Penataan PKL dan Parkir Liar Menjadi PR Pemkot Malang

0
97
Ilustrasi Pedagang Kaki Lima (Foto: CDN2)

Nusantara.news, Kota Malang – Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Parkir menjadi permasalahan umum di berbagai daerah. Tidak sedikit fenomena tersebut meresahkan masyarakat. Pasalnya di antara dari mereka belum mengerti akan aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Keberadaan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menyisakan limbah sampah di beberapa tempat, tak sedikit juga membuat kemacetan. Selain itu juga fenomena parkir liar yang mana beberapa tempat yang tidak dipergunakan untuk parkir digunakan untuk parkir, semisal trotoar sehingga menganggu pejalan kaki.

Selain itu, parkir yang tidak resmi juga membuat beberapa warga resah. Sholahudin salah satu Warga Kayutangan mengungkapkan keresahaanya terkait keberadaan parkir liar.

Ia mengungkapkan fenomena PKL dan parkir liar merupakan salah satu penyebab kemacetan “Tukang parkir liar jalanan dan pak Ogah di perempatan jalan seringkali ikut menimbulkan gangguan lalu lintas,” jelasnya kepada Nusantara.news. Rabu (31/1/2018).

Keberadaan mereka juga meresahkan masyarakat, “Keberadaan parkir liar saya juga pernah mendapat beberapa laporan, parkir liar parkir ghoib, selang 2 menit pengendara sudah harus bayar 2 ribu. Selain itu, jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan kita, pihak mereka tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya,” imbuhnya

Tukang parkir liar dan ghoib tersebut biasanya ada di depan minimarket dan ATM, dan pak Ogah kerap diputarbalikan jalan dan beberapa di persimpangan jalan.

Untuk hal tersebut langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang melakukan beberapa langkah menertibkan hal tersebut. Salah satunya yakni memasifkan operasi dan sidak ke jalan-jalan.

Divisi Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Muhammad Syamsyul menjelaskan, bahwa pihaknya tengah gencar melakukan penertiban parkir liar dan parkir yang memanfaatkan bahu jalan serta trotoar untuk lahannya.

“Ini sudah kami galakan mulai awal tahun januari 2018 seterusnya akan menjadi agenda rutinan, gabungan tiga pilar Dishub, TNI dan Polri,” ujarnya wartawan, Rabu (31/1/2018).

Dishub Kota Malang mulai menggalakkan operasi di awal bulan hingga seterusnya, di setiap hari senin, rabu dan sabtu. “Tapi tidak menutup kemungkinan untuk insidentil suatu waktu kami langsung turun, tiga hari itu adalah kewajiban penegakkan undang-undang,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk permasalahan PKL, Kepala Satpol PP Kota Malang Priadi juga mengakui masih adanya PKL bandel yang berjualan di trotoar.

“Iya kemarin masih kami temukan di depan RS Lavalette, juga Jl Ahmad Yani Utara dan Jl Veteran. Sudah kami ingatkan dan tertibkan. Untuk tempat lain, tentunya kami terus lakukan penertiban termasuk memberi peringatan kepada mereka,” ujarnya

Priadi memberikan rambu bahwa peringatan dan penertiban ada waktu dan terminnya. “Jikalau tiga kali peringatan sudah dilakukan, dan mereka masih membandel akan kami angkut,” tandas dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menegaskan razia itu akan terus dilakukan. “Memang untuk saat ini parkir biar ditertibkan Dishub, dan PKL yang nakal biar ditertibkan Satpol PP. Ini akan terus kami lakukan. Keluhan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti,” ujar Wasto.

Pihaknya berharap bahwa semuanya bisa memahami perda dan undang-undang yang berlaku, baik terkait parkir dengan lalu lintas jalan, dan juga para PKL yang berkenaan dengan perdagangan.

“Kami berharap tidak hanya mengusir mereka, namun juga memberikan mereka tempat lahan yang pada semestinya. Atau memperkejakan mereka, itu yang dinamakan penataan, bagaimanapun itu juga masyarakat kami sendiri,” jelas dia.

Wasto mengakui bahwa ini menjadi PR bagi Pemerintah Kota Malang untuk membangun masyarakat, baik sosial den ekonominya. “Membangun pribadi masyarakat yang cerdas tahu dan taat peraturan, dan tetap berkarya, bekerja menjadi pedagang, parkir dan lainnya di tempat yang semestinya,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here