Pencitraan Palsu Khofifah dan Gus Ipul

0
260

Nusantara.news, Surabaya – Hari ini dua pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno mengambil nomor urut pengundian yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim di Hotel Mercure, Surabaya, Selasa (13/2/2018).

Seperti biasa, kedatangan mereka disambut suka cita massa dari kedua pendukung. Media tidak kalah ramai memberitakan kedatangan Paslon. Dengan pedenya, para Paslon mendatangi lokasi pengundian. Gus Ipul-Puti datang naik angkot. Jepretan kamera wartawan menjadi bahan pemberitaan. Begitu juga Khofifah-Emil datang dengan berjalan kaki. Wartawan berdesakan memotret.

Usai pengundian nomor urut, tentu Paslon ini tidak menggunakan beragam cara tadi. Gus Ipul-Puti pastilah gengsi pulang naik angkot. Khofifah-Emil pasti lelah berjalan kaki. Sebuah mobil mewah tentu sudah menunggu mereka. Beginilah potret pencitraan calon kepala daerah kita. Semua calon melakukan hal sama, dari bupati, walikota, gubernur, legislatif hingga presiden.

Betapa pun besar kekayaan mereka, namun ketika Pemilu tiba, para Paslon ini menjelma menjadi ‘rakyat jelata’. Kita tidak akan bisa membedakan mana realitas asli (genuine reality) dan realitas palsu (pseudo reality). Sebab semua terbungkus dalam realitas media.

Baca juga: 4 Tahun Wagub Harta Gus Ipul Meroket, 3 Tahun Mensos Harta Khofifah Merosot

Gaya pencitraan demikian boleh dibilang meniru gaya pencitraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sampai sekarang masih diakui sangat ‘ampuh’, sekaligus menjadi cerita sukses pencitraan melalui media dan massa. Dengan pencitraan ala rakyat jelata itu, Jokowi sukses menyingkirkan pesaingnya.

Gambaran sosok presiden yang gagah, agung, perkasa, flamboyan, berpendidikan tinggi dan elitis berhasil diruntuhkan oleh Jokowi dengan gayanya yang sederhana, pakaian murahan, tubuh kerempeng, serta cara berbicara ala rakyat jelata.

Tim sukses Jokowi sangat paham psikologi massa kala itu, bahkan hingga kini masyarakat masih bosan dengan politik flamboyan. Sehingga kemudian dibuatlah strategi pencitraan bersahaja dan egaliter.

Pencitraan rakyat jelata ala Jokowi setidaknya mampu mendobrak persepsi publik bahwa pemimpin atau presiden tidak perlu eksklusif. Berandai-andai hidup susah ‘jalan kaki dan naik angkot’ sudah mewakili keseharian rakyat biasa.

Buktinya Jokowi berhasil memperoleh dukungan suara maksimal 53, 19 persen atau 71 juta suara lebih. Sementara kompetitornya Prabowo, justru gagal dalam pencitraan karena gayanya naik kuda dianggap tidak sesuai dengan zaman demokratis.

Sosial Media Alat Kebohongan

Politik pencitraan (imagologi politic) ini juga dilakukan pemimpin ‘si tangan besi’, Margareth Thatcher. Sebelum Pemilu digelar, khalayak dan jurnalis mengenal Thatcher sebagai sosok perempuan keras, reaksioner, dan penuh kemewahan. Dia sendiri adalah istri seorang jutawan Inggris. Dialah orang yang mencabut kebiasaan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar.

Namun di tangan seorang produser TV terkenal, Gordon Reece, peringai Thatcher berubah menjadi seseorang yang berbicara lembut. Aksen bicaranya teratur. Hingga dia terpilih menjadi pemimpin kharismatik partai konservatif, partai Tory. Atas nasihat Reece, dia mulai mengubah potongan rambut, gaya berbusana, menggunakan sarung tangan, dan berjuang keras menurunkan nada dan tempo suaranya. Pemilih Inggris memilih Margareth Thatcher, sang ibu rumah tangga superstar, menjadi perdana menteri pada tanggal 4 Mei 1979.

Richard F. Gerson memberi definisi pencitraan tentang bagaimana konsumen, calon konsumen, dan pesaing melihat reputasi seseorang. Anda memerlukan baik citra penampilan fisik dan juga citra bisnis professional sebagai reputasi positif. Sebab jika ada yang kurang, bisnis anda bisa gagal. Jadi pada awalnya pencitraan ini di dunia bisnis dan ekonomi sangatlah diperlukan untuk membangun bisnis seseorang atau sebuah perusahaan. Namun pencitraan sekarang ini lebih banyak diterapkan dalam dunia politik.

Politik pencitraan calon kepala daerah sudah menjadi ladang menggiurkan bagi para konsultan pencitraan, belakangan disebut ‘tim sukses’. Bagi mereka, kekuatan merek (brand) dan pembeda (positioning) menjadi tolak ukur kesuksesan para calon. Bahwa pesan tentang merek dan pembeda itu apakah dapat direalisasikan saat menjabat, itu urusan lain.

Di tengah pergulatan Pilkada serentak 2018, peluang konsultan pencitraan atau tim sukses terbuka lebar. Mereka akan bekerja untuk memoles calon agar publik tahu citra “seolah-olah” dan mana yang “senyata-nyatanya”. Tidak di situ saja, mereka juga dipastikan akan menyerang lawan-lawannya dengan harapan pencitraan calon yang diusung dapat mengena ke publik. Sehingga muncullah media abal-abal yang saat ini dapat kita lihat di Pilgub Jatim.

Sebut saja Rizal Mallarangeng, pendiri perusahaan konsultan strategi dan politik Foxindonesia. Untuk biaya menjangkau kesadaran publik melalui media massa berkisar Rp 1-Rp 5 per kapita. Jika menggunakan pawai dan sejenisnya, biayanya membengkak menjadi Rp 1.000 sampai tak terhingga per kapita.

Hotline Advertising juga melayani proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan kekuatan klien, perumusan konsep iklan, pembuatan tag line (slogan), pembuatan materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga pengaturan acara klien.

Chief Executive Officer (CEO) Hotline Advertising Subiakto Priosoedarsono pernah mengatakan, pihaknya terjun ke bisnis ini setelah menangani pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla tahun 2004. Hotline membuatkan konsep iklan dan mengeksekusinya hingga mengatur kegiatan pasangan itu.

Pemain besar lainnya, Lingkaran Survei Indonesia yang dipimpin Denny JA. Perusahaan ini memberikan layanan mulai dari survei opini publik, mobilisasi opini, pembentukan citra, hingga pembuatan konsep iklan. Sejumlah politikus yang pernah menggunakan jasa LSI untuk pencitraan antara lain Wiranto, Fauzi Bowo, dan I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali terpiliha). Di luar pemain besar, tentu banyak pemain-pemain kecil yang beroperasi secara individu.

Untuk Pilgub Jatim 2018, ini tentu menjadi ladang bisnis menjanjikan. Lihat saja bagaimana Gus Ipul-Puti ‘dipaksa’ naik angkot dan becak. Sementara Khofifah-Emil ‘disuruh’ jalan kaki. Padahal, mereka-mereka ini dibayar oleh yang disuruh.

Sementara peran media juga tidak boleh diacuhkan. Di sini media ditempatkan pada posisi strategis sebagai alat komunikasi politik. Agak sedikit kuno, tapi cukup mengena. Apalagi hegemoni media dalam aktivitas politik sangat diperhitungkan. Seperti yang dikatakan Edmund Burke, bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal itu merujuk pada empat peran ideal pers yang antara lain sebagai sumber informasi yang berimbang dan mendidik masyarakat, menjadi pengawas penguasa (watchdog) dalam menjalankan pemerintahan, sebagai penyambung lidah publik, dan sebagai ruang advokasi publik. Tanpa itu semua, pers sekadar komoditas murahan yang mengkhianati takdirnya sendiri.

Baca juga: Pers Indonesia, Dulu Alat Kini Alat

Dan seiiring perkembangan zaman, kini media mulai berubah. Publik melirik media sosial (Medsos). Di sinilah para calon melalui tim sukses bermain di Medsos. Mereka menggunakan banyak akun. Pertarungan kejam tersaji di Medsos. Saling umpat dan menghina sudah menjadi hal biasa.

Bahkan ada salah satu Cagub Jatim dikabarkan sudah menggunakan buzzer di media sosial. Tim-tim ini biasanya bekerja menggiring opini secara khusus demi kepentingan klien. Munculnya tim buzzer ini murni untuk memenangkan klien. Namun cara kerja mereka tidak seperti Saracen. Pola black campaign dan menjatuhkan lawan politik bukan tolak ukur mereka.

Pemain buzzer ini lebih banyak bermain dengan menggunakan data. Secara riil, mereka pendulang suara. Namun untuk biaya tentu tidak murah. Biasanya per postingan bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran, tergantung kontennya. Sebab mereka sangat paham, yang namanya media sosial sangat berpengaruh pada suara calon.

Politik pencitraan para calon kepala daerah sebenarnya boleh dikata sebuah kebohongan dan kepalsuan. Praktisnya, program-program para Paslon hanya berlaku saat kampanye. Bagaimana setelah terpilih, itu tidak penting. Yang penting, bagaimana terpilih dulu.

Politik sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Sementara media kerap dipakai sebagai alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Konsekuensi logis dari penetrasi teknologi komunikasi praktis mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial manusia. Media tidak lagi sekadar alat komunikasi politik saja, melainkan juga sebagai “politik” itu sendiri. Untuk memenuhi strategi itu (pencitraan), terkadang bohong bagi mereka “harus” dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Barangkali kita bisa meniru sosok Umar bin Khattab. Meski posisinya sebagai khalifah, namun Umar sangat anti pencitraan. Dalam perkara duniawi, Umar selalu mengambil langkah bijak supaya tidak menjadikannya tergiur. Harta dan jabatan justru membuatnya menangis. Prinsip Umar, menjadi seorang tawadhu (rendah hati) tidak harus diada-adakan. Tawadhu harus dilakukan secara proporsional. Anda mau jadi gubernur, ya jadilah gubernur yang proporsional. Tidak lantas mencitrakan diri menjadi “seolah-olah”, sementara hal itu tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata. Itu namanya: munafik.

Ya, sekali lagi ini hanya lagunya politik pencitraan. Jadi, apakah benar Gus Ipul-Puti bersedia naik angkot dan becak dalam kesehariannya. Apakah Khofifah-Emil mau repot-repot jalan kaki di antara gelimang kemewahan. Sudahkah semua sesuai kenyataan atau bertolak belakang, Anda-lah yang dapat menilai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here