Pengalihan Isu Korupsi PLN, Sofyan Basir Cari Tumbal  

3
2337
Dirut PT PLN Sofyan Basir.

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah skandal korupsi yang diduga melibatkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir atas proyek pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang merugikan negara Rp130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin asal Turki, PT PLN kembali dihadapkan pada kasus korupsi serupa.

Ya, seolah tidak pernah ada habisnya, korupsi di tubuh PLN kali ini menyasar manajemen PLN era Pemerintahan SBY. Diketahui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan mantan Direktur Utama PT PLN Batubara, Khairil Wahyuni, yang sudah tiga tahun pensiun sejak Jumat lalu (2/3). Dia ditahan atas tuduhan dugaan korupsi proyek pengadaan batubara untuk PLTU tujuh tahun lalu (2011), dan dianggap merugikan negara Rp477 miliar.

Kejati juga menahan Dirut PT Tansri Madjid Energi (TME), Kokos Leo Lim. Pihak swasta ini juga dijadikan tersangka sebagai pelaksana proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

“Tim penyidik memiliki alasan cukup kuat untuk menahan. Mereka ditahan selama 20 hari,  dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Sarjono Turin kepada wartawan, di Kejati DKI.

Turin menjelaskan penyidikan tidak berhenti kepada dua tersangka dan akan mengembangkan penyidikan kepada para pihak lain. Proyek penggadaan batubara ini dilaksanakan oleh PT TME, setelah memenangkan tender yang diadakan oleh anak usaha perusahaan PLN, yaitu PT PLN Batubara (PB).

Begitu juga dengan Kokos, yang dari informasi sempat menolak untuk dicegah, karena saat itu masih berstatus saksi, tim penyidik tengah mengejar aliran uang Rp477 miliar tersebut. Bahkan, dalam perkembangan lain tersangka ini sempat akan akan menjaminkan kerjasama dengan PT PLN Batubara kepada bank sebesar Rp1 triliun.

PT TME dalam melaksanakan proyek batubara di Sumatera Selatan itu, sebagaimana yang dituduhkan, pelaksanaannya baik kualitas dan kuantitas tidak sesuai kontrak antara TME dan PT PLN BB.

Padahal negara sudah mengeluarkan mengeluarkan uang pembiayaan dalam dua tahap, yaitu Rp30 miliar tahun 2011 dan Rp477 miliar tahun 2011. Khairil juga dituduh dalam menjalankan proyek itu tidak diputuskan lewat RUPS.

“Sesuai AD/ART harus diputus lewat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), ternyata tidak dilakukan. Ini yang akan kita kembangkan,” jelas Turin.

Diduga, uang dikucurkan karena keyakinan atas dokumen analis laporan yang disertakan dalam kontrak yang dibuat oleh PT Sucofindo. Belakangan, Sucofindo sudah mencatat laporan analis sudah dimanipulasi. Tim penyelidik juga mencurigai pengucuran uang tanpa mengacu pada azas kepatutan. Lepas, kontrak tidak ada dan tidak ada produknya. Diduga ada praktik konspirasi.

Kasus-kasus Lain Dipelintir

Khairil yang alumni Fakultas Hukum UGM saat dinyatakan resmi ditahan, tidak banyak berkomentar. Namun melalui kuasa hukumnya Erwan Suryadi, Khairil merasa dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan pidana korupsi seperti yang dituduhkan.

Khairil merasa bingung kenapa di tengah persoalan besar dan heboh di internal PLN terkait dugaan penyimpangan sewa 5 kapal Turki yang merugikan negara ratusan triliun era Dirut PT PLN Sofyan Basir, justru dirinya yang sudah berstatus pensiun PLN dikorbankan.

Baca juga: Dugaan Mega Korupsi PLN Jangan Dikonversi Menjadi Kenaikan TDL

“Khairil itu tenaga profesional  dari dalam PLN yang paling menentang keras kebijakan Sofyan Basir.  Sampai-sampai dia pensiun dini. Dia dimusuhi, karena dianggap pejabat PLN yang membahayakan kebijakan sewa kapal Turki untuk proyek energi listrik tenaga diesel, yang kini dikabarkan bermasalah besar,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil saat dikonfirmasi, Minggu (4/3).

Suryadi juga membantah dan menduga pihak-pihak yang terancam kasus kapal Turki sengaja memelintir laporan ke Kejati demi menjebloskan Khairil dan kawan-kawan. “MOU PT PLN BB dengan PT TME itu sudah berdasarkan arahan RUPS RKAP tahun 2011. Bahkan, RUPS PT PLN BB tahun 2012 mengesahkan laporan keuangan tahun 2011, berarti RUPS menerima pengikatan cadangan batubara dengan PT TME. Semua sudah ada bukti-bukti konkret yang dilakukan Khairil, tidak ada yang di luar keputusan RUPS. Ini aneh, klien saya dipaksakan untuk jadi korban mengalihkan dugaan mega kasus korupsi PLN,” tegas Suryadi.

Masih kata Suryadi, tahun 2015, kliennya pernah diperiksa Jaksa Agung Muda Intelejen di Kejaksaan Agung terkait penyelidikan masalah yang sama. Itu pun tidak berlanjut dan tidak ditemukan tindakan melawan hukum, karena ada bukti hasil pemeriksaan di BPK (Badan Periksa Keuangan) yang merekomendasikan bahwa tambang PLN Batubara di Sumsel yang dikerjakan PT TME menguntungkan PT PLN Batubara dan PT PLN. Juga dikuatkan bukti laporan keuangan lembaga akuntan publik internasional, Price Waterhouse Copers (PWC), wajar tanpa pengecualian.

“Tiga tahun lalu, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan tidak mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan). Klien saya bisa membuktikan tidak bersalah. Sekarang, ketika persoalan kapal Turki ramai di media dan kabarnya sudah masuk KPK, justru klien saya akan dijadikan tumbal PLN di Kejaksaan Tinggi DKI,” ungkap Suryadi.

Ditanya tuduhan pelaksanaan proyek secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai kontrak, Kuasa hukum Khairil membantah. Ia mengungkapkan, sebelum Khairil pensiun dini sebagai karyawan PLN tahun 2015, Dirut PLN Sofyan Basir pada tahun itu juga membuat keputusan RUPS sirkuler. Isinya, RUPS belum dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab direksi dan komisaris PT PLN BB era Khairil. Artinya, Basir menolak laporan keuangan PLN BB hasil audit lembaga akuntan publik PWC.

“Saat RUPS itu, direksi PT PLN BB, Khairil dan kawan-kawan oleh Sofyan Basir tidak boleh masuk ruang RUPS. Yang jadi pertanyaan klien saya, kenapa Sofyan Basir membuat keputusan RUPS bertentangan dengan laporan keuangan lembaga akuntan internasional PWC.  Itulah sebabnya di internal PLN berkembang isu Khairil harus disingkirkan, karena termasuk profesional produk internal PLN pesaing Sofyan Basir,” ungkap Suryadi.

Suryadi menilai tidak fair jika benar kliennya dipaksakan jadi tumbal dengan tujuan agar mega kasus sewa 5 kapal Turki untuk PLTD yang disinyalir merugikan negara lebih seratus triliun, tidak diproses hukum. “Tidak fair kalau tenaga profesional dari internal PLN yang juga pernah studi di University of Missouri Amerika harus dijadikan tumbal,” kata Suryadi.

Seperti diketahui, dua bulan terakhir ini, Dirut PLN Sofyan Basir dua kali muncul di Gedung Kantor KPK. Kedatangannya disebut tidak terkait korupsi mega proyek PLTD PT PLN sewa 5 kapal Turki. Dia muncul kali pertama pada Senin, 18 Desember 2017, saat kasus korupsi kapal Turki hangat disorot media. Anehnya, Basir saat menjelaskan kepada wartawan di KPK, dirinya justru mengaku sengaja datang di KPK untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada 25 Januari 2018, Dirut PLN itu kembali muncul di KPK. Kali ini, dia datang untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan di Papua yang menyeret tersangka Dewi Yasin Limpo, adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Bahkan, Sofyan Basir dalam kesaksiaannya mengaku tak tahu menahu, dengan dalih proyek dianggarkan APBN yang merupakan tanggungjawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak menyinggung kapan pastinya KPK meningkatkan ke level penyidikan kasus mega korupsi mark up proyek PLTD dengan sewa 5 kapal Turki. Mengingat proses penanganannya belum ke penyidikan, praktis KPK juga belum mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan).

Baca juga: Sofyan Basir Mulai ‘Digarap’ KPK

Di lingkunan PLN, sudah jadi rahasia umum kasus mega korupsi ini berdampak buruk terhadap kinerja jajaran PLN. Ini dibuktikan keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp 17 triliun.

Sinyal kinerja buruk itu, sebenarnya sempat diungkap banyak media saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan soal kondisi keuangan PLN yang terendus merosot tajam sebelum akhir 2017. Hal ini fakta langkah-langkah yang ditempuh Dirut PLN Sofyan Basir tidak mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo dalam melakukan efisiensi keuangan negara.

Para penggiat anti korupsi pun mengritisi modus korupsi di balik proyek sewa kapal-kapal turbin asal Turki. Pasalnya, kapal-kapal Turki itu bereputasi buruk secara internasional akibat mengecewakan beberapa negara. Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PT PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020.

“Sewa kapal Turkir sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif,” ungkap Mochammad Afandi, Koordinator Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) saat melakukan aksi di Gedung KPK untuk mendorong KPK mengusut kasus mega korupsi itu, di tengah pemerintah menghadapi tekanan target APBN.

Akibat PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal Turki, maka ada pemborosan per unit mencapai Rp 7,9 triliun dibanding PLTD darat. Lainnya, diduga mark up terjadi pada bahan bakar yang digunakan selisih Rp 450 per kwh. Kalau pakai bahan bakar diesel darat Rp 400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya dua kali lipat menjadi Rp885.

Tidak cuma itu, biaya BBM diduga juga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dg kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh nya 15 jt liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp 6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp 759 miliar per 1 unit kapal dalam setahun. Dugaan koruptif PT PLN terkait pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan negara mencapai Rp 75 triliun.

Dari fakta yang ada, keputusan Dirut PLN Sofyan Basir menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki, sangat aneh dan tidak logika di tengah pemerintahan Jokowi konsen terhadap KPK untuk membantu pengamanan keuangan negara. PLN memaksakan MPVV (Marine Vessel Power Plant) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan. Kabarnya, Dirut PLN sangat licin menyeret nama pihak-pihak tertentu sebagai tameng perlindungan.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu dioperasioalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).

Ironisnya, Zeynep Turki yang dipilih punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, dan bermasalah.[]

 

3 KOMENTAR

  1. Amen, papito Dios dad me sabiduría, planificación y establecer tus prioridades correctas, para que no vivir bajo los impulsos de mi carne. Envíame bendiciones de prosperidad y de abundancia a mi familia,mi hogar y a todas las personas que yo conozco. Amen

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here