Pengamat: Pemerintah Harus Hati-hati Kelola Isu Agama di Aksi 112

0
120

Nusantara.news, Surabaya – Aksi damai umat Islam pada 11 Februari 2017 di Jakarta, diprediksi pengamat dari lembaga Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusdeHAM), Aribowo tidak sebesar 2 aksi sebelumnya, yakni 411 dan 212. Namun, sekalipun aksi mendatang lebih kecil dari segi jumlah massa dia memberi warning kepada pemerintah untuk berhati-hati kelola isu agama.

“Jumlah massa aksinya memang tidak sebesar sebelumnya, tetapi antusiasme umat Islam untuk ikut masih ada, kendati dua ormas terbesar seperti Muhammadiyah dan NU sudah keluarkan imbauan untuk menahan diri dan jaga kenetralan jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta,” terangnya kepada Nusantara.News, Kamis (9/2/2017).

Dosen senior FISIP Universitas Airlangga tersebut juga melihat, aksi 112 merupakan bentuk lain umat Islam untuk memperkuat ukhuwah islamiyah. “Ghirohnya sangat tinggi. Karena itu, pemerintah harus hati-hati membatasi aksi 112. Kalau dengan kekerasan, seperti statemen beberapa pihak di media-media mainstream, mereka pasti akan melawan. Bahkan saya yakin skalanya lebih luas dan besar,” sebutnya.

Aksi 112 memang merupakan kelanjutan dari aksi-aksi umat Islam sebelumnya terkait dinamika pemilihan gubernur di Jakarta. Sebagai representasi wajah negara, agenda demokrasi 5 tahunan itu bergejolak dengan kemunculan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, wakil gubernur yang naik pangkat setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7.

Orang Islam Mau Dipimpin Non-Muslim, Asal…

Namun Aribowo menolak jika resistensi terhadap Ahok gara-gara perbedaan suku, agama dan ras. Menurut dia, rakyat Indonesia jangan terjebak pada perseteruan Islam dengan non Islam dalam agenda Pilgub DKI seperti yang santer diberitakan media-media asing. “Kalau simbol agama dilecehkan, mengeluarkan uang berapa pun orang Islam pasti tidak keberatan. Itu dibuktikan pada aksi 411 dan 212. Karena itu, pemerintah harus hati-hati mengelola isu agama,” tegasnya.

Warning ini dilontarkan karena rezim saat ini cenderung mengusung isu multi kulturalisme  dalam kekuasaannya dengan menjadikan Ahok sebagai test case, sehingga minoritas diberi peran untuk memimpin mayoritas. Agenda ini sebenarnya tidak bermasalah, terang Aribowo, asalkan ada batasan etika berpolitik dalam menjalankan. “Saya yakin orang Islam mau kok dipimpin non muslim asal figurnya menjunjung tinggi etika,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here