Pemkot Surabaya tak Berdaya, Perda Toko Modern Mandul

0
96

Nusantara.news, Surabaya – Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan toko swalayan modern di Surabaya ternyata mandul. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seakan tersandera oleh sejumlah pengusaha toko swalayan sehingga sampai detik ini belum ada tindakan tegas terkait sejumlah pelanggaran.

Sebagaimana diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2014 bahwa toko swalayan modern tidak diperbolehkan buka 24 jam. Jam operasional adalah antara pukul 08.00 WIB – 21.00 WIB, khusus untuk Sabtu – Minggu mereka diperbolehkan buka sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Tak hanya pelanggaran jam buka. Jarak antara minimarket satu dengan lainnya sekitar 500 meter juga nyata-nyata di langgar, fakta di lapangan banyak yang berdekatan. Bahkan beberapa diantaranya juga membuka layanan kafe mini layaknya restaurant, dan semua ini sudah terbukti melanggar peraturan daerah.

Adanya Perda tersbut dibuat untuk melindungi pengusaha toko trasdisional, UMKM serta koperasi agar tidak mati. Faktanya, berdaarkan pantauan Nusantara.news hingga detik ini masih ada sejumlah toko swalayan yang buka 24 jam dan anehnya, pemandangan ini terjadi hampir seluruh Kecamatan di Kota Pahlawan.

Sementara berdasarkan data dari Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Surabaya, jumlah minimarket atau toko swalayan modern di Surabaya total mencapai 488 lokasi. Dari total jumlah tersebut, 180 Alfamart, 64 milik Indomaret, 12 Circle K, dan sisanya 132 adalah minimarket. Data tersebut terekam hingga tahun 2014, namun data tersebut bisa saja bertambah di tahun 2017 seiring dengan belum adanya pembatasan dari Pemkot Surabaya.

Kondisi ini mengundang kritik keras sejumlah kalangan, bahkan mereka menuding bahwa pihak pemerintah kota Surabaya sengaja membiarkan ratusan waralaba modern ini terus buka dan tidak menindak keras para pelanggar Perda yang tidak menguntungkan bahkan menindas para toko tradisional dan UMKM.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur saat dikonfirmasi para awak media di Surabaya menyatakan bahwa setiap pengusaha toko swalayan modern harus mengikuti Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014. Bahkan sampai dengan perbelakukan mulai 1 Maret kemarin banyak waralaba modern yang mokong dan tetap operasional selama 24 jam.

“Ini memang aneh, Perda sudah disetujui oleh semua pihak termasuk Gubernur Jatim, namun fakta di lapangan masih saja ada toko swalayan modern yang mokong dan belum ada tindakan tegas dari Pemkot. Apalagi yang mau dijadikan alasan, Perda tidak dijalankan dengan baik alias mandul,” jelasnya, Kamis (13/4/2017).

Lanjut Mazlan, malah belakangan ada beberapa pihak yang mencoba untuk melemahkan Perda dengan membangun opini bahwa pembatasan jam operasional swalayan modern telah menciderai rasa keadilan. Alasannya, dengan pembatasan tersebut masyarakat yang butuh kerpeluan tiap malammnya tidak bisa terpenuhi dengan baik karena banyak toko yang tutup. “Inikan yang relevan, lha wong yang dibatasi itu Cuma di perkampungan,” cetusnya.

Mazlan mengungkapkan bahwa pembatasan jam operasional di perkampungan adalah untuk melindungi para toko-toko kecil dan toko tradisional. Sementara yang terintergrasi dengan tempat-tempat publik semisal SPBU, Rumah Sakit, Terminal dan stasiun tetap diperbolehkan. “Justru kalau tidak dibatasi itu yang namanya tidak adil,” ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, banyak para pengusaha toko swalayan seakaan tak menggubris untuk Perda yang harus mengakomodir minimal 10 produk UMKM untuk dijual. Tujuannya adalah agar produk-produk UMKM tersebut bisa terangkat, sehingga kekuatan ekonomi kerakyatan tetap terjaga dan tidak ada kesenjangan ekonomi antara pengusaha besar dan kecil.

“Ini juga tidak terjadi sampai dengan detik ini. Tidak tahu lagi kalau Pemkot sengaja membiarkan soal ini, maklum kondisinya saat ini sudah genting, banyak toko tradisonal yang tergenjet dan harus gulung tikar akibat keberadaan toko swalayan modern. Desperindag dan Satpol PP diam saja, ada apa dengan mereka?” tanya politisi asal PKB ini.

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim bahwa adanya Perda tersebut mestinya dikaji ulang, menurutnya pembatasan jam operasional dinilai sudah merugikan para pengusaha ritel modern.

“Penetepana jam operasional toko modern ditunda, bahkan sudah ada kesepakatan dengan pihak Pemkot Surabaya. Kami keberatan dengan adanya pembatasan jam operasional toko, kami minta kelonggaran dan Perda ini dikaji ulang,” jelas Abraham Ibnu, koordinator Aprindo wilayah Surabaya Timur.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here