Pendanaan APEKSI Janggal, MCW Tuding Pemkot Boroskan Anggaran 15 M

0
182
Sejumlah wali kota yang tergabung dalam Apeksi saat welcome dinner di Kota Malang (Sumber: Andi Hartik)

Nusantara.news, Kota Malang – Malang Corruption Wacth (MCW) menilai Pemkot Malang memboroskan anggaran yang diperuntukan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2017 yang kebetulan jatuh di Kota Malang dalam pelaksanaannya.

Pasalnya, pengeluaran ketika di akumulasikan oleh Divisi Riset dan Kajian dari MCW, mencapai Rp 15 miliar. Apabila dihitung mengacu pada buku panduan APEKSI, Pemkot Malang diberikan beban untuk mendanai Walikota beserta keluarga (2 Kuota) selama 3 Hari. Sementara itu, standar satuan harga hotel penginapan sesuai dengan Perwali No 20 Tahun 2016 besaran harga hotel atau penginapan sebesar Rp 1.3 Juta. Jika besaran Rp 1.3 Juta dikalikan 3 hari alhasil Rp 764.4 juta.

Pemerintah Kota Malang harus mengeluarkan 764.4 juta untuk membiayai para tamu yang berdatangan dari berbagai daerah tersebut. Selanjutnya jika ditambahkan dengan jumlah peserta sekitar dengan rincian informasi 5000 orang yang akan hadir (setiap kota membawa rombongan ±30 orang ASN) dikalikan pembiayaan Rp 1 Juta dalam kurun waktu 3 hari, apabila dikalikan maka kebutuhan mencapai Rp 15 miliar.

Total beban anggaran menjadi Rp 15.7 miliar, belum termasuk akomodasi lainnya. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Kepala Divisi Advokasi MCW, Atha Nursasi yang menyebut Pemkot Malang telah melakukan pemborosan sebesar Rp 15.7 Miliar.

“Angka itu merupakan perhitungan dari kami sendiri dengan mengalkulasi jumlah anggaran yang dikeluarkan dikalikan jumlah peserta yang datang. Seharusnya dana bisa berasal dari sponsor, bukan dari APBD,” ungkapnya kepada Nusantara.news, Jum’at (21/7/2017).

Sementara itu di tempat terpisah, DPRD Kota Malang menyoroti penyelenggaraan APEKSI tersebut. “Kami akan telisik kembali, apakah APEKSI justru dibebankan kepada APBD atau tidak. Karena setiap anggota APEKSI sudah mengeluarkan iuran untuk melaksanakan kegiatan rutin,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Malang Sulik Listyowati.

Berdasarkan beberapa lansiran informasi, iuran setiap anggota APEKSI yakni Rp 30 juta per Kota, hal tersebut apabila dikalkulasikan dengan biaya yang terdata kemarin tidak mencukupi untuk mencapai pengeluaran Rp 15.7 Miliar.

Sejauh ini, kata Sulik, memang tidak termuat langsung penggunaan APBD untuk kebutuhan anggaran APEKSI. Namun beban pembiayaan disebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Seperti humas, bagian umum dan SKPD lain. Nanti saat pembahasan KUA-PPS digelar Agustus mendatang, akan menjadi bahasan prioritas,” ujarnya.

Pemkot Malang sendiri mengaku, tidak mencampur kebutuhan anggaran belanja dan pengeluaran tertuang dalam APBD dengan APEKSI. “Pada pengalokasian atau perencanaan anggaran tidak secara khusus tersebut APEKSI. Contoh terkait Makan dan Minum (manmin) itu sudah melekat pada anggaran manmin untuk layanan tamu, serta sewa tenda kursi dan yang lainnya,” tandas Kabag Humas Pemkot Malang Nurwidiyanto.

Pernyataan tersebut menurut Atha Nursasi seakan menyiratkan tetap penggunaan anggaran ada pada APBD, “Masalahnya, statement-nya kan, Pemkot Tidak mencampur kebutuhan APEKSI, tapi dalam anggaran tidak secara khusus tersebut untuk APEKSI. Ini kan sama saja menggunakan anggaran secara tidak langsung hanya permainan dan pengelabuhan kata saja,” kesal pria Flores tersebut.

Kurang Efektifnya Agenda APEKSI

APEKSI adalah sebuah organisasi bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Agenda-agenda yang mulai dirumuskan dari tahun 2000-an tersebut terhitung hingga hari ini selama 17 tahun, masih dirasa belum nampak dampaknya secara langsung bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan agenda yang dirancang dalam rakernas tiap 5 tahunnya dianggap kurang efektif dan sebagai ajang show of  force menunjukkan keunggulan masing masing di 98 daerah. Berbagi pandangan pertukaran gagasan dan strategi terhadap suatu permasalahan di daerah dan lainnya.

Padahal, hal tersebut sebenarya juga sudah dianggarkan dalam anggaran khusus yang terdapat pada anggaran pemerintahan tiap tahunnya dengan melakukan kunjugan kerja. Secara substansi hal tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan APEKSI.

Tim Kajian dan Riset MCW, Fausi Wibowo mengungkapkan bahwa pelaksanaan APEKSI tiap tahun periodannya kurang efektif dan berdampak bagi masyarakat secara langsung.  Terlihat pada hari efektif untuk Rakernas Apeksi hanya berlangsung sehari saja. Namun Pemkot Malang harus menanggung biaya selama tiga hari.

Fausi pun mengatakan dua hari yang tersisa hanya digunakan untuk berfoya-foya. “Acara makan malam dan pawai budaya, kan hanya kegiatan ceremonial saja, sekalipun agenda ini juga substansinya kurang lebih sama dengan Kunker tiap tahunnya di setiap Pemerintahan Kota,” ungkapnya kepada Nusantara.news, Jum’at (21/7/2017).

Pihaknya menyinggung banyaknya kasus korupsi di daerah Malang raya yang belum terselesaikan. Hal itu menunjukkan belum adanya itikad serius dari contoh kecil koordinasi antar Pemerintah Kota dalam ruang lingkup Malang Raya untuk menyelesaikan proses hukum.

“Tertuang dalam salah satu tujuannya yakni, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis tentang kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi pemerintah daerahnya, nyatanya jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana terkandung dalam konsep pemerintahan yang baik,” tandas pria yang akrab disapa Ojik tersebut.

No Nama Kasus Potensi Kerugian Sumber
1. Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas pada 4 SKPD di Kota Malang TA 2015 Rp 7.460.857.400,00 Temuan LHP/Audit BPK
2. Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Stadion MIEP Kota Malang Rp 1.521.872.000,00 LHP/Audit BPK
3. Dugaan Maladministrasi pendirian menara Telekomunikasi jenis combat di Kota Malang Kerugian sosial (warga yang terkena dampak) Pengaduan
4. Pos pendapatan daerah APBD Kota Batu 2017 mengalami penurunan Rp 13.512.232.505,00 Temuan LHP/Audit BPK
5. Keringanan beberapa retribusi pajak di Kota Batu sebagai modus tindakan pidana korupsi Rp 24.5 Miliar Temuan LHP/Audit BPK
6. Dugaan korupsi kebijakan PT BWR Kota Batu Rp 2.000.000.000,00 Temuan Kajian dan Riset

Tabel Daftar Kumpulan Permasalahan Dugaan Korupsi Malang Raya
(Sumber: Malang Corruption Watch)

Dalam tabel di atas terlihat rentetan permasalahan pemerintah daerah dalam ruang lingkup pelaksanaan pemerintah dan akuntabilitas publik, tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Kegiatan APEKSI yang diharapkan untuk mengurangi hal tersebut menjadi suatu hal yang naif, ketika banyak kesalahan dalam tata kelola pemerintahan yang selalu menjadi budaya.

Dalam kajiannya, ia merekomendasikan tiga poin yaitu agar Pemkot Malang lebih mampu memperhatikan titik urgensi daripada penyelenggaraan Apeksi 2017, lebih transparan dalam penggunaan anggaran, dan pihak DPRD untuk lebih tegas melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Menjadi Sorotan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti perkembangan dari efektifitas kinerja dan kebaradaan dari APEKSI, selain itu pihak BPK juga mempertanyakan legal hukum atas status APEKSI terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Asosiasi ini sudah mengalami pergesaran pemikiran dari undang-undang yang mengatur di dalamnya, kembali kami ingin tegaskan kembali pada legalitas hukumnya,” kata anggota BPK RI, Agus Joko Pramono, di Jakarta belum lama ini.

Pergeseran pemikiran dari sisi elaborasi dan legal standing tidak tepat karena penggunaaan operasional kegiatan menggunakan dana APBD.

Padahal, berdasar pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 pasal 115 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Otonomi Daerah yang diatur Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk membuat asosiasi kemudian diperkuat Keppres No 49 Tahun 2000 tentang DPOD diperbolehkan.

Namun setelah lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperkuat Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2005 tentang DPOD, tidak disebutkan kembali adanya wewenang yang mengatur terbentuknya asosiasi.  “Dalam aturan baru posisi APEKSI bukan lagi menjadi Mandatori melainkan Diskresi yang penggunaan anggarannya harus melalui pertanggungjawaban yang selama ini bersifat hibah,” jelas Agus.

Pihaknya menjelaskan, mengenai aturan tersebut, sebaiknya pimpinan APKESI melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri jangan sampai penggunaan anggaran meskipun sifatnya positif akan menjadi temuan BPK.

“Kami menyarankan agar APEKSI melakukan konsultasi di Kemendgari, karena penggunaan anggaran harus jelas, transparan dan dipertanggungjawabkan, kalaupun pendanaan bersifat dari iuran Wali Kota harus tetap dikonsultasikan,” tegasnya.

Alangkah baiknya, anggaran Rp 15.7 Miliar tresebut tidak dihabiskan untuk menyambut dan melayani anggota dari peserta Rakernas APEKSI 2017 di Kota Malang, masih banyak beberapa sektor-sektor yang lebih membutuhkan anggaran tersebut. Misalnya pendidikan dan kesehatan yang porsinya masih minim dalam prosentasi alokasi anggaran belanja daerah,. Hal tersebut lebih bermanfaat dan berdampak secara langsung pada masyarakat.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here