Pengamat Asing Nilai Pemerintah Jokowi Otoriter

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Menanggapi pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU, sejumlah kepala negara/pemerintahan sahabat menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Ucapan itu di antaranya datang dari Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Namun, di tengah ucapan pemimpin dunia tersebut, sejumlah publikasi kajian dan artikel yang ditulis pengamat asing, menyampaikan sebuah kekhawatiran yang hampir seragam. Jokowi, seorang tokoh populer yang dianggap mewakili wajah politisi baru —di luar elit politik yang pernah terlibat di era Orde Baru— telah berubah menjadi anti demokrasi dan otoriter.

Matthew Busch, misalnya, dalam artikelnya berjudul Jokowi’s Panicky Politics yang ditulis di Majalah Public Affairs, mengatakan tekanan politik untuk mempertahankan kekuasaan membuat Jokowi berubah. “Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew.

Pengamat asing lainnya menilai: “Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya,” tulis Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression?” di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institut.

Senada, Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam sebuah tulisan berjudul Jokowi Authoritarian Turn menyatakan bahwa Jokowi terindikasi mengembalikan watak pemerintahan otoriter dengan manuver politik sang presiden selama ini. Terdapat empat alasan utama mengapa Jokowi disebut oleh Tom Power sebagai pemimpin otoriter: melanggar norma-norma demokrasi fundamental dalam mengkonsolidasikan partai politik menjelang pemilu 2019, menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, menyandera lawan dengan kasus hukum agar berbalik arah menjadi rekan koalisi, serta kecenderungan menghidupkan kembali militer (TNI/Polri) ke politik.

Mengapa para pengamat asing sangat khawatir kecenderungan perubahan pemerintahan Jokowi meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengambil jalan otoriter? Tom Power juga mengungkap secara rinci. Berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat, termasuk dari Indonesia, Power berkesimpulan ”Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi. Ini adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek dan pengambilan keputusan secara ad hoc,” tulisnya.

Di tataran praktis, merujuk pada tulisan Hersubeno Arif di laman hersubenoarief.com, sikap pemerintah yang dipandang berwatak otriter antara lain: pembubaran ormas HTI melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, cenderung mengkriminalisasi para pengeritik, lahirnya aturan ujaran kebencian yang rawan membungkam kebebasan berpendapat, serta pelibatan kembali militer atau polisi aktif dalam urusan politik.

Dalam konteks Pemilu, di tengah penolakan para pendukung Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno terhadap pengumuman Pilpres 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin yang dianggapnya penuh dengan kecurangan, pemerintah pun bereaksi keras. Nasrasi people power untuk menolak kecurangan pemilu, bahkan disikapi dengan berbagai penangkapan para tokoh oposisi dengan sangkaan makar.

Menkopolhukam Wiranto, misalnya, langsung membuat tim asistensi hukum yang akan memantau ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh, termasuk hendak memblokir media sosial yang mendukung provokasi. Meski rencana tersebut ditentang keras oleh para pegiat demokrasi, mantan panglima TNI di era Orde Baru ini meyakini langkahnya sudah tepat demi menjaga stabilitas nasional.

Tak berselang lama, polisi kemudian menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, dalam kasus makar. Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Bahkan, capres Prabowo sendiri sempat dijadikan tersangka dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyedikan (SPDP) meski surat tesrebut akhirnya ditarik kembali oleh pihak kepolisian. Kondisi ini, menurut pihak BPN, menunjukkan penegakan hukum di era Jokowi dijadikan alat kekuasan.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, meminta polisi berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah itu tidak tepat dan bertentangan dengan substansi hukum. Dia menilai hal ini menjadi pertanda bahwa seolah setiap lawan pemerintah harus diganjar dengan pasal makar. Padahal, menurut Asfinawati, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

Kembali ke tuduhan otoriter, Presiden Jokowi sendiri sempat meresponsnya saat memberikan sambutan dalam acara Rapimnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, (10/3/2018) lalu.  "Di sosmed banyak yang bilang saya adalah pemimpin otoriter, saya heran saja kenapa dibilang otoriter. Menurut saya. Saya ini tidak ada potongan pemimpin yang otoriter," kata Jokowi.

Demokrasi Terancam?

Dalam demokrasi, apa yang dilakukan Kivlan Zein, Eggi Sudjana, dan Bachtiar Nasir sebenarnya merupakan bentuk penyampaian pendapat, betapa pun absurdnya suara itu. Dalam sistem politik terbuka, absurditas dan tindakan menggelikan tak bisa digolongkan sebagai dosa yang mengandung tindak pidana.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang menggunakan penegak hukum dalam menangkap tokoh-tokoh kubu oposisi dengan tuduhan makar. Menurut Rizal rezim Joko Widodo bersikap otoriter.

"Saya sedih sekali ini kita kembali ke zaman otoriter apa yang digunakan untuk menangkap orang sembarangan menggunakan undang-undang anti makar," ungkap Rizal Ramli saat menggelar konferensi pers bersama massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedautalan Rakyat (GNKR) di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Teranyar, aksi damai dari massa penolak pemilu curang yang melakukan aksi di depan kantor Bawasu di Jakarta pada 21 dan 22 Mei, harus dinodai bentrokan yang berujung korban tewas 8 orang dan ratusan luka-luka. Lepas dari adanya pihak ketiga yang membikin rusuh, para penggiat demokrasi meminta ada investigasi terhadap beragai pelanggaran yang terjadi.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, LBH Pers, Lokataru Foundation dan Amnesty International, misalnya, menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam insiden tersebut. "Ini merupakan keprihatinan kami, ada 14 temuan awal terindikasi pelanggaran HAM,” ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur di kantor LBH Jakarta, Minggu (26/5/2019). 

Presiden Jokowi semestinya segera turun tangan. Alih-alih menangkap dan memburu pentolan "people power", Jokowi sejainya tampil ke muka dan menyampaikan kepada publik bahwa ia menjamin kebebasan bersuara. Syaratnya: tanpa kekerasan. Jokowi juga perlu menyampaikan ucapan simpatik terhadap para korban kerusuhan 21-22 Mei.

Jokowi harus sadar bahwa ia menjadi presiden karena sebuah proses demokrasi. Tak seyogianya ia membiarkan sistem ini dirongrong oleh para pembantunya yang masih dipengaruhi paham otoritarian di masa lalu. Reformasi yang sudah berjalan jauh terlalu mahal untuk dikembalikan ke alam anti-demokrasi.

Indonesia harus semakin dewasa dalam berdemokrasi–sistem yang berisik dan acap menjengkelkan ini. Penguasa harus tahan omelan dan kritik dari warga negara. Sebaliknya, warga negara mesti mengomel tanpa tindakan anarkistis. Jika tidak, sia-saia saja kita menganut negara demokrasi![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here