Pemprov Jatim “Suap” PTN Rp140 Milyar, Universitas Brawijaya Penerima Dana Terbesar

0
1286

Nusantara.news, Surabaya – Pilgub Jatim 2013 berlangsung adem ayem; kampus-kampus sebagai kumpulan intelektual yang seharusnya kritis, juga adem ayem. Ternyata di balik itu semua terdapat aliran dana Rp140 miliar dari Pemprov Jatim ke kampus-kampus negeri. Universitas Brawijaya, Malang merupakan perima terbesar dari dana ini.

Hal ini terlihat dalam tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang begitu memanjakan kampus, terutama kampus negeri. Betapa tidak. kurang lebih Rp.140 miliar dana yang digelontorkan. Awalnya dana untuk kampus dalam APBD 2014 sebesar Rp.99.637.502.500,00, berubah  menjadi Rp141.782.902.500,00 dalam APBD-Perubahan.

Ada kenaikan anggaran sebesar 42,30% atau sebesar Rp.42.145.400.000,00. Lantas bagaimana Pemprov Jatim menggelontorkan dana tersebut?

Dari penelusuran NUSANTARA.NEWS  dana tersebut disebar ke 20 SKPD, dengan 5 SKPD terbesar yakni Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pemberdayaan masyarakat, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp. 128.518.200.000,0 (90,6%).

Dari Realisasi Belanja atas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain sebesar Rp.129.158.951.648,00 tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan jasa konsultansi, antara lain berupa kajian, identifikasi, survey, evaluasi, penelitian, bimbingan, monitoring, diseminasi, pendampingan, sosialisasi, verifikasi, pembuatan juknis, dan lain-lain.

Kegiatan ini terurai dalam 349 kontrak/perjanjian kerja sama swakelola dengan 11 instansi pemerintah lain yang terdiri dari 1 instansi vertikal dan 10 universitas negeri di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Pihak kampus sendiri  melibatkan 50 lembaga intra untuk melaksanakannya.

Sementara itu pihak kampus negeri penerima ada 10 yakni Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Trunojoyo Bangkalan, Universitas Jember, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Negeri Malang. Unibraw Malang dalam program ini menerima alokasi sebesar Rp38,188 miliar.

Pekerjaan jasa konsultansi yang direalisasikan dalam Belanja atas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain tersebut dilaksanakan antara SKPD dengan Lembaga/Universitas melalui mekanisme swakelola dengan instansi pemerintah lain sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.  Lalu di mana letak dugaan pelanggarannya?

Dugaan adanya pelanggaran ini terungkap dari laporan BPK. Tim Pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas asersi keterjadian dan kelengkapan, serta keabsahan dokumen/bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja atas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain. Keyakinan tim BPK itu didapat dari hasil sebagai berikut:

  1. Realisasi Belanja atas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain berindikasi kerugian daerah sebesar Rp16.571.066.491,00, terdiri dari.
  2. Pembayaran biaya personil dan biaya non personil (perjalanan dinas) berindikasi tidak riil sebesar Rp684.419.300,00;
  3. Bukti pertanggungjawaban biaya non personil (perjalanan dinas) berindikasi tidak riil sebesar Rp3.060.391.717,00;
  4. Pembayaran biaya personil dan non personil atas personil yang menurut kontrak/perjanjian terlibat lebih dari satu kegiatan kerja sama swakelola dalam waktu bersamaan (tumpang tindih) dan realisasi jam kerja kurang dari RAB sebesar Rp2.180.455.750,00;
  5. Pembayaran biaya non personil berupa pembelian barang/jasa berindikasi tidak riil sebesar Rp8.617.110.672,00;
  6. Pembayaran biaya non personil berupa pembelian barang/jasa tidak didukug bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp2.028.689.052,00;
  7. Pemborosan keuangan daerah atas biaya personil dalam RAB yang diperhitungkan dan dibayarkan melebihi standar sebesar Rp7.000.522.975,00;
  8. Realisasi Belanja stas Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lain belum dapat diyakini kebenaran materialnya sebesar Rp31.458.210.383,00, terdiri dari.
  9. Biaya personil dan non personil tidak dipertanggungjawabkan sesuai RAB sebesar Rp.3.272.815.467,00;
  10. Pembayaran biaya personil tidak didukung dengan daftar hadir sebesar Rp.24.111.826.135,00;
  11. Pembayaran biaya non personil berupa pembelian barang/jasa yang tidak dapat dikonfirmasi kebenaran kuitansi pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa karena keberadaan alamat atau tempat pembelian barang/jasa tidak ditemukan sebesar Rp4.073.568.781,00.

Sungguh sangat menyedihkan, kampus sebagai penjaga moral diduga ikut patgulipat dengan birokrasi. Apakah sinyalemen filsuf ternama Julien Benda tentang adanya pengkhianatan dari kaum yang olehnya disebut sebagai “mereka yang berumah di atas awan” itu benar adanya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here