Penerimaan Pajak Lampu Kuning, Pemerintah Tancap Gas

0
103
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi harus memutar otak untuk mengejar sisa penerimaan pajak di tiga bulan terakhir 2017

Nusantara.news, Jakarta – Penerimaan pajak sampai September 2017 baru mencapai 60% atau senilai Rp770,7 trilun. Kalau menengok target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun, maka hingga 31 Desember 2017 penerimaan pajak masih harus diburu sebesar Rp512,9 triliun.

Kalau dibagi dalam tiga bulan ke depan, maka sisa penerimaan pajak yang harus dikejar tiap bulan sebesar Rp170,97 triliun. Sebuah ketertinggalan yang sulit untuk dicapai, dengan kata lain penerimaan pajak memasuki zona lampu kuning.

Nyaris tidak mungkin target pajak terpenuhi, dan itu berarti akan terjadi shortfall lagi sekitar Rp300 triliun penerimaan pajak tersisa rerata Rp70 triliun per bulan.

Sampai seberapa besar Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sanggup mengejar sisa penerimaan pajak tersebut? Berapa shortfall pajak yang mampu ditekan? Potensi pajak apa lagi yang bakal diburu?

Jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak pada 2015 ternyata mengalami shortfall (selisih antara target dan realisasi) sebesar Rp239,3 triliun (18,5%), sementara pada 2016 tercatat sebesar Rp251 triliun (18,52%).

Lantas bagaimana shortfall yang bakal terjadi pada 2017? Sampai September 2017, total penerimaan pajak masih Rp770,7 triliun dari target sebesar Rp1.283,6 triliun.

Jika menelusuri jejak penerimaan pajak sampai September 2017 yakni sebesar Rp770,7 triliun, sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan penerimaan sampai September 2016 yakni sebesar Rp791,9 triliun. Maklum, pada 2017 masih berlangsung program tax amnesty, jadi ada dewa penolong dari program pengampunan pajak tersebut.

Jika mengaku pada tingkat pencapaian penerimaan pajak dari akhir 2013 sebesar Rp921,4 triliun, maka pada akhir 2014 mengalami kenaikan 6,92% menjadi Rp985,14 triliun. Pencapaian penerimaan pajak pada 2015 masih naik 7,68% menjadi Rp1.060,8 triliun.

Pada 2016, penerimaan pajak masih tumbuh 4,25% menjadi Rp1.105,9 triliun, dari jumlah tersebut sumbangan tax amnesty sebesar Rp100 trilun. Artinya, pertumbuhan penerimaan pajak riil pada 2017 menurun meskipun ada program tax amnesty. Dengan asumsi pada 2017 penerimaan pajak masih tumbuh 5%, maka realisasi penerimaan pajak bisa dicapai sebesar Rp1.161,19 triliun. Artinya shortfall pajak bisa ditekan di level Rp122,41 triliun. Mungkin kah?

Berdasarkan rekam jejak penerimaan pajak khusus Oktober 2016 sebesar Rp78,5 triliun, November 2017 sebesar Rp93,8 triliun, sementara bulan Desember sebesar Rp142 triliun. Sehingga tiga bulan terakhir pada 2016 pajak yang bisa dipungut sebesar Rp314,3 triliun.

Dengan asumsi penerimaan pajak dalam tiga bulan terakhir 2017 sama dengan 2016, maka shortfall pajak bisa ditekan menjadi Rp198,6 triliun. Tapi tampaknya sulit mengulang penerimaan pajak seperti 2016, karena pada 2017 tak ada program tax amnesty.

Porgram terobosan

Lantas terobosan apa yang akan dilakukan Dirjen Pajak pada tiga bulan terakhir tahun 2017 agar terjadi pertumbuhan penerimaan pajak minimal 5%?

Tampaknya Ken akan mengandalkan dua program unggulan yang bisa menggenjot penerimaan pajak dalam tiga bulan ke depan. Pertama, mengejar pajak dari harta bersih, program ditopang oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2017 tentang Kategori Harta Bersih.

Kedua, Ken telah menerbitkan Instruksi nomor INS-05/PJ/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Pengamanan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak 2017. Instruksi ini memuat tiga hal penting. Para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) diminta untuk mengaktifkan perangkat telepon selama 24 jam sampai tiga bulan ke depan.

Instruksi itu juga mengamanatkan agar dalam penggalian potensi penerimaan pajak, pemanggilan wajib pajak yang telah mengikuti program tax amnesty, hanya boleh dilakukan oleh Kanwil Ditjen Pajak. Selain itu Dirjen Pajak akan melakukan safari ke beberapa Kanwil Pajak Pelayanan Pratama.

Apakah Instruksi Dirjen Pajak itu sebagai pertanda bahwa penerimaan pajak sudah taraf lampu kuning atau justru sudah gawat?

Selain itu, apakah itu artinya Ditjen Pajak akan memburu para wajib pajak yang belum melaporkan harta bersih atau sumber penerimaan lain yang masih tersembunyi? Kalau ia, maka siap-siaplah untuk menjadi target Ditjen Pajak dimanapun Anda berada.

Ken membantah bahwa penerimaan pajak sudah dalam tahap gawat. Ini hanyalah komitmen para aparatur pajak di lapangan agar semua siap-siap. “Semua harus siap-siap, dan (kondisnya) siaga satu,” ungkap Ken singkat.

Harus diakui PP No. 36/2017 dan INS-05/PJ/2017 sedikit banyak akan mampu memaksimalkan penerimaan pajak. Hanya saja waktu yang sangat sempit, tinggal tiga bulan, ditambah situasi ekonomi yang tidak mendukung, memang jadi harap-harap cemas. Apakah target penerimaan pajak bisa dimaksimalkan, sehingga shortfall pajak bisa diminimalkan?

Pendek kata, aparat Ditjen Pajak sedang membuka mata, memasang telinga, dan siap bergerak, begitu ada konglomerat, pengusaha, atau wajib pajak pribadi yang masih belum ditunaikan. Itu artinya akan ada kejar-kejaran antara aparat dan subyek pajak.

Dan satu hal yang diakuti oleh para pengusaha serta wajib pajak pribadi, jika Ditjen Pajak menerapkan pemeriksaan pajak, maka tak ada yang bisa mengelak. Mereka hanya punya satu jawaban, ambillah harta kami yang belum dibayar pajaknya.

Semoga semuanya baik-baik saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here