Penegakan Hukum Pajak, Akankah Berhasil?

0
136
Pasca penerapan program tax amnesty, pemerintah siap-siap dengan program law enforcement

Nusantara.news, Jakarta – Setelah pemerintah selesai dengan program pengampunan pajaknya (tax amnesty), maka program selanjutnya adalah bagaimana mengoptimakan data wajib pajak yang dideklarasikan mencapai Rp4.702 triliun itu sebagai basis penerimaan pajak baru.

Yang lebih penting adalah, bagaimana menegakkan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak yang membandel? Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017 sengaja diterbitkan untuk memperlancar penegakan hukum?

Incar nasabah

Tak bisa dipungkiri, bleid Pemerintah Jokowi menerbitkan Perppu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, selain dalam rangka memenuhi target Automatic Exchange of Information (AEoI), tapi juga dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak.

Dua kebutuhan ini bertemu dalam satu tekad, yakni bagaimana terjadi transparansi informasi perpajakan bagi para pemilik dana. Dari sana nanti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengakses data nasabah perbankan, pelaku pasar modal dan pelaku pasar berjangka.

Dari data nasabah perbankan saja sudah dapat diperkirakan berapa potensi penerimana negara dari pemberlakuan Perppu No. 1/2017 ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan hingga Februari 2017 mencapai Rp4.846,42 triliun atau naik 0,43% dibanddingkan posisi Desember 2016 sebesar Rp4.825,34 triliun.

Jika diambil rerata bunga deposito untuk 12 bulan sebesar 6%, maka sudah bisa ada gambaran jumlah bunga dari dana pihak ketiga itu sebesar Rp290,78 triliun. Dengan demikian dana dari pajak deposito itu bisa mencapai 35%-nya, yakni 101,77 triliun. Artinya pemerintah akan dapat tambahan dana dari penerapan Perppu No. 1/2017 ini sebesar Rp101,77 triliun.

Belum lagi dana tambahan dari warga Indonesia yang menyembunyikan dananya di luar negeri atau di bank-bank asing di dunia. Dengan demikian bleid penerbitan Perppu tak semata-mata untuk bisa compliance dengan IEoI pada 2018, tapi juga untuk mendapat tambahan dana penerimaan pajak dari dana nasabah perbankan. Belum lagi dana di pasar modal dan pasar berjangka.

Respon negatif

Jika melihat masalahnya seperti itu, lantas apa konsekuensi pemberlakukan Perppu No. 1/2017 terhadap nasabah?

Dirut PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja, berpendapat mulai diberlakukannya pembukaan data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan kepada DJP tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan, khususnya untuk memperoleh DPK.

”Ini seharusnya sudah diantisipasi sejak tahun lalu sewaktu program pengampunan pajak digulirkan,” kata Parwati.

Parwati mengatakan industri perbankan sudah menyadari bahwa keterbukaan informasi perbankan akan menjadi norma baru di dunia, bukan hanya di Indonesia. Wacana keterbukaan informasi perbankan juga sudah mengemuka sejak jauh-jauh hari.nn”Ini sudah menjadi norma baru dengan penerapan AEoI secara penuh dan ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) 2018.

Dengan penerbitan Perppu AEOI ini, kata Parwati, memang akan memberikan sedikit kegamangan sementara, karena perbankan perlu proses transisi. Maka dari itu, OCBC juga meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan atau teknis pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut.

”Kami nantikan peraturan pelaksanaannya agar selaras di lapangannya,” ujar dia. Parwati mengatakan OCBC siap mengikuti segala ketentuan dalam Perppu tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengkritik pemberian kewenangan kepada DJP untuk mengintip data kekayaan nasabah institusi jasa keuangan, terutama perbankan. Itu berpotensi mendorong masyarakat enggan menyimpan dananya di perbankan.

“Sehingga banyak yang simpan uang di bawah bantal,” katanya. Tidak menutup kemungkinan mengkonversi uangnya ke tanah, saham, obligasi dan tak menutup kemungkinan melarikan dananya ke luar negeri dalam jumlah terbatas.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional tersebut mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sebab, itu dinilainya menjadi terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Dengan kebijakan ini pasti akan ketahuan, transparan. Otomatis ini berpotensi menambah keuangan negara.”

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi kebijakan tersebut. “Ya nasabah nggak usah takut. Istilahnya terbuka, nggak ada problem.”

Itu sebabnya kita perlu mengingatkan agar pemerintah menyiapkan antisipasi kalau-kalau nasabah perbankan panik. Ini yang belum terlihat dalam Perppu No. 1/2017, dimana peraturan belum mengukur seberapa rentan terhadap senisitivitas nasabah.

Law enforcement

Tak bisa dipungkiri, setelah wajib pajak dimanjakan dengan program tax amnesty, tahap selanjutnya pemerintah akan kencang menggenjot penegakan hukum (law enforcement).

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan bahwa merujuk data dari DJP, peserta tax amnesty hingga saat ini berjumlah 15% WP dari total WP terdaftar. Saat program pengampunan pajak berakhir pada akhir Maret 2017, Andreas mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap 85% WP yang tidak mengikuti program tax amnesty.

Di sinilah letak keseriusan pemerintah untuk menegakkan law enforcement bagi WP yang menunggak pajak dan belum mengikuti TA. Jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, maka hal tersebut akan menciderai rasa keadilan bagi 15 WP yang mengikuti program tax amnesty.

“Artinya setelah 31 Maret, maka apa yang akan dilakukan DJP terhadap 85% WP yang tidak ikut tax amnesty? Kalau tidak ada, maka 15% yang ikut tax amnesty menjadi tidak adil. Pada akhirnya, bagaimana pemerintah bisa menegakkan law enforcement,” kata Andreas.

Untuk itu, Andreas menilai pemerintah harus melakukan terobosan untuk problema perpajakan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini DJP harus memahami letak potensi penerimaan pajak, dan ini menjadi langkah penting untuk sektor perpajakan pasca program pengampunan pajak.

Selain itu, Andreas juga meminta DJP untuk melakukan kajian atas penerimaan pajak tahun 2016 yang anomali. Jika total penerimaan pengampunan pajak di tahun 2016 dikeluarkan dari total penerimaan pajak tahun 2016, maka penerimaan pajak turun hingga mencapai 9%. Menurutnya, pertumbuhan alami sektor pajak adalah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang seharusnya berada di kisaran 8%.

“Sektor manufaktur tumbuh enggak sampai 5%, tetapi pendapatan pajak tinggi dari sektor ini. Tetapi sektor industri jasa telekomunikasi yang berkembang pesat, kok pendapatan dari sektor ini tidak signifikan? Ini diminta penjelasan, kok anomali. Penerimaan pajak 2016 terkoresi turun,” pungkasnya.

Itu sebabnya setelah selesai dengan hajatan tax amnesty, sekarang saatnya pemerintah menerapkan law enforcement…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here