Pemkab Tuban Menghentikan Izin Toko Modern

0
249

Nusantara.news, Tuban – Sampai saat ini Pemkab Tuban belum memiliki perda yang secara spesifik mengatur toko modern. Peraturan yang ada tidak efektif untuk menertibkan toko modern. Sambil menunggu terbitnya perda, Pemkab kini menyetop izin toko Modern.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Tenaga Kerja (DPPPTTK) melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum dan Usaha Judhi Thresna mengatakan, sesuai data terdapat 54 toko modern yang ada dan  hanya berbekal Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). “ Toko-toko itu belum memiliki Ijin usaha toko modern (IUTM), Rabu (22/03/2017).

Dari data ijin SIUP yang ada diketahui toko modern di Tuban mulai ada sejak tahun 2006. Dari 20 kecamatan yang ada 18 diantaranya sudah ada toko modern. Kecamatan Kota Toko paling banyak terdapat toko modern. Di wilayah ini sudah berdiri 16 buah. “Tapi banyak juga toko-toko modern yang tidak memiliki ijin pada dinas terkait,” jelasnya.

Judhi juga menjelaskan bahwa syarat pendirian toko modern sendiri membutuhkan dokumen penting, tidak hanya SIUP semata. Toko modern harus memiliki semacam studi kelayakan, harus mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan dan mendapat perseutjuan dari pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar. “Syarat-syarat itu menjadi dasar keluarnya IUTM,” ujarnya.

Pemkab Tuban sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan perbup yang mengatur hal-hal teknis tentang pendirian toko modern. Akibatnya, banyak pengusaha yang ‘nekad’ mendirikan bangunan dan beroperasi dalam bentuk toko modern. “Untuk rancangan perbup sudah dikonsep oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,” ungkap Judhi.

Adapun hal-hal teknis yang akan diatur perbup tersebut diantaranya adalah setiap kecamatan akan diatur kuota atau batasan jumlah pendirian toko modern. Selain itu, akan diatur pula jarak pendirian toko modern dengan pusat perbelanjaan tradisional sekitar 500 meter.

Menjamurnya toko modern di Tuban mendorong Pemkab untuk mengajukan Raperda ke DPRD. Dalam Raperda tersebut tidak hanya menyasar  ke supermarket dan minimarket, tetapi mencakup semua toko-toko modern. Sebab, saat ini banyak toko milik pribadi yang berkonsep tidak waralaba atau kepanjangan perusahaan besar, tetapi sistemnya praktis   sejalan dengan konsep toko modern.

Dalam perda nanti juga akan diatur kewajiban bagi  toko modern yang harus memberikan ruang bagi bagi produk lokal sebanyak 5 persen. Ini sebagai upaya melindungi pasar tradisional sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, jika toko modern yang saat ini sudah berizin, maka perpanjangannya harus menyesuaikan aturan baru. Toko modern yang melanggar aturan akan ditertibkan. Sebelum berdiri mereka harus menyesuaikan ketentuan, mulai dari jarak dengan pasar tradisional, melakukan analisa ekonomi dan kajian sosial ekonomi.

Memang, sejak 11 januari 2017, Pemkab Tuban sudah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi tentang penghentian izin toko modern. Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Nomor: 503/93/414.107/2017 ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Tuban tanggal 12 April 2016 Nomor: 503/1730/414.114/2016 perihal Penghentian Sementara Izin Usaha Modern.

Walaupun begitu, masih saja berdiri toko modern yang dikelola pribadi maupun dengan sistem waralaba. Tidak efektifnya surat edaran ini membuat Pemkab Tuban mengambil langkah untuk mengatur menjamurnya toko modern. Untuk itu diperlukan payung hukum dalam bentuk perda. Semoga jika perda terbit, tidak bisa sembarangan mendirikan toko modern. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here