Pengelolaan SDA di Jatim Tak Seindah Pernyataan Wagub

0
129
Rapat Koordinasi Perhutanan 2017, di Jatim (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk di dalamnya hutan di Jawa Timur (Jatim) tak seindah pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf saat membuka Rapat Koordinasi Kehutanan Sosial Provinsi Jatim 2017 yang diikuti 208 peserta dari Jatim, Jateng dan Jabar serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ruang Rapat Gedung Bappeda Provinsi Jatim, di Surabaya, Selasa (26/9/2017).

Dalam pernyataannya, Saifullah Yusuf menyebutkan, pengelolaan hutan di Jawa Timur harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Tujuannya, agar potensi sumber daya hutan yang sangat kaya tidak dinikmati oleh orang asing, tetapi bisa dikelola dan dinikmati masyarakat sendiri.

Dia menyebut, sesuai dengan amanat undang-undang dasar ada dua hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yaitu mengelola dan melindungi.

“Pengelolaan hutan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Karena itu program-program yang dibuat oleh LMDH juga harus mengacu kepada tujuan serta visi dan misi kebijakan pengelolaan hutan. Sehingga dalam pelaksanaannya, bisa sesuai dengan program kegiatan yang telah dibuat, jangan sampai keluar dari perencanaan,” ujar Saifullah Yusuf.

Lanjutnya, hal yang penting adalah melindungi hutan. Karena berapa pun luasnya hutan yang kita miliki kalau tidak ada keinginan untuk melindungi maka hutan tersebut akan sirna dan habis tanpa bekas. Sebab, yang ada hanya mengelola atau pengelolaan saja. Untuk itu melindungi menjadi sangat penting guna pelestarian hutan sekaligus lingkungan.

“Yang dibutuhkan dalam melindungi antara lain harus ada empat unsur, yakni unsur pengawasan, ekologi, sosial dan ekonomi,” tegasnya.

Tujuan pokok dalam mengelola hutan adalah mengurus dan memanfaatkan sumber daya hutan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat utamanya masyarakat yang ada di sekitar hutan. Baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kerusakan Hutan di Bojonegoro (Bloggerbojonegoro.co.id)

Mengutip survei pertanian di Jatim, hanya dalam satu dekade menunjukkan terjadi penurunan sekitar 21,16 persen rumah tangga tidak lagi berprofesi sebagai petani. Dan sebanyak 71 persen adalah sebagai petani gurem atau petani yang menguasai lahan pertanian di bawah 0,5 hektar.

Gus Ipul mengatakan, total luas hutan di Jatim 2.109.074,14 hektar. Atau seluas 43 persen dari luas Jatim. Hutan seluas ini terbagi menjadi Hutan Negara, seluas 1.361.146 hektar atau 28,3 persen dari luas daratan Provinsi Jatim. Hutan rakyat seluas 747.928,14 hektar. Dari luas hutan negara di atas, Jatim mengelola Tahura seluas 27.868,30 hektar, dan lainnya dikelola Perhutani 82,84 persen, terbagi menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 782.772 hektar dan Hutan Lindung (HL) seluas 344.742 hektar serta dikelola UPT Kemenhut seluas 205.763,70 hektar atau 15,12 persen.

“Pola pengelolaan sumber daya hutan bersama 1.825 LMDH se-Jatim, telah dilakukan oleh Perhutani lebih dari 10 tahun. Tentunya untuk meneruskan kerjasama ini membutuhkan dan perlu inovasi-inovasi baru agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih dari itu masyarakat pelaku pola PHBM yang tergabung dalam LMDH sudah semestinya siap untuk meningkatkan kapasitas diri,” katanya.

Walhi Jatim: Kondisi Lingkungan di Jatim Mengkhawatirkan

Tapi bagaimana kenyataan di lapangan? Faktanya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim dalam catatannya tahun 2016, menyebut kalau kondisi lingkungan di Jatim sangat mengkhawatirkan. Kondisi lingkungan yang ditinggali masyarakat Jatim sudah banyak mengalami kerusakan.

Aktor Perusak Lingkungan Hidup (Walhi Jatim)

Selama 2016, situasi ekologis di Jatim belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan, kasus lingkungan semakin banyak terjadi, sedikitnya ada 127 kasus, terutama kerusakan sosial ekologi. Walhi Jatim juga menyebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah satu dari sekian regulasi di tingkat pusat yang menjadi problem upaya penyelamatan lingkungan.

“Itu dikarenakan, kebijakan perpanjangan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christanto saat berbicara di Surabaya, Januari 2017, silam.

Sungguh ironis, regulasi itu malah membuka lebar-lebar masuknya investasi untuk mengeksploitasi lingkungan hidup.

“Belum lagi, regulasi daerah seperti RPJMD dan RTRW yang berandil dalam pengambilalihan lahan masyarakat untuk kepentingan invenstasi,” tegasnya.

Ditambahkan, wilayah-wilayah penting secara ekologi yang diambil merupakan area kelola rakyat seperti sawah, ladang dan juga daerah tangkap nelayan.

“Akibatnya, konflik sosial terus muncul antara investasi dengan masyarakat,” katanya.

Masih menurut Rere, pengambilalihan wilayah kelola masyarakat bisa dilihat dari luasan lahan usaha pertambangan migas dan mineral di Jatim. Dalam catatan Walhi Jatim, setidaknya ada 63 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dengan pembagian 31 wilayah berstatus eksploitasi atau KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), dan 32 WKP berstatus eksplorasi.

Disebutkan, Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) untuk Pertambangan Mineral dan Batubara mencatat, ada penurunan izin usaha pertambangan (IUP) per 29 Agustus 2016. Jumlah IUP di Jatim turun dibanding data Kementerian ESDM tahun 2012. Dari 378 IUP kini menjadi 347 IUP. Namun, dari luasan lahan pertambangan justru mengalami peningkatan hingga 535 persen di kurun waktu 4 tahun, yaitu dari 86.904 hektare menjadi 551.649 hektar.

“Kerusakan lingkungan bukan hanya karena faktor alam, tetapi campur tangan manusia melalui regulasi. Di sektor tambang yang sangat mencolok.”

Terkait itu, Walhi Jatim mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera melakukan perbaikan regulasi. Jika perlu mencabut aturan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

“Berbagai regulasi yang cenderung melanggengkan eksploitasi alam dan meningkatkan konflik harus dicabut.”

Limbah B3 Ancam Lingkungan di Jatim

Tak hanya soal kerusakan lingkungan, Walhi Jatim juga menyoroti masalah pencemaran. Pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengolahan limbah B3 yang tidak sesuai aturan, juga mengancam lingkungan di Jatim.

“Pemerintah juga harus peduli dengan kasus limbah B3 di Mojokerto, misalnya. Perbaikan lingkungan harus terus dilakukan agar bencana ekologis dapat dihindari,” paparnya.

Limbah B3 di Lakardowo, Mojokerto (Tudji Martudji)

Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Prigi Arisandi pernah menyebut, kalau Jatim merupakan provinsi yang masuk kategori darurat limbah B3. Ada beberapa wilayah yang memiliki kawasan industri terpusat, seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan Surabaya.

“Di Pasuruan, kami menemukan tanah bekas galian C yang dipakai untuk tempat pembuangan limbah perorangan. Di Sidoarjo dan Jombang juga demikian, termasuk kasus di Desa Lakardowo, Mojokerto,” kata Prigi saat berbincang dengan Nusantara.news.

Persoalan limbah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan perizinan dan pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sementara pemerintah daerah cenderung enggan menangani karena merasa tidak memiliki wewenangan, ini sungguh menyedihkan.

“Menurut kami, ada semacam penistaan hak asasi masyarakat yang tidak terlayani. Padahal, negara tahu ada pelanggaran dan ada dampak terhadap kesehatan, tapi dibiarkan. Keselamatan warga dikesampingkan karena alasan kewenangan,” tandasnya.

Menilik persoalan di atas, tidak salah jika keberadaan Pasal 33 UUD 1945, berbunyi, sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Karena kenyataannya, ada monopoli.

Jiwa Pasal 33 UUD 1945, landasannya adalah semangat sosial. Menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik, termasuk sumber daya alam kepada negara. Karena pemerintah adalah pemegang mandat yang melaksanakan kehidupan bernegara. Pemegang mandat selain punya legitimasi, juga harus dikontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan dengan jujur dan adil, serta dapat dipercaya? Bagaimana dengan kondisi saat ini?

Jika terbukti ada pelanggaran, Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) harus turun tangan, menangkap para pelaku perusak lingkungan. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya tetap kuat, dan berada pada kendali negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here