Pendidikan Rendah, Potensi Penyelewengan Dana Desa Tinggi

0
199

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Minimnya akses bangku pendidikan di daerah pelosok atau pedesaan, membuat  daya kritis rendah. Berdasar pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang hanya memiliki 6,17 persen jumlah penduduk yang duduk di bangku pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi yang rendah itu kemudian membuat praktik-praktik penyelewengan hukum kerapkali dibiarkan karena pengetahuan yang kurang terkait hukum dan pemerintahan.

Di wilayah pedesaan masih banyak terjadi penyelewengan dana desa, penyalahgunaan tersebut terjadi dinilai karena kurang berjalannya fungsi kontrol masyarakat dan  ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan Anggaran dana desa

Intan Dita, Badan Pekerja Malang Corruption Wacth (MCW) mengungkapkan bahwa tingkatan pendidikan yang rendah memiliki potensi tinggi terjadinya penyelewengan karena kurangnya pemahaman akan hukum dan pemerintahan.

“Tingkat pendidikan yang rendah akan membuat minimnya fungsi kontrol dan daya kritis masyarakat, dan juga pemahaman kepala desa beserta aparatur desa tentang pemerintahan desa akan minim juga,” ungkapnya kepada Nusantara.news, Senin (6/2/2017)

Ia menyarankan untuk menggenjot kembali pemerataan pendidikan, terkhusus pendidikan tinggi.  “Pemerintah kabupaten harus menggenjot kembali pemerataan pendidikan, apalagi di sektor pendidikan tinggi agar fungsi kontrol dan daya kritis antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan,” jelasnya.

Sumber: Data Terakhir BPS, Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2015

Minimnya pengetahuan tentang pemerintahan desa tersebut akan menyebabkan pengetahuan mengenai aturan penggunaan dana desa menjadi rendah. Kondisi tersebut membuat potensi terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana desa. Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga membenarkan korelasi tersebut. “Sampai saat ini, KPK masih menemukan ketidaktahuan kepala desa akan penggunaan dana desa,” ujar Basaria.

Terlebih lagi tren anggaran negara untuk dana desa akan terus meningkat dari tahun ke tahun.“KPK turut ambil bagian untuk melakukan pencegahan dan lakukan monitoring.” Tandas Basaria

Partisipasi antar Elemen dalam Pengawasan

Melihat realita kondisi tersebut, tidak hanya KPK saja yang sigap menyoroti masalah ini, namun  BPK RI berencana akan menggandeng Inspektorat di setiap daerah. Hal tersebut guna memudahkan tugas BPK yang juga mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) tersebut.

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan bahwa konsep tersebut akan diterapkan ke depannya. Keterlibatan Inspektorat atau Badan Akuntan Publik sebagai kepanjangan tangan BPK dalam menjalankan kinerjanya.

“Mereka bekerja atas nama BPK. Kami punya wewenang itu. Alasan kami melibatkan lembaga lain karena tenaga kami terbatas,” ujarnya usai acara Dialog Terbuka bersama Kepala Desa se-Kabupaten Malang.

Pihaknya berpesan bahwa, jangan sampai kepala desa mengabaikan aturan yang sudah ada “Jangan sampai desa mengabaikan aturan, karena tetap dalam pengawasan dari beberapa elemen yang terlibat nantinya. Kami harap ke depan tidak ada lagi perangkat desa dan kepala desanya tersandung kasus hukum,” harap Moermahadi.

Sementara itu, Badan Pekerja MCW, Intan Dita menanggapi kerjasama tersebut bisa massif dalam menuntaskan kasus penyelewengan, penyalahgunaan dan korupsi. “Beberapa pihak yang sudah memilik komitmen bekerjasama, harapannya bisa bergerak massif dalam penuntasan kasus penyalahgunaan dan desa,” tuturnya

Ia berharap bahwa tidak hanya birokrasi publik yang tanggap akan masalah ini, melainkan semua elemen harus berpartisipasi dalam menuntaskan masalah ini

“Semua elemen baik masyarakat, NGO, birokrasi harus bersinergi untuk menuntaskan masalah dana desa ini, tentunya juga dibekali dengan peningkatan pendidikan pada sector daerah lebih dahulu.” harap Intan

Sekedar informasi, bahwa besaran anggaran dana desa tahun ini mencapai 60 triliun rupiah yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN). Dengan dana itu, jumlah dana desa yang mengalir bisa mencapai 800-900 juta rupiah per-desa selama setahun. Jumlah tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari daerah, besarnya antara 400 juta sampai 3 miliar rupiah.

Apabila dana sebesar itu diselewegkan dan disalahgunakan maka, pembangunan di desa tidakakan berjalan massif dan akan terhambat, lama berkembang. Hal ini jelas yang akan dirugikan adalah pihak masyarakat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here