Pengelolaan Alokasi Dana Desa Banyak yang Ditutupi

0
109

Nusantara.news, Kota Malang – Masih banyak desa di Kabupaten Malang belum sepenuhnya melakukan transparani, padahal bagi lembaga publik/institusi pemerintahan negara, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi publik yang harus disampaikan ke masyarakat.

Menanggapi fenomena tersebut, Koordinator Badan Pekerja MCW, Fahrudin, melihat bahwa dokumen APBDes hari ini terkesan tertutup, baik dari awal penyusunan, hingga pelaporan penggunaan dan hal ini berpotensi terjadinya tindak korupsi. “Banyak praktik-praktik yang tertutup, sehingga kinerja dan penggunaan anggaran desa tidak diketahui masyarakat. ini potensial adanya praktik korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi A, Didik Gatot Subroto, menilai belum terbukanya setiap desa terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dikarenakan belum ada keberanian. “Saya kira baru ada 30-40 persen yang mulai terbuka. Seperti di Kecamatan Wagir dan Singosari, dan 2-4  desa lagi,” kata Didik kepada wartawan

Didik menyebutkan, peran serta camat amat penting untuk mendorong setiap Pemdes agar menjalankan undang-undang dan Peraturan Daerah soal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Didik melanjutkan bahwa keterbukaan dianggap perlu dalam penyusunan dan penggunaan APBDes, justru menghindarkan Pemdes melakukan praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. “Peran BPD dan LPMD juga penting. Masalahnya, Pemdes belum berani terbuka,” jelas politisi PDIP ini.

Selain itu, pihaknya masih banyak menemukan kegiatan dikerjakan secara tertutup alias belum ada keterlibatan aktif masyarakat. “ADD dan DD diharapkan ada partisipasi dari masyarakat. Selama kami turun ke desa, kami sampaikan hal ini. SKPD terkait harusnya mengarahkan demikian, bukan lantas membiarkan,” papar dia.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menambahkan dana yang bersumber dari publik tidak boleh ditutupi apalagi dirahasiakan. Sudah saatnya desa membuka informasi APBDes ke publik.

“Oleh karena itu mulai sekarang kami berharap pemerintah desa meningkatkan kembali akuntabilitas kinerja serta keterbukaan pemerintah, desa tidak boleh menghalangi publik mencari informasi. Jika menghalangi pihak desa bisa berhadapan dengan Komisi Informasi Publik dan bisa berujung ke PTUN,” harap Zia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here