Proxy War (3)

Penetrasi Nilai-nilai Asimetris

0
360

Nusantara.news – Pada tahun 2015 situs YouGov merilis peringkat negara-negara paling optimis di dunia, ternyata Indonesia berada di ranking kedua setelah Cina. Indikatornya adalah optimisme tentang dunia yang lebih baik. Hal itu terlihat dari realisasi target penerimaan pajak dari program Tax Amnesty mencapai 97%, tersukses dicatat dunia dengan realisasi harta mencapai Rp3.620 triliun, dimana deklarasi harta luar negeri mencapai 27%, dan dalam negeri mencapai 73%.

Semua potensi ancaman proxy war tentu didesain dari luar, ekses proxy war AS versus Cina, walaupun dari pengalaman tertentu jelas tetap ujungnya berbagi aset (antara AS dan Cina). Konflik lebih kepada bargaining dalam bagi-bagi aset strategis, khususnya di bidang migas di suatu negara yang menjadi objek proxy war.

Indonesia: memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia

Selain garis pantai terpanjang, juga luas laut 5,8 juta kilometer persegi. Presiden RI pertama, Soekarno pernah menyatakan, “Kekayaan alam Indonesia suatu hari akan membuat iri negara-negara di dunia.” Dalam proxy war tentu Indonesia menjadi objek utama dua kelompok besar ini.

Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan, “Kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka bagi kita.” Ancaman adu domba, dan keutuhan NKRI dengan aksi separatis yang terus disponsori negara-negara Barat adalah potensi ancaman nyata secara teritorial seperti yang terjadi dengan peristiwa lepasnya Timor Timur dari NKRI. Begitu juga dengan Ambon dan Papua, bukan tidak mungkin juga Aceh sebagai objek proxy war.

Ancaman nyata tersebut, setidaknya ada 4 hal, yaitu:

Pertama, penghancuran nilai-nilai budaya. Kita menyadari berbagai budaya dan sistem nilai asli Indonesia mulai tercerabut dari akar budayanya sendiri. Keguyuban yang menjadi ciri dasar masyarakat khususnya di pedesaan dihancurkan dengan nilai-nilai individualistik kehidupan kota modern. Silaturahmi yang menjadi akar telah sirna dengan kesibukan manusia kota. Kita masih bersyukur budaya ‘lebaran’ masih menjadi karakter dasar dari sistem nilai guyub yang dipadu dengan ke-Tuhanan yakni kesantunan, bermaafan untuk keluarga, khususnya kepada orang tua. Walau kita tahu sangat berat perjuangan bagi para pemudik untuk sampai ke desa tempat orang tuanya berada. Ini menjadi ciri khas Indonesia di dunia, karena terjadi migrasi besar-besaran dari kota ke desa, walau berjangka hanya dalam satu minggu. Putaran uang triliunan rupiah terjadi pada event lebaran setiap tahunnya.

Kedua, liberalisasi politik. Dengan sistem pemilihan One Man One Vote (menang-menangan), telah menghancurkan sistem demokrasi warisan UUD 1945 “Musyawarah dan Mufakat”. Reformasi telah mencerabut budaya politik lokal dan asli produk budaya politik Indonesia. Kita tahu akhirnya, hal ini terjadi karena sistem pemilu dirancang oleh National Democracy International pimpinan mantan Presiden AS, Jimmy Carter. Eforia politik dengan tumbangnya Presiden Soeharto (1998) ditandai dengan adanya penumpang gelap dalam sistem demokrasi kita yang sangat liberal. Padahal di AS sendiri demokrasi  masih dibatasi sehingga menjadi kesetaraan dalam pemilihan. Kita masuk dalam rezim liberal dengan membabi-buta tanpa mengetahui arah dan ujungnya. Seolah Indonesia adalah negara yang tidak punya karakter, khususnya pasca-reformasi.

Lebih jauh, politik transaksional melahirkan pemimpin yang KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) karena modal Pilkada yang tergolong sangat besar investasi politiknya, sehingga politik dinasti dan pemimpin boneka menjadi ciri dari karakteristik kepemimpinan di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa parpol gagal dalam sistem rekrutment kader kepemimpinannya karena dilempar pada ‘mekanisme pasar’. Lebih tragis lagi  rekomendasi parpol keluar 1–2 hari sebelum deadline dari KPUD. Parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi lagi dan karakternya mirip korporasi.

Ketiga, liberalisasi ekonomi sebagai bagian dari sistem ekonomi global, penetrasi multinational corporations (MNC) melalui 50 butir kerja sama Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia (1998), berlanjut dengan penyesuaian konstitusi untuk memuluskan MNC mencaplok aset strategis Indonesia melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang pada umumnya aset dari penerima BLBI yang mencapai hampir Rp700 triliun saat itu. Aset disita melalui BPPN, kemudian diobral murah, dan dibeli mayoritas oleh asing. Selama reformasi, aset kita dikuasai asing dan ‘Aseng; di bidang perkebunan dan hutan mencapai 76%, perbankan 71%, dan sumber daya alam 85%.

Keempat, liberalisasi hukum, dengan mengamandemen UUD 1945 hingga 4 kali untuk penyesuaian liberalisasi hukum demi menunjang liberalisasi ekonomi (baca: kemudahan asing mencaplok aset strategis Indonesia). Sebagai bonus, Amerika Serikat (AS) membantu lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana KKN telah menjadi momok pada era Orde Baru. Ternyata hukum prosedural yang menjadi ciri hukum positif di Indonesia, mampu disiasati oleh oligarki dan komprador yang berkedok sebagai reformis. KPK relatif sudah sudah tidak sesuai dengan tupoksi yang diharapkan rakyat Indonesia. Oleh kerena itu, sebagai lembaga anti-korupsi saat ini harus KPK dilindungi dari upaya pelemahan.

Penciptaan situasi dan kondisi di atas dengan liberalisasi sebagai ekses reformasi adalah bagian dari Proxy War. Kita tahu currency war (perang mata uang) pada tahun 1998 adalah perang yang digagas AS, merupakan bagian dari strategi proxy war, dimana George Soros menjadi ujung tombak penyerangan negara-negara di Asia kala itu. Keberadaan mata uang (valuta asing) khususnya USD (Dollar Amerika Serikat) yang mencapai Rp14.000 per USD (sebelumnya hanya Rp2.500 per USD) adalah penyebab hancurnya rezim Orde Baru di tahun 1997-1998.

Presiden Soeharto sudah tidak dikehendaki oleh negara-negara donor karena keberhasilannya memacu ekonomi Indonesia menjadi ‘macan Asia’. Hasrat lepas landas dengan melunasi utang-utang Indonesia mengharuskan Soeharto dicopot dengan alasan reformasi. Isu KKN dan politik yang otoriter dari pemerintahan Soeharto membuat dia jatuh. Padahal AS tidak peduli dengan semua itu, hanya karena alasan Soeharto yang menginginkan negara menjadi mandiri dan lepas landas sebagai negara maju, mengakibatkan dia harus dicopot. Inilah hal yang paling tidak disukai oleh AS dan para sekutunya yang tergabung dalam negara-negara donor. Mereka ingin Indonesia menjadi negara berkembang selagi mereka berkuasa, tidak peduli sampai kapan pun tetap “Developing Countries” dan tetap berutang.

Menjadi isu strategis dalam proxy war tentang asing telah berhasil memenggal Kepala Garuda (1998 – Soeharto sebagai pemimpin dijatuhkan dengan isu KKN – otoriter). Tahap kedua adalah penguasaan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia dengan operator Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan rencana menjadi partner Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Fase ketiga, kelompok asing menguasai kedaulatan NKRI dengan penguasaan ekonomi dan kebijakannya. Terakhir, kedaulatan politik seperti halnya Singapura di bawah kekuasaan Lee Kuan Yew (1959 – 1990, dilanjutkan oleh Lee Hsien Loong putra pertamanya).

Bagi sebagian kalangan pasti kekhawatiran ini bersifat sumir atau mengada-ada, tapi tidak bagi intelijen dan elemen strategis cinta NKRI. Terlalu simplikatif jika menyimpulkan demikian. Keleluasaan Dubes Inggris dan AS di Papua sudah sangat sering melanggar standar diplomatik, tapi RI bungkam. Dua belas negara Melanesia sah meminta PBB memerdekakan Papua (Juli 2014), karena dianggap satu rumpun. Celakanya AS, Israel, Australia, Inggris, dan Singapura mendukung. Kita pantas mengingatkan bahwa Indonesia punya pengalaman buruk tentang peristiwa Timor Timur yang lepas dari pangkuan RI pada era Presiden BJ Habibie.

Jangan biarkan hanya TNI dan Panglimanya, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang peduli “teriak-teriak” hal tersebut di kampus-kampus, dan jangan biarkan pembela NKRI menjadi musuh bersama anasir-anasir asing. Seyogyanya, opini intelijen menjadi catatan bagi Presiden RI Joko Widodo dalam konteks geostrategi, dan rakyat jangan hanya diam berpangku tangan, tapi setelah menjadi kenyataan baru berteriak-teriak dan merespon secara masif, sehingga dikesankan rasis dan budaya politik sempit (populisme). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here