Penegakan Hukum yang Berisik

0
126

KALAU Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar jangan membuat gaduh, memang beralasan. Sebab, kegaduhan tidak menghasilkan apa-apa, selain gaduh itu sendiri. Makanya, sungguh benar, diam itu emas, silence is golden. Kata Baginda Nabi SAW, ash shumtu hikmatun wa qaliilun faa’iluhu. Diam adalah satu kebijaksanaan, tetapi sedikit orang yang melakukannya.

Tapi, kita bangsa yang doyan berisik. Banyak bicara, kerja tak seberapa. Prestasi diidentikkan dengan wacana. Entah karena terangsang  oleh infiltrasi budaya media komunikasi audio-visual yang mementingkan unsur dramatisasi wacana dan tindakan, atau karena sebab lain, yang jelas kulit lebih utama daripada isi. Semakin dramatis wacananya, semakin atraktif tindakannya, maka semakin dianggap tinggi prestasinya. Tentu saja bukan salahnya teknologi komunikasi audio visual. Sebab, sebagai produk budaya, teknologi ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri.

Itulah yang terjadi saat ini, termasuk di dunia penegakan hukum. Ketika teknologi komunikasi audio visual belum seperti sekarang, penegakan hukum adalah dunia yang senyap. Namun, coba lihat sekarang, para penegak hukum mendadak bagai selebriti. Dan mereka tunduk pada hukum-hukum selebriti.

Coba saja lihat pengusutan kasus korupsi KTP-elektronik di KPK. Lembaga itu telah menelisik kasus megakorupsi ini sejak 2014. Hampir tiga ratus saksi dipanggil untuk mencari keterangan dari kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini. Hasilnya, hingga detik ini baru dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, yang sudah divonis 7 tahun dan 5 tahun penjara. Padahal gegap-gempita pengusutannya tak alang kepalang.

Lihat juga sangkaan tindak pidana makar yang dikenakan kepada sejumlah tokoh tempo hari. Ramai. Gaduh. Tapi, hingga sekarang, entah bagaimana kelanjutannya.

Kalau mau ke belakang lagi, tengok pula kasus-kasus hukum besar, seperti skandal BLBI, Bank Century dan sebagainya. Konon, menurut cerita waktu itu, pengusutannya akan menelusur hingga ke tingkat atas. Tapi, seperti yang kerap dipameokan, ternyata tajam ke bawah tumpul ke atas. Padahal resonansinya kala itu, bak meruntuhkan langit.

Jika dalam diplomasi dikenal istilah megaphone diplomacy, diplomasi yang berisik, dalam penegakan hukum mungkin perlu kosa kata baru: Megaphone law enforcement.

Gaya seperti ini sudah waktunya diakhiri. Pertanggungjawaban kepada publik jangan diartikan secara salah kaprah, dengan mempertontonkan keramaian. Pertanggungjawaban yang substansial itu terletak pada hasil, bukan proses. Publik yang terbius oleh budaya dramatisasi audio visual pun mesti diedukasi agar lebih peduli pada isi ketimbang kulit.

Sebab, kalau tak segera disudahi, kebiasaan mendramatisasi proses penegakan hukum dengan menumpang pada budaya audio visual ini, lama-lama akan diyakini sebagai sesuatu yang semestinya. Die  normatieve kracht van het feitelijk gebeuren, kata ahli hukum L.J. van Apeldoorn. Kebiasaan yang berulang bisa menjadi norma. Akan terbentuk kebiasaan publik untuk menerima proses sebagai hasil, dan melupakan hasil yang jauh dari rencana.

Selain itu tujuan penegakan hukum juga tak tercapai. Karena antara perbuatan melanggar hukum dan sanksi hukum berada dalam skala yang terlalu jauh berbeda.

Para penegak hukum mesti sejak awal menyadari hukum-besi yang berlaku di profesinya: bahwa kinerja mereka diukur dari penyelesaian perkara (crime clearance), bukan dari jumlah perkara (crime index). Kalau tak mau mematuhi hukum-besi itu, lebih baik memilih profesi lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here