Pengelola Negara Masih Gunakan Manajemen Warung

0
41
Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4) berlangsung ribut karena MA salah ketik putusan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.

Nusantara.news, JAKARTA – Pengelola negara masih menerapkan manajemen warung. Kesalahan penulisan masih dilakukan lembaga tinggi negara. Parahnya, kesalahan redaksional dalam surat keputusan (SK) membuat gaduh institusi negara lainnya.

Adalah lembaga tinggi negara bernama Mahkamah Agung (MA) yang kini menjadi sorotan soal kesalahan penulisan dalam redaksional amar putusan MA terkait uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun,

Adapun kesalahan redaksional itu, seperti tertulisnya “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, yang seharusnya “Dewan Perwakilan Daerah”. Selain itu, pada redaksi yang seharusnya tertulis “Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017” yang menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun, malah tertulis “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017”.

Akibat kesalahan itu, suasana di Rapat Panitia Musyawarah yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Minggu (2/4) kemarin DPD memanas. Sejumlah anggota DPD mempersoalkan salah ketik yang bisa menimbulkan penafsiran berbeda.

Namun, pihak MA seakan tak terusik dengan kesalahannya. Jubir MA Suhadi menyatakan kesalahan redaksional itu tidak memengaruhi substansi putusan MA.  Menurutnya, soal salah ketik dalam berkas hanya kekeliruan biasa. Kesalahan bisa terjadi lantaran pihaknya dituntut harus segera menyelesaikan draftnya. “Iya, itu kan salah ketik,  sudah diperbaiki. Kan diinstruksikan mendesak, secepatnya, makanya nggak bisa terhindar dari kekeliruan manusiawi. Tidak ada niat untuk menyalahkan itu,” ujar Suhadi, Senin (3/4).

Beberapa waktu lalu, Sekretariat Negara (Setneg) juga membuat kesalahan salah ketik. Setneg menyebar undangan pelantikan Kepala BIN. Dalam undangan itu salah tulis kepanjangan BIN menjadi Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara. Menyadari kesalahan, Setneg pun minta maaf.

Persoalannya tentu tidak menjadi selesai dengan permintaan maaf. Apalagi jika kesalahan itu kerap terulang dan terulang lagi. Harus ada pembenahan serius terhadap manajemen ketatanegaraan.

Apakah pengelola negara ini harus selalu diingatkan agar bekerja profesional? Rupanya sentilan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra agar negara dikelola dengan benar, kurang manjur.  “Cara mengelola negara tdk sama dengan mengelola rumah tangga ato warung. Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yg terlintas dlm pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tdk begitu,” kata Yusril dalam serangkaian pesan di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd, beberapa waktu lalu.[]

Ridwan Umar

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here