Pencabutan Hak Politik, Mencegah Koruptor Kembali Berkuasa

0
154
Jaksa KPK menjatuhkan tuntutan 9 tahun penjara pada terdakwa Mochammad Basuki di Pengadilan Tipikor, Senin (15/1/2018). Hak Politik Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim itu juga dicabut selama 5 tahun.

Nusantara.news, Surabaya – Sekarang ini kasus pencabutan hak politik mulai ramai. Rata-rata mereka yang menerima ‘hukuman tambahan’ itu merupakan kepala daerah dan politisi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengabulkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencabut hak politik terhadap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol Djoko Susilo yang terbukti melakukan korupsi dalam proyek Simulator SIM, sejak itu diikuti pencabutan hak politik lainnya, di antaranya terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Kasus lain, pada Kamis, 27 November 2014, mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan, pencabutan hak untuk dipilih.

Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Irman selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Terpidana kasus suap pembangunan pembangkit tenaga listrik, Dewie Yasin Limpo juga tidak bisa berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2017. Sebab hak politiknya juga dicabut.

Terdakwa bekas anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro juga divonis pidana tambahan yakni pencabutan hak politik. Tentunya setelah dia divonis pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 1 miliar. Andi Taufan Tiro menerima Rp 7,4 miliar dari hasil dana aspirasi dan digunakan untuk kegiatan berlibur ke Eropa, umrah, dan kegiatan politik.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari. Selain pidana kurungan, pasan­gan suami-istri itu juga dibe­bankan membayar denda sebe­sar Rp 400 juta atau subsider kurungan selama dua bulan. Selain pidana kurungan selama delapan tahun, juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih selama dua tahun seu­sai menjalani masa tahanan.

Hari ini, pencabutan hak politik juga terjadi di Surabaya. Hak politik mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Basuki dicabut selama 5 tahun. Hal itu dituangkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan kasus suap tugas pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran  2017.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Senin (15/1/2018), Jaksa KPK juga menjatuhkan tuntutan 9 tahun penjara pada terdakwa Basuki. Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan subsider kurungan selam 5 bulan.

Sementara di persidangan yang sama Jaksa KPK juga menjatuhkan tuntutan 4,6 tahun penjara terhadap Rahman Agung dan Santoso, dua orang staf Mochammad Basuki. Selain hukuman badan, keduanya juga dihukum membayar denda sebesar Rp 200 juta, dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

Oleh Jaksa KPK, ketiganya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut, ketiga terdakwa kasus suap ini mengaku akan mengajukan pembelaan yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya.

Seperti diketahui, terdakwa Basuki menerima suap dari beberapa kepala dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan tugas pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Setiap kepala daerah diduga berkomitmen membayar Rp 600 juta per tahun kepada DPRD. Pembayarannya dilakukan dengan mencicil setiap tiga bulan.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa Basuki dan terdakwa Rahman Agung dan Santoso, KPK menemukan uang Rp 150 juta dari tangan terdakwa  Rahman Agung, staf DPRD. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang Basuki Rahmat yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Uang itu diduga ditujukan kepada terdakwa Basuki.

Pada 26 Mei 2017, Basuki diduga menerima dari Kepala Dinas Peternakan Rohayati sebesar Rp 100 juta. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. Aliran suap itu diterima terdakwa Mochammad Basuki melalui stafnya yakni terdakwa Santoso.

Basuki tidak sendirian. Di tempat yang sama, Jaksa KPK juga menjatuhkan tuntutan 4 tahun penjara terhadap Kabil Mubarok, Mantan Anggota Komisi B DPRD Jatim.  Kabil dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus suap anggaran 2017 di Dinas Peternakan dan Pertanian Propinsi Jatim sebesar 225 juta yang diterima dalam dua termin. Termin pertama, Kabil menerima pundi suap itu sebesar Rp 150 juta, sedangkan yang Rp 75 juta diterima pada termin kedua.

Selain hukuman badan, Jaksa KPK juga menjatuhkan hukuman denda pada Kabil. Dia juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 650 juta dan sesuai ketentuan, apabila tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tak berhenti pada hukuman badan dan denda saja, Jaksa KPK juga meminta agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga mencabut Hak Politik Kabil Mubarok selama 5 tahun kedepan.

Surat tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (15/1/2017) itu juga menyatakan Kabil Mubarok terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kabil Mubarok ditetapkan tersangka pada Jumat (28/7/2017) lalu. Penetapan tersangka itu berdasarkan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT)  yang dilakukan KPK.

Apakah pencabutan hak politik ini melanggar hak asasi manusia (HAM)? Pencabutan hak politik memang termasuk pelanggaran atau pengurangan HAM. Sebab, pada dasarnya setiap hukuman itu adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran itu diperbolehkan berdasarkan undang-undang (UU). Orang dipenjara juga pelanggaran HAM. Tapi itu sudah sesuai dengan UU yang tertulis dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009) bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu, yakni pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, maka jabatan yang boleh diduduki itu hanya jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.

Satu syarat lainnya adalah yang bersangkutan harus mengumumkan kepada rakyat pemilih bahwa dirinya pernah dihukum penjara karena tindak pidana yang pernah dilakukannya. Jadi setelah lima tahun selesai menjalani hukuman yang bersangkutan boleh mencalonkan diri untuk menjadi presiden, anggota DPR/DPD/ DPRD, gubernur, bupati/wali kota, dan sebagainya.

Sementara masyarakat menganggap wajar jika hak politik koruptor dicabut. Bahkan, mereka bersorak. Pencabutan hak politik terpidana korupsi dianggap sudah pantas. Sebab, mereka yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tidak pantas diberi kesempatan untuk memimpin atau menentukan pemimpin masyarakat.

Putusan Pengadilan Tipikor yang mencabut hak politik sebagai ketentuan pidana tambahan untuk tidak memilih dan dipilih, sudah termasuk hak untuk menduduki suatu jabatan publik atau jabatan yang dipilih oleh rakyat. Biasanya hal itu didasarkan pada penilaian dan satu pertimbangan hakim karena terpidana terbukti menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara. Tetapi lebih dari itu, pencabutan hak politik koruptor sebenarnya lebih pada “menimbulkan rasa malu dan jera”. Meski banyak pro kontra, namun langkah ini perlu dilakukan mengingat intensitas kejahatan korupsi semakin meningkat.

Apabila langkah ini tidak diambil, maka akan banyak muncul ‘Basuki-basuki’ lain. Buktinya, Basuki saja pernah mendekam di penjara. Namun dia tidak juga sadar dan kembali melakukan kejahatan serupa. Artinya hukuman badan tidak pernah menimbulkan rasa malu dan jera. Dengan pencabutan hak politik koruptor, maka tidak adanya kemudahan atas kesempatan yang sama memanfaatkan jabatan yang diamanahkan oleh negara maupun rakyat pada umumnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here