Pengangguran Dapat Gaji: Dijanjikan Jokowi, Ditentang JK

0
249

Nusantara.news, Jakarta – Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan tiga kartu baru sebagai jualan kampanyenya di luar 5 kartu yang sudah ada, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja. Jokowi memaparkan ketiga kartu tersebut di hadapan pendukungnya dalam Konvensi Rakyat di Sentul, beberapa waktu lalu.

Meski sebagian pihak menyambut baik kartu baru Jokowi, namun tak sedikit yang mengeritiknya. Kartu-kartu tersebut selain dipandang tidak efisien, juga problematik dalam hal sumber pendanaan di tengah APBN yang defisit, serta distribusi kartu sebelumnya yang dinilai tidak tepat sasaran.

Di antara kartu baru Jokowi, yang mendapat sorotan paling tajam adalah Kartu Prakerja. Kartu yang sasarannya untuk para lulusan SMK, politeknik, dan perguruan tinggi agar mudah mendapat pekarjaan ini dituding sebatas modus Sang Petahana mengincar suara kalangan muda. Di luar itu, pemberian kartu prakerja dianggap tidak mendidik masyarakat. Pasalnya, Jokowi menyebut pemegang Kartu Prakerja bakal diberi honor/gaji meski belum mendapat pekerjaan.

“Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan honor seperti gaji. Tapi jumlahnya berapa masih dirahasiakan,” kata Jokowi saat mengenalkan Kartu Prakerja kepada kaum muda di Kopi Haji Anto 2, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).

Pihak oposisi pun bereaksi. Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyebut Kartu Prakerja Jokowi yang akan menggaji pengangguran sebagai impian kosong. Menurutnya, lebih  baik pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan ketimbang menggaji pengangguran. Ia juga menyindir nasib para pekerja honorer yang nasibnya terkatung-katung.

“Menurut saya janganlah memberikan impian kosong. Coba itu pikirkan dulu yang honorer, yang jumlahnya masih ratusan ribu, yang mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara tapi tidak mendapatkan honor yang layak. Itu saja dulu dipikirin,” kata Fadli.

Yang menarik, respons bernada bantahan bahkan datang dari orang dalam pemerintahan sendiri, yakni Wapres Jusuf Kalla (JK). JK mengingatkan kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran hanya cocok diberikan bagi negara maju dengan jumlah penduduk sedikit seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Namun untuk Indonesia, kata JK, kebijakan tersebut perlu dikaji lagi.

“Kalau negara seperti Indonesia anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar,” katanya, (5/3/2019).

Sebaliknya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin menjelaskan program Kartu Pra-Kerja yang bakal memberikan gaji ke pengangguran lulusan SMK adalah jawaban atas kampanye Prabowo Subianto yang kerap menyebutkan masalah pengangguran.  Pun begitu, menurut Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang merangkap sebagai wakil ketua TKN, menjelaskan bahwa rencana pemberian gaji kepada pengangguran itu sifatnya sementara, tidak terus menerus.

Kartu Prakerja, Program Prematur Sarat Politik

Sekilas, pemberian gaji kepada mereka yang belum bekerja melalui Kartu Prakerja ini serupa dengan unemployment benefits yang diberlakukan di beberapa negara. Negara-negara yang memiliki sistem kesejahteraan luas, umumnya memberikan hal tersebut kepada masyarakat mereka yang tidak bekerja.

Jika diperhatikan, negara-negara di dunia memiliki beragam skema untuk menggaji para tuna karya di negara mereka. Negara yang berhaluan sosial demokrasi atau negara kesejahteraan umumnya bertumpu pada pajak untuk mendanai program seperti ini.

Negeri Paman Sam Amerika Serikat memiliki strategi lain lagi, yaitu dengan compulsory insurance. Sementara itu, negara petrodolar Arab Saudi mendanai hal itu dengan penghasilan mereka sebagai negara kaya minyak.

Jokowi memamerkan tiga kartu baru di hadapan pendukungnya dalam Konvensi Rakyat yang digelar di Sentul, Bogor.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sekilas, ini seperti program yang benar-benar dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di negeri ini. Akan tetapi, jika merujuk pada kondisi keuangan negara yang cekak ditambah beban utang, pelaksanaan program ini boleh jadi tidak akan berjalan mulus bahkan mungkin sulit terwujud.

Indonesia misalnya saja tak setara dengan negara yang kesadaran pajaknya tinggi seperti di negara-negara Skandinavia. Selain itu, Indonesia juga bukan negara petrodolar dengan jumlah penduduk sedikit.

Apalagi program kesejahteraan sosial lain saat ini tengah berjalan tidak maksimal. BPJS Kesehatan sebagai penyedia program kesehatan misalnya, kini tengah dirundung masalah karena mengalami defisit.

Jika ada program kesejahteraan lain seperti Kartu Prakerja, maka beban yang sebelumnya sudah terjadi melalui BPJS, bisa saja semakin bertambah. Padahal, dalam banyak kasus, menambah beban melalui program kesejahteraan kerap menjadi resep bahaya yang bahkan bisa berujung krisis. Yunani dan Venezuela tampaknya sudah cukup menjadi contoh bagaimana pengeluaran jor-joran di sektor sosial justru berujung krisis.

Di luar itu, pemberian unemployment benefits ini tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi masalah pengangguran. Dalam riset yang dilakukan oleh Henry S. Farber dan Robert Valletta, pemberian hal tersebut ternyata hanya memberikan sedikit efek atau sama sekali tak berefek pada pencarian kerja.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana ini tidak efektif. Menurutnya, Indonesia masih memiliki masalah penyerapan tenaga kerja yang masih belum ideal.

Selain itu, jika program ini dijalankan, maka dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan bagi masyarakat. “Akan jadi disinsentif nantinya orang ikut program ini hanya untuk dapat tunjangan pemerintah,” jelasnya.

Masalah lain juga akan muncul, misalnya terkait kerumitan dalam hal pendataan dan penentuan parameter bagi mereka yang dikategorikan sebagai ‘penganggur’ yang mendapatkan gaji. Apakah anak orang kaya yang belum bekerja akan dimasukkan ke dalam program tersebut? Lalu apa dasar konstitusionalnya pengangguran digaji negara? Bukankah dalam UUD 1945 pasal 34 yang dijamin atau dipelihara negara adalah fakir miskin dan anak-anak telantar?

Merujuk pada hal-hal tersebut, Kartu Prakerja ini tergolong masih belum teruji dari segi sistem, pendanaan, dan efektivitasnya. Jika melihat pengumumannya yang dekat dengan pencoblosan, boleh jadi kartu prakerja ini memiliki unsur politis semata, artinya urusan elektabilitas lebih didahulukan ketimbang stabilitas ekonomi. Dengan semakin dekatnya waktu pencoblosan, kebijakan ini bisa menjadi ikhtiar lain untuk mendongkrak perolehan suara.

Pada akhirnya, upaya untuk mengentaskan pengangguran jelas merupakan hal yang penting. Akan tetapi, jika tidak dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat, kebijakan ini bisa berbuah petaka, bahkan hingga krisis. Oleh karena itu, Kartu Prakerja idealnya harus menjadi kartu yang benar-benar dipertimbangkan secara penuh dengan desain kebijakan yang matang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here