Pendidikan Kita Amburadul!

0
108
Foto: Antara

KEKISRUHAN dunia pendidikan kita sudah sangat menjengkelkan. Ada saja masalah yang berulang –atau mungkin lebih tepat, selalu diulang—setiap tahun. Sekarang,  pendidikan kita heboh lagi dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). PPDB ricuh di berbagai daerah. Belum lama, pernah pula ribut tentang rencana full day school yang menimbulkan protes banyak kalangan.  

Soal zonasi ini, kata Mendikbud Muhadjir Effendy, adalah landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Niatnya mungkin bagus, tapi penerapannya menimbulkan kekacauan.

Ombudsman Republik Indonesia  mencatat sejumlah kekacauan yang menimbulkan kegaduhan di kalangan orang tua murid dan peserta didik, dan bahkan di kalangan pemerintahan sendiri. Misalnya, beberapa kepala daerah terpaksa memodifikasi sistem zonasi itu karena tidak bisa diterapkan sepenuhnya di wilayah mereka. Akibatnya, perubahan itu menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut. Menurut anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, itu disebabkan Kemendikbud kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi.

Kita berbaik sangka saja, bahwa pemerintah, dalam hal ini kementerian yang mengurusi soal pendidikan, telah berupaya menemukan konsep dan metode terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, melihat kegaduhan yang terjadi di tahap aplikasi, itu menunjukkan konsep tersebut belum matang sampai ke level teknis.

Terkesan bahwa konsep-konsep pendidikan tersebut hanya uji coba. Tidak ada yang salah dengan metode trial and error. Itu hal biasa dalam sebuah kebijakan. Tetapi, itu mestinya tidak berlaku di dunia pendidikan. Sebab, yang menjadi objek uji coba –atau kasarnya, kelinci percobaan!—adalah anak didik. Ini tidak saja menjengkelkan, tetapi bahkan mengerikan. Sebab, yang dipertaruhkan adalah generasi yang akan menentukan tegak atau rubuhnya bangsa ini di masa depan.

Itulah sebabnya kita perlu menggugah Presiden Joko Widodo agar tak berhenti di sekadar wacana untuk membenahi pendidikan ini. Sebab, Presiden berkali-kali bicara tentang pembenahan pendidikan, namun upaya konkretnya tak kunjung jelas.

Presiden pernah mengkritisi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang belum tepat sasaran. Ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun lalu di Istana Bogor, Presiden juga menyetujui untuk merombak sistem pendidikan agar Indonesia tidak tertinggal.

Hemat kita, Presiden perlu segera membentuk sebuah panitia yang melibatkan semua sektor (tidak hanya menyerahkan kepada kementerian pendidikan) untuk menyusun rumusan desain besar pendidikan. Perlu diverifikasi kondisi pendidikan kita saat ini untuk melihat  di titik mana posisi pendidikan Indonesia saat ini dalam rangkaian peta jalan mencapai tujuan utama pendidikan nasional.  

Pemahaman yang menyeluruh terhadap posisi ini sangat penting, baik dari sisi pencapaian di dalam negeri, maupun dalam konteks kompetisi di tingkat regional dan internasional. Karena itu akan menjadi landasan untuk menentukan (meminjam istilah manajemen pemasaran) target yang hendak dikejar serta di segmen seperti apa kelak anak-anak didik kita hendak bermain. Negara-negara besar yang sukses berkat produk pendidikan mereka yang sempurna, juga sangat spesifik menentukan segmentasi itu.

Amerika Serikat atau Jerman misalnya bermain di teknologi tinggi yang menghasilkan produk pionir yang canggih. Sementara Jepang tidak ngoyo pada penciptaan produk teknologi baru. Mereka mencari kelebihan di penyempurnaan produk yang sudah ada. Hal yang sama juga dilakukan Cina atau Korea Selatan. Contoh kecil saja, ponsel pertama diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola (AS) pada 1973, bobotnya sekilo lebih. Kini, ponsel buatan Cina, Korea atau Jepang, hanya seberat 1,5 ons, itu pun dengan aneka fitur yang tak terbayangkan sebelumnya.

Nah, dari pemahaman menyeluruh dan terpadu itu, pemerintah bisa membuka peta jalan bagi anak-anak Indonesia akan berkompetisi pada 1-2 dekade mendatang.

Alokasi 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan, seperti amanat konstitusi, jangan ditafsirkan semata-mata dalam bentuk nominal rupiah, tetapi juga mesti dipahami juga memberikan perhatian dan konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam porsi yang setara. Pemerintah jangan merasa bahwa kewajiban negara “mencerdaskan kehidupan bangsa” sudah terpenuhi hanya dengan menyediakan anggaran pendidikan Rp400-500 triliun setahun. Analoginya seperti kewajiban orang tua terhadap anak: Tak ada gunanya mencukupi uang jajan, jika tak disertai perhatian  penuh terhadap tumbuh kembang anak.

Sekali lagi, anak-anak yang sekarang bertarung dalam PPDB yang kisruh itu adalah penentu tegak atau rubuhnya bangsa ini kelak. Toh sistematika pembangunan Indonesia sudah jelas: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Intinya ada pada jiwa. Jiwa bangsa ini di masa depan ada di anak-anak didik. Proyek mercusuar infrastruktur yang dikhidmatkan Jokowi untuk masa depan bangsa itu, hanya akan dinikmati bangsa lain, jika jiwa anak-anak Indonesia tidak terbangun.

Jadi, segeralah susun rencana besar pendidikan nasional agar badan bangsa ini diisi oleh jiwanya sendiri, bukan jiwa bangsa lain. Rencana besar yang matang, bukan konsep uji coba dengan murid sebagai kelinci percobaan![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here