Penduduk Miskin Bisa Turun Naik, Sesuai Kata Mereka

0
108
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dikatakan sudah menurun, namun ada keanehan karena jumlah subsidi untuk penduduk miskin terus ditambah, sementara penurunan jumlah penduduk miskin tak sebanding dengan subsidi yang digelontorkan.

Nusantara.news, Jakarta – Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tapi itulah gambaran lidah seorang pejabat terkadang sulit dipegang, pagi terkadang bicara naik, siang turun, sore bisa naik turun. Sesuai pepatah, pagi dele sore tempe.

Itulah ilustrasi yang pas untuk menggambarkan tiga pejabat negara ini, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Bappenas Bambang PS Brojonegoro baru-baru ini saat menanggapi jumlah penduduk miskin.

BPS mencatat, pada September 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28% dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Dengan demikian, dalam waktu enam bulan penduduk miskin Indonesia berkurang 1,19 juta penduduk.

“Dari sisi persentase, tentu ini sangat menggembirakan. Ini merupakan pencapaian paling bagus, penurunannya paling cepat dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Suhariyanto pada awal tahun 2018.

Suhariyanto memaparkan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401.000 orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017.

Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017.

“Jadi persoalan kemiskinan di desa jauh lebih critical dibandingkan kota,” jelasnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Salah satunya harga bahan pangan yang terjaga, kemudian upah nominal buruh tani dan bangunan yang masing-masing meningkat 1,5% dan 0,78% sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat bawah.

Selain itu, adanya program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.

“PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” kata Suhariyanto.

Turun begitu lambat

Sementara Menkeu mengatakan anggaran dana desa gang dikucurkan pemerintah naik setiap tahun. Namun sayangnya, menurut dia, dengan kucuran dana besar, tingkat kemiskinan yang diharapkan turun cepat ternyata lambat.

Di acara kunjungan ke Magelang dan Yogyakarta, Sri Mulyani menyatakan dana desa setiap tahun meningkat dari Rp20 triliun menjadi Rp40 triliun dan terakhir tahun 2017 mencapai Rp60 triliun. Jika tingkat penurunan kemiskinan tidak beranjak ia menyebut berbahaya.

“Ini sangat berbahaya, ketika dana desa semakin besar, tetapi angka penurunan kemiskinannya tidak beranjak,” kata Sri Mulyani saat berdialog dengan perangkat desa di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Sabtu (16/12).

Ia menyatakan, seharusnya dengan dana desa yang gencar dikucurkan kepada masyarakat pedesaan angka kemiskinan seharusnya sudah berasa di bawah 10%. Ia berharap pada 2019 angka kemiskinan semakin menurun si bawah angka itu.

Ia yang bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo berkeliling ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Magelang menyatakan dana desa bisa dikelola untuk pembangunan dengan swakelola.  Masyarakat bisa bekerja pada proyek pembangunan di desa yang nantinya akan dibayar secara harian. “Harapannya rakyat miskin ini mempunyai pendapatan,” kata dia.

Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani ini menambahkan, penyaluran dana desa untuk 2018 berbeda dengan sebelumnya karena desa yang tertinggal akan mendapatkan dana desa lebih besar dibandingkan desa yang lebih maju. Desa nantinya bisa mendapatkan dana desa dari Rp800 juta hingga Rp3,5 miliar.

“Harapannya desa yang tertinggal ini kemiskinan bisa segera turun dan menyusul menjadi desa yang maju,” kata dia.

Ani juga berharap para kepala desa bisa membuat program-program untuk pengentasan kemiskinan. Kepala desa bisa belajar ke desa yang telah maju dan mampu mengelola dana desa dan hasilnya mampu menyejahterakan rakyat. “Dana desa bukan untuk kepala Desa, tapi untuk rakyat desa,” kata Ani.

Sedangkan Menkeu dalam kesempatan lain mengatakan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka turun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan mencapai 10,12% pada September 2017, sedangkan pada September 2014 masih 11,13%.

Tingkat pengangguran terbuka juga turun. Pada Agustus 2014 tercatat 5,94%, sedangkan pada Agustus 2017 menjadi 5,5%.

Menurut Sri, pembangunan yang tengah digenjot pemerintah saat ini telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat terlihat dari tingkat kemiskinan yang terus turun.

Tingkat kemiskinan tertinggi masih berada di kawasan Timur Indonesia. Namun, konsentrasi penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sampai saat ini.

Di Sumatera, tingkat kemiskinan pada September 2017 mencapai 10,44% dan tingkat penggangguran terbuka pada Agustus 2017 sebesar 5,2%. Di Jawa, tingkat kemiskinan 9,38% per September 2017 dan tingkat pengangguran terbuka 6% per Agustus 2017.

“Kalimantan tingkat kemiskinannya ada 6,18% per September 2017 dan tingkat pengangguran terbuka ada 5,0% per Agustus 2017,” ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan pada Selasa (2/1).

Sedangkan di Sulawesi, tercatat 10,93% untuk tingkat kemiskinan per September 2017 dan 4,9% untuk tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2017. Di Bali dan Nusa Tenggara, tingkat kemiskinan 14,17% per September 2017, dan tingkat pengangguran terbuka 2,7% per Agustus 2017.

Di Maluku-Papua, per September 2017 tercatat 21,23% tingkat kemiskinan dan per Agustus 2017 ada 5,4% tingkat pengangguran terbuka, kata Sri Mulyani.

Subsidi tak tepat sasaran

Lain lagi kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini memang angka kemiskinan semakin turun. Namun, penurunan ini belum berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan yang justru semakin besar.

Bambang menjelaskan, salah satu persoalan yang harus diperbaiki untuk mengurangi lubang kedalaman kemiskinan di Indonesia adalah perbaikan dalam program subsidi. Hingga akhir 2017 dari hasil evaluasi masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Kemarin rastra (beras sejahtera) dan subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran dan tepat jumlah,” kata Bambang di Istana Negara, Rabu (3/1).

Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparah kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk itu angka inflasi harus ditekan, dan stabilitas harga pangan wajib dikendalikan, Termasuk program sosial seperti pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan awal tahun ini.

Tampaknya problem koordinasi inter-dept masih ada masalah, sehingga dalam memaparkan satu masalah justru cenderung saling bertubrukan opini. Seharusnya ada manajemen kata-kata di internal pemerintah agar tidak menimbulkan kontraproduktif atas capaian yang ada.

Fenomena sesungguhnya sebenarnya memang ada penurunan jumlah angka kemiskinan, tapi memang penurunannya tidak signifikan. Bahkan tidak kompatibel dengan jumlah subsidi yang telah digelontorkan untuk rakyat kebanyakan.

Lantas apa yang salah sebenarnya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here