Pendapatan Turun, Pembangunan Malang Terancam

0
45
ilustrasi Penurunan Realisasi Pendapatan Daerah (Sumber: Re-Edit Aditya/Nusantara.news)

Nusantara.news, Kota Malang – Tren pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Malang cenderung menurun, Hal tersebut secara tidak langsung akan berimbas pula pada rencana pengeluaran daerah yang berupa belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Biaya pembelanjaan dan pengeluaran daerah yang memiliki orientasi pada pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat terancam terhambat, karena realisasi pendapatan daerah yang terus menurun.

Pegiat anti Korupsi, Malang Corruption Wacth, Galang Valeri mengungkapkan, tren penurunan anggaran dengan resiko dan konsekuensi yang harus diambil. “Apabila realisasi pendapatan menurun maka, secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan yang seharusnya sudah ada acuan dari tahun kemarin. Secara tidak langsung hal ini akan mengurangi biaya pengeluaran atau pembiayan daerah, mungkin kerja-kerja pembangunan akan sedikit berkurang anggarannya,” ujar dia kepada Nusantara.news, Senin (15/5/2017).

Penurunan secara drastis terjadi pada tahun 2016, di mana nominal angka terus merangsek ke bawah sejak tahun 2012. Tren penurunan tersebut diketahui dalam Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Laporan Khusus DPRD Kota Malang Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2016, pada (12/5/2017) lalu.

Sekertaris Dewan, Bambang Suharijadi menyebutkan pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah di Kota Malang sebesar Rp 1,829 triliun atau tumbuh hanya 3,6 persen dibanding tahun sebelumnya. “Sementara pada 2016 ini , realisasi pendapatannya sebesar Rp 1,741 triliun, atau megalami penurunan sebesar Rp 88 miliar (turun 4,88 persen),” jelasnya.

Ia pun juga menjelaskan bahwa, Silpa Kota Malang tahun berjalan menurutnya juga masih cukup tinggi, dengan nominal cukup besar per tahunnya, yang artinya serapan anggaran Pemkot Malang untuk agenda pembangunan masyarakat masih minim, “Secara tidak langsung hal ini menunjukkan Pemkot Malang belum mampu memaksimalkan pendapatannya untuk masyarakat.” jelasnya.

Phak Dewan pun menilai, Pemkot belum secara maksimal mengevaluasi masing-masing SKPD dalam menggunakan dan mengganggarkan sebuah dana. “Dalam hal ini sangat adanya program manajemen perbaikan anggaran, bagaimana kemudia pihak eksektif bisa mengelola anggaran dengan baik,” tandasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here