rembuk Nasional 2017 di Jakarta, 23 Oktober silam.

Keluhan itu diulangi lagi dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia di  Jakarta, awal pekan ini. “Menjengkelkan karena setiap bergerak ada aturannya,” ujar Jokowi. Kata Presiden, inilah yang membuat proses perizinan investasi terhambat. Padahal, Indonesia tengah berupaya menggenjot investasi masuk ke Indonesia.

Semua masalah yang disebutkan orang nomor satu di Indonesia memang benar adanya. Bahkan tanpa disebut berulang-ulang pun, orang sudah tahu. Tapi bukan itu soalnya. Pemimpin mengeluh itu menyedihkan hati rakyat.  Bagi pemimpin, masalah itu tidak untuk dikeluhkan, tapi untuk diatasi. Pemimpin hadir guna mengatasi masalah, bukan membawa masalah. Jangankan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga pun harus memecahkan masalah di keluarganya.

Memecahkan masalah, itulah tugas pemimpin. Kalau tidak bisa memecahkan masalah, ya, jangan duduk di kursi pemimpin. Karena kursi pemimpin hanya untuk orang yang bisa memecahkan masalah. Presiden itu seyogianya tidak sekadar pemimpin pemerintahan, tapi juga pemimpin perubahan ke arah yang lebih baik.

Bagaimana rakyat tidak galau. Sebab, asumsinya,  ketika hendak duduk di kursi istana, siapa pun presiden mestinya sudah paham beratnya masalah yang bakal dihadapi. Mestinya, ketika itu mereka mengukur diri, apakah sanggup memecahkan masalah yang ada. Jangan setelah duduk, sibuk mengeluh bahwa masalah terlalu berat. Sebab itu bisa ditafsirkan sebagai dalih untuk menutupi kegagalan mereka.

Kita pernah mengusulkan untuk  agar pemerintah membentuk tim khusus yang berasal dari aneka disiplin ilmu dan melibatkan berbagai pihak, baik akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sendiri, baik di pusat maupun di daerah. Tim tersebut bertugas melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dari semua tingkatan, memverifikasi masalahnya, dan membuat skema jalan keluar, termasuk kalau perlu rancangan peraturan sandingannya.

Jika ditemukan peraturan di tingkat peraturan pemerintah ke bawah, ubah secepatnya dengan ketentuan baru. Kalau menyangkut peraturan setingkat UU, segera ajukan rancangan perubahan ke DPR. Bahwa di DPR akan menghadapi proses politik yang rumit, itu satu hal yang niscaya. Tetapi, setidaknya pemerintah sudah melakukan langkah yang sistematis. Jika penjelasan pemerintah masuk akal, dan jauh dari kepentingan sepihak berjangka pendek, DPR pun kiranya tak sulit menerima.

Mungkin prosesnya lama, karena ada puluhan ribu peraturan perundang-undangan yang mesti dikuliti satu persatu. Sisa waktu pemerintahan yang tinggal dua tahun mungkin tak cukup. Tapi, seberapa pun hasilnya nanti, itu lebih baik dari pada Presiden melulu mengeluh pusing.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here