“Pengampuan”, Solusi Atasi Sakit Novanto

1
300

Nusantara.news, Jakarta –  Beberapa saat setelah memenangkan gugatan praperadilan dan membatalkan statusnya sebagai tersangka, Setya Novanto keluar dari rumah sakit. Namun, saat diminta menjadi saksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Andi Narogong, Novanto kembali tidak hadir, lagi-lagi dengan alasan sakit. Bagaimana jadinya kalau setiap kali dipanggil baik oleh KPK atau Pengadian Tipikor, Novanto tidak hadir dengan alasan sakit? Ini bisa menjadi presiden bahkan terkesan mengolok-olong penegak hukum, dan oleh sebab itu harus ada solusi.

Merusak Susbsansi Reformasi

Mantan Presiden Soeharto sampai akhir hayatnya tidak pernah duduk di kursi pesakitan pengadilan. Bila Novanto berhasil mengikuti jejak Soeharto, maka substansi reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN akan rusak parah.

Alasan sakit juga terkesan mengecoh. Betapa tidak. Pada 7 Juli 2017, Novanto yang masih berstatus saksi, bakal diperiksa untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus e-KTP. Namun, Novanto tidak dapat hadir dengan alasan sakit. “Setnov sakit vertigo,” kata Kabiro Kesetjenan DPR Hani Tahaptari saat itu.

Dua bulan kemudian, Novanto kembali dipangil KPK untuk diperiksa perdana sebagai tersangka pada 11 September 2017. Lagi-lagi Novanto tidak hadir dengan alasan sama yakni sakit. KPK memperoleh kabar ketidakhadiran Novanto dari Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Menurut Idrus, Novanto tidak bisa hadir karena sedang sakit dan perlu perawatan di rumah sakit.

Dikatakan, Novanto sakit setelah melakukan aktivitas olahraga. Usai diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter ternyata ada beberapa penyakit dalam yang mengharuskan Novanto melakukan perawatan intensif dari dokter di Rumah Sakit Siloam di kawasan Semanggi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Novanto kemarin setelah berolahraga lalu kemudian gula darah naik setelah diperiksa ternyata implikasi fungsi ginjal dan tadi malam diperiksa ternyata juga ada pengaruh dengan jantung,” kata Idrus.

Saat itu Novanto sudah mengajukan surat gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka. KPK ketika itu sempat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda sidang praperadilan. Penundaan itu dimanfaatkan KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun sepanjang sidang praperadilan Novanto tetap sakit sehingga KPK gagal memeriksanya sebagai tersangka sampai saat ini.

Namun, beberapa saat setelah sidang praperadilan yang mengalahkan KPK, Novanto keluar dari rumah sakit dan melakukan aktivitas di internal Partai Golkar, antara lain memberhentikan Yorrys Raweyai dari jabatan Ketua Koordinator bidang Polhukam. Surat pemecatan itu turut ditandatangani oleh Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Gokkar dan Sekjen Idrus Marham.

Setelah memecat Yorrys, pada Senin (9/10/2017) Novanto seharusnya hadir sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong. Namun Novanto kembali mangkir dengan alasan pemulihan kesehatran. “Beliau kan masih pemulihan kesehatan, sulit bisa hadir. Kalau beliau sehat, saya kira akan datang. Kan beliau taat pada hukum, kalau tidak sakit pasti datang,” ujar Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, Senin (9/10/2017).

Diperiksa sebagai tersangka atau diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong memang merupakan dua hal yang krusial bagi Novanto.

Apabila diiperiksa sebagai tersangka maka Novanto memang bisa langsung ditahan, karena KPK sudah memiliki bukti yang cukup tentang keterlibatan Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Feby Diansyah pernah menyebut KPK memiliki 6.000 bukti keterlibatan Novanto. Untuk kepentingan sidang prapreadilan lalu, KPK membawa 200 dokumen bukti keterlibatan Novanto.

Oleh sebab itu, apabila Novanto diperiksa sebagai tersangka, maka yang bersangkutan memang bisa langsung ditahan.

Diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong juga krusial bagi Novanto. Sebab, Andi Narogong menurut keterangan sejumlah terdakwa, adalah perwakilan Novanto dalam kasus e-KTP. Sampai saat ini Novanto memang mengaku tidak kenal dekat dengan Andi Narogong.  Namun, pengakuan ini diyakini akan menjadi catatan tersendiri bagi hakim, apabila dikonfrontasi dengan terdakwa di pengadilan.

Karena alasan ini, patut dicurigai, Novanto akan tetap menghindari diperiksa oleh KPK sebagai terdakwa, atau dipanggil oleh Pengadilan Tipikor sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong. Alasan yang dikemukakan adalah lagi lagi sakit.

KPK memang tidak mengenal pemberhentian perkara atau SP3. Namun Novanto diperkirakan akan terus mengulur waktu dengan alasan sakit sampai terjadi perubahan politik yang membuatnya “bebas” seperti kasus-kasus sebelumnya.  Pertanyaannya adalah, apakah KPK atau Pengadilan Tipikor menerima saja alasan sakit Novanto?

“Pangampuan” Kesehatan

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena, awalnya Novanto hanya mengidap vertigo. Belakangan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dikemukakan Idrus Marham, penyakit Novanto berkembang atau bertambah menjadi gula darah, berimplikasi ginjal dan jantung.

Penyakit gula itu sendiri bisa dipicu setidaknya oleh enam hal. Pertama, terlalu banyak karbohidrat. Kedua, disebabkan oleh kurangnya produksi insulin. Ketiga, dipicu oleh stres atau emosi dan pikiran. Keempat, kurangnya olahraga. Kelima, dipicu oleh sakit, infeksi, atau menjalani operasi. Keenam, gula darah naik karena mengonsumsi beberapa jenis obat seperti steroid.

Kapan gula darah Novanto naik atau stabil? Ini hanya dokter yang mengetahui. Namun, mengingat gula darah dapat dipicu oleh stres, maka setiap kali KPK memanggil atau setiap kali dipanggil Pengadilan Tipikor, maka gula darah Novanto  bisa naik karena stres dan oleh sebab itu sakit dan tidak bisa menghadiri penggilan KPK atau Pengadilan Tipikor. Demikian seterusnya sampai akhirnya Novanto tidak bisa diperiksa dengan alsan sakit, alias “bebas” tanpa vonis pengadilan.

Ini akan menjadi preseden  buruk,  bahkan terkesan mengolok-olok. Sebab penyakit gula darah yang berimplikasi ke ginjal dan jantung, beda dengan stroke. Kalau mengalami stroke, Novanto diharuskan di rawat di rumah atau di rumah sakit. Stroke juga bisa dikenali dari tanda-tanda fisik.

Tetapi gula darah yang berimplikasi ginjal dan jantung, tidak ada tanda-tanda fisik. Apabila penyakit itu tidak sedang menyerang, maka yang bersangkutan sehat.  Sementara apabila sedang menyerang maka yang bersangkutan harus dirawat.

Masalahnya, karena gula darah bisa dipicu oleh stres, maka panggilan KPK dengan sendirinya bisa jadi pemicu. Oleh sebab itu, setiap kali dipanggil KPK, gula darah Novanto naik dan sakit dan oleh sebab itu tidak bisa diperiksa. Tetapi apabila tidak dipanggil, atau masa panggilan sudah lewat, maka Novanto sehat, dan oleh sebab itu ia bisa beraktivitas. Situasi seeprti ini jelas tidak hanya bisa menjadi preseden buruk, tetapi juga terkesan mengolok-olok.

Soehato ketika itu juga tak kunjung bisa diperiksa dalam arti yang sesungguhnya, karena sakit.  Ada kecurigaan ketika itu sakit Soeharto adalah sakit yang dibuat-buat sebagai dalih menghindari pemeriksaan. Tetapi, lepas dari opini sakit itu dibuat-buat atau tidak, satu hal pasti, Soeharto ketika itu berada di Rumah Sakit Pertamina dalam waktu yang lama.

Setelah pulang ke rumah, Soeharto masih sakit. Kalaupun ketika itu katakanlah dia sudah sembuh, tetapi selama itu, Soeharto tidak melakukan aktivitas apapun apalagi muncul di hadapan publik.

Sementara Novanto, apabila dipanggil KPK sakit, dan setelah itu sehat dan beraktivitas. Ini jelas terkesan mengolok-olok.

Ini menjadi tantangan bukan hanya bagi KPK, tetapi juga bagi semua lembaga penegak hukum. Harus ada solusi tentang hal ini. Seperti apa kemungkinan solusi?

Setya Novanto memang bukan sekali dua kali bermasalah dengan hukum. Sebelum kasus dugaan korupsi e-KTP, Novanto pernah berurusan terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999, kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton tahun 2003, kasus penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam tahun 2006, kasus dugaan korupsi Proyek PON Riau tahun 2012, dan kasus papa minta saham terkait Freeport.  Semua kasus ini tidak satu pun yang berhasil menjerat Novanto.

Dari pengalaman menghadapi sejumlah kasus ini, bisa diasumsikan, Novanto sesungguhnya sudah kebal dengan stres, dan oleh sebab itu, stres yang memicu gula darah naik dan menjadi alasan tidak menghadiri panggilan KPK bisa saja hanya klaim. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan ukuran karena menjadi ranah dokter untuk memastikannya.

Solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah pengampuan. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada istilah pengampuan. Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator).

Sakit Novanto  jelas tidak masuk dalam kategori ini. Sebab faktanya, dia masih bisa beraktivitas dan meneken surat pemecatan untuk Yorrys. Lagi pula, pengampuan biasanya diberikan kepada  orang dungu, sakit ingatan, mata gelap, alias orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Novanto jelas tidak masuk dalam kategori ini.

Tetapi dalam hal sakit, Novanto berpotensi tidak bisa mengendalikan sakitnya. Sebab seperti dikemukakan, setiap kali  dipanggil KPK dia stres dan sakit. Tetapi begitu panggilan berlalu, dia tidak lagi stres dan sehat. Ini berarti ada potensi dia tidak bisa mengendalikan penyakitnya.

Oleh sebab itu, Novanto layak mendapat pengampuan. Dalam hal ini tentu saja bukan Setya Novantonya yang perlu dalam pengampuan melainkan penyakitnya.

Seperti apa pengampuan terhadap penyakit Novanto? Mungkin pengadilan menentukan rumah sakit tertentu untuk Novanto, seperti Rumah Sakit Rumah Adhyaksa. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo rumah sakit ini mendorong peran rumah sakit forensik klinik di Indonesia sebagai instrumen penguatan penegakan hukum, karena pihaknya tidak mau lagi kebobolan oleh tersangka ataupun terdakwa yang bohong dalam proses hukum dengan alasan sakit.

Tetapi apa pun  jawabnya, harus ada solusi mengatasi sakit Novanto, karena mengutip KPK, ada 6.000 bukti ketelribatan Novanto dalam dugaan korupsi kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here