Pendidikan Nasional Harus Berbasis Pancasila

0
68

Nusantara.news, Surabaya – Amanat konstitusi berdasarkan pasal 31 UUD 1945 sangat jelas sekali pendidikan nasional sebagai instrumen bangsa yang tidak hanya berfunsi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga membangun bangsa dan peradabannya. Apa fungsi urgensi Pancasila dalam mengawal pendidikan di Indonesia?

Satu sikap yang tak boleh ditawar-tawar lagi terkait pendidikan adalah “pendidikan itu adalah hak segenap anak bangsa dan sekaligus menjadi kewajiban negara (pemerintah)”. Lewat pendidikan berbasis pancasila, diharapkan muncul generas-generasi muda yang tangguh mengedepankan dasar dan falsafah untuk membangun bangsa lebih baik lagi.

Politisi Golkar Jawa Timur Ridwan Hisjam punya pandangan tersendiri bagaimana menciptakan dunia pendidikan yang berpedoman pada Pancasila. Menurutnya, pengawalan dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Indonesia tak lepas, dan harus berbasis pada Pancasila.

Hisyam juga menegaskan dalam undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menyatakan,  pendidikan nasional merupakan pendidikan berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, Kebudayaan dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

“Dalam UUD 45 pasal 31 sudah jelas dan tegas bunyinya tentang memposisikan pendidikan nasional pada posisi yang strategis sebagai instrumen perjuangan bangsa. tak hanya mencerdaskan bangsa saja, tapi bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Dengan kata lain pendidikan memiliki peran vital dalam mencerdaskan bangsa,” jelasnya saat dikonfirmasi Nusantara.news, Senin (19/6/2017).

Ridwan Hisyam mengaku dirinya  juga terus berupaya maksimal untuk mensosialisasikan peran pendidikan yang berkaitan dengan internalisasi dan eksternalisasi Pancasila serta pendidikan. Internalisasi Pancasila harus berpijak pada regulasi pemerintah, selanjutnya dirumuskan secara nyata dalam sebuah kurikulum yang jelas.

Sehingga hasilnya bisa dirasakan untuk kemajuan bangsa. Namun, hal ini menuntut pemerintah untuk memiliki sudut pandang yang komprehensif mengenai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Untuk eksternalisasi Pancasila lebih dari bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, setiap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan harus memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai moral yang berlaku. Menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi, mengakui musyawarah mufakat, dan juga selalu bersikap adil,” ulasnya.

Sementara itu, pendiri Rumah Pancasila Bagus Legowo mengungkapkan, pendidikan nasional tak boleh lepas dari nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. “Jika bisa diterapkan dalam pendidikan nasional, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar karena mempunyai pemimpin dan generasi-generasi muda yang mencerminkan sikap dan tindakan sesuai dengan dasar dan falsafah bangsa,” jelasnya.

Lanjut Bagus, entry point-nya adalah bagaimana tugas pemerintah untuk mewujudkan memeratakan pendidikan demi kemakmuran, bukan untuk menambah kesengsaraan dan kemiskinan negeri. Karena sudah diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga patut kiranya pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan semua itu.

Sayang, fakta di lapangan menunjukan lain. Ini tugas pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik. Mahalnya biaya pendidikan, serta tidak adanya jaminan tentang keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan dalam mengubah keadaan seseorang lebih baik lagi.

“Pendidikan belum merata. Lihat saja pendidikan yang diselenggarakan di kota dan pedesaan atau di pinggiran. Sangat berbeda jauh, dan mereka di mata UUD 1945 sama. Ini tugas pemerintah yang seharusnya lebih fokus pada daerah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here