Pengamat Unibraw Malang: Kemenangan Ahok Diduga Curang

0
40479

Nusantara.news, Malang – Pengamat Politik yang juga Dosen FISIP di Universitas Brawijaya mengatakan terlihat banyak indikasi kejanggalan dalam Pilkada DKI 2017. “Saya melihat indikasi kecurangan sangat kuat. Karena itu saya berharap ada pikak yang terdorong mengumpulkan bukti untuk memperkuat indikasi kecurangan tersebut,” kata M. Barqah Prantama kepada Nusantara.news, Kamis (16/2/2017).

Ia menambahkan, kalau bukti kecurangan itu ditemukan, maka diyakini tidak perlu ada putaran kedua. Kecurangan itu cukup menjadi bukti pilkada dimenangkan oleh salah satu calon.

“Sebagai akademisi saya punya tanggung jawab untuk turut serta menghadirkan demokrasi yang subtantif, bukan hanya prosedural. Jadi, cukup lengkapi berkas bukti penguat, kemudian selesaikan secara hukum,” tungkasnya

Barqah Prantama menegaskan, kalau kecurangan dibiarkan berlalu begitu saja, maka pilkada terjebak pada demokrasi prosedural dan membiarkan demokorasi substantif hanya jadi hiasan di atas kerja dan sekadar dibicarakan di ruang ruang seminar.

“Oleh sebab itu, harus ada pihak yang serius melakukan pencarian bukti kecurangan,” tandas Barqah.

Pilkada DKI 2017 yang digelar Rabu, (15/2/2017), keluar dengan hasil sementara, di mana pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat berada di posisi teratas dengan raihan sekitar 43 persen suara, disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan raihan suara sekitar 39 persen, dan yang terakhir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Sylviana Murni cdengan raihan sekitar 17 persen suara.

Komposisi perolehan suara ini mendapat banyak sorotan di kalangan penggiat media sosial yang berteriak soal pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada DKI 2017.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jakarta, Abdul Malik mengatakan, dalam pilkada serentak ini sudah tercium aroma kecurangan. Ia menyebut contoh nyata adalah masuknya KTP Palsu yang menurutnya lebih dari 500.000. Ia menyebut, data itu ia peroleh dari bea cukai. Mendagri pun disebutnya sudah mengakui hal itu.

“Mendagri mengaku KTP itu untuk kepentingan bisnis, ini kan aneh sekali, padahal kalau di Indonesia, jika seseorang sudah memiliki KTP itu bisa melakukan apapun, karena sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia,” terangnya.

Selain kasus KTP aspal tersebut, Malik menambahkan adanya fenomena membludaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Juga beredarnya  manifest penumpang dalam jumlah yang signifikan dari suatu daerah yang masuk secara massif ke Jakarta. Indikasi kecurangan lain adalah, perolehan salah satu calon di beberapa TPS yang nihil, demikian juga ada sejumlah pencoblos yang diketahui tak tahu atau tidak mengenali daerah di mana dia mencoblos.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here