Pengamat: Optimalisasi Zakat Bisa Jadi Solusi Kikis Kesenjangan Ekonomi Umat Muslim

0
130

Nusantara.news, Surabaya – Pembukaan UUD 1945 dengan jelas memuat tentang kewajiban negara dan aparaturnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusi ini berada di pundak pemerintah.

Namun yang terjadi, jurang kesenjangan sosial kian melebar tiap tahun kendati sudah berganti kepemimpinan sejak era reformasi 1998. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bahkan menyebut, kesenjangan saat ini sudah dalam taraf membahayakan ketika menutup Tanwir Muhammadiyah di Ambon. Ucapan itu diulangi hanya berselang sehari ketika memberi sambutan dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Center Micro Finance BRI di Universitas Hasanuddin Makasar, Senin (27/2/2017).

Bahaya itu, menurut Wapres, karena ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini melibatkan dua penganut agama berbeda. Yakni umat Islam yang mayoritas tidak beruntung secara ekonomi dan non muslim mendominasi sektor ekonomi negeri ini. Di Jawa Timur, kekhawatiran itu termasuk besar karena Rasio Gini semakin tinggi dalam dua tahun terakhir.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat semakin besar. Selama 2 tahun terakhir, Jawa Timur tercatat menempati peringkat ke-6 dan ketiga. Pada 2016, Rasio Gini menunjukkan tingkat kesenjangan ekonomi di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini, menempati peringkat ketiga setelah DI Yogyakarta dan Provinsi Gorontalo, yakni sebesar 0,402 per September 2016 (sumber BPS-RED).

Kondisi ini berpotensi mengganggu, jika tidak segera dicarikan jalan keluar. Terutama di kawasan perdesaan yang tingkat kesenjangan ekonominya sangat besar. Salah satu solusi yang bisa diterapkan mengatasi persoalan ini adalah optimalisasi zakat, seperti yang dibeberkan M Amri Rabbani dari forum studi mahasiswa Universitas Brawijaya yang memfokuskan pada kajian ekonomi Islam (KSEI CIES FEB-UB).

“Zakat memiliki peran penting dalam pemberantasan kemiskinan. Potensinya di Indonesia sangat besar seiring dengan meningkatnya kesadaran umat muslim membantu sesamanya, bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Namun dampaknya hanya berlaku pada skala regional, tidak sampai ke pedesaan,” terangnya dalam rilis ke media, Senin (27/2/2017).

Kondisi berbeda tentu saja terjadi di perdesaan. Karena tidak memiliki pemasok zakat sebanyak di kota sehingga kesannya tidak optimal. “Pemerintah bisa memfokuskan pada pola pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk setidaknya menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi dengan mengoptimalkan zakat untuk pembangunan infrastruktur,” tambahnya.

Dalam konteks ini, M Amri Rabbani menegaskan, bukan hanya tugas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam Islam ada istilah taawun atau gotong royong dan kewajiban kalangan mampu membantu masyarakat miskin. Di sinilah alokasi zakat untuk pembangunan serta perbedayaan masyarakt menjadi solusi yang tepat untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi.

Jika itu yang terjadi, M Amri Rabbani yakin akan tercipta keadilan yang merata. Jadi, apabila dana zakat dapat dialokasikan untuk pembangunan desa, bukan tidak mungkin kehidupan lebih layak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. “Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pengoptimalan dana zakat ini dapat dilakukan setelah tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, baik yang berada di desa maupun di kota,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here