Pengawasan Lemah, Pelarangan Cantrang Berpotensi Picu Konflik Horizontal

0
90

Nusantara.news, Probolinggo – Kebijakan pemerintah melalui Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang, tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pengawas. Akibatnya, laporan pelanggaran masih kerap terdengar di berbagai daerah. Salah satunya di perairan Kabupaten Probolinggo.

Persoalan ini kian mengkhawatirkan karena pengguna cantrang merupakan nelayan luar daerah. Jika terus terulang, potensi konflik horizontal bisa meletus setiap saat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, mengungkap hal ini ketika dikonfirmasi media terkait efektifitas kebijakan yang digencarkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, terang Dedy mengaku saat ini tengah waspadai gejala ini. Banyak keluhan bahkan sudah diterima pihaknya karena banyak yang menebar cantrang di perairan 2 mil dari garis batas pantai. “Rata-rata dari nelayan luar daerah. Kami kesulitan SDM untuk memantau,” terangnya, Rabu (26/7/2017).

Kabid Perikanan Tangkap Wahid Noor Aziz mengatakan, laporan yang diterima dari nelayan di kawasan Tongas, Sumberasih, Gending hingga Kraksaan. “Jaring cantrang yang biasanya untuk pencarian ikan melebihi jarak 4 mil, namun realitanya mereka menebar jaring di bawah 2 mil,” katanya.

Selain potensi konflik, Wahid menerangkan, cantrang bisa menghabiskan seluruh biota laut ketika ditebar. Termasuk merusak alat tangkap ikan (API) tradisional milik nelayan lokal. “Kondisi itu rawan menimbulkan konflik. Selain itu, pukat harimau daya tebarnya juga lumayan luas mencapai diameter 1 kilometer, sehingga ketika kapal berlayar di perairan dangkal, maka tidak hanya ikan yang tertangkap, melainkan juga biota laut lainnya,” tuturnya.

Selain ikan kecil, kata dia, banyak terumbu karang rusak akibat alat tangkap cantrang, sehingga Dinas Perikanan juga sudah berkoordinasi dengan polisi perairan untuk menindak nelayan yang masih nakal itu. Senada dengan pimpinannya, Wahid mengakui keterbatasan SDM pengawas mempersulit pihaknya.

Sejauh ini, cantrang yang akan resmi dilarang total akhir 2017, di perairan Probolinggo pengawasannya hanya bisa mengandalkan patroli rutin dan tidak bisa selalu siaga di lokasi, sehingga tidak menutup kemungkinan berlayarnya kapal luar daerah yang menggunakan cantrang terkadang tidak bisa terpantau.

“Kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan dengan menekankan agar para nelayan tidak ikut menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah,” ujarnya.

Wahid meminta nelayan untuk menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan seperti gill net atau purse seine atau dalam istilah lokal disebut jaring insang dan pihaknya juga akan menggiatkan patroli di wilayah perairan selat Madura itu.

Larangan penggunaan cantrang sebenarnya sudah tertuang dalam surat Edaran Nomor: 72/Men-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI). Selain itu, KKP juga mengundangkan Permen Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Harimau (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net) di WPPNRI. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here