Pengelolaan Utang Indonesia Tidak Hati-Hati

2
95
Mantan Meko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik pengelolaan utang pemerintah yang tidak berhati-hati.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mengatakan pemerintah mengelola utang dengan cara hati-hati (prudent). Namun jika melihat angka-angka indikator terkait utang, ternyata pengelolaan utang itu tidak prudent.

Adalah ekonom Rizal Ramli, yang juga mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman, yang mengkritik bahwa pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan sangat tidak hati-hati.

Asal muasal mengapa Indonesia gemar berutang adalah karena pilihan model makro ekonomi neo liberal yang ekstra konservatif, cenderung melakukan pengetatan. Padahal model ekonomi makro austerity ini secara teknikal terbukti gagal di seluruh dunia. Ketika gagal, maka mengandalkan utang sebagai sandaran menopang kekurangan defisit fiskal.

“Harus ada kebijakan makro ekonomi yang lebih kreatif dan inovatif,” menurut Rizal Ramli dalam Indonesia Lawyers Club semalam.

Ciri lain model ekonomi makro neo lib ini adalah pertumbuhan ekonomi cenderung stagnasi. Indonesia adalah contoh bagus untuk menjelaskan ini, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita stagnasi di kisaran plus minus 5%. Karena apa, karena pembiayaan didominasi oleh utang, ada kewajiban membayar poko dan bunga utang yang menggerogoti fiskal.

Walaupun PriceWaterhouseCoppers (PWV) dalam ramalannya memuji-muji Indonesia karena memiliki Gross Domestik Product (GDP) yang besar, sehingga diramalkan akan menjadi lima besar negara dengan eknomi yang maju pada 2030. Bahkan akan naik menjadi empat besar pada 2050.

Tapi PWC lupa bahwa asumsi itu dapat dicapai jika kita memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 10% per tahun. Dalam tiga tahun kita hanya memiliki pertumbuhan ekonomi hanya 5%, bahkan stagnasi.

Apalagi pembiayaan APBN didominasi dengan utang, hanya menguntungkan asing. Sulit untuk menjadi negara besar pada 2030 karena pendapatan per kapita hanya naik dari US$3.600 ke US$4.000 saja.

Karena itu, Rizal Ramli, menyarankan ganti model ekonomi neo liberal dengan kebijakan ekonomi yang lebih kreatif dan inovatif. Agar ekonomi pada 2019-2024 bisa tumbuh di atas 10%, sehingga pendapatan per kapita pada 2024 bisa tembus US$7500.

Rizal memaparkan, Jepang bisa tumbuh 12% selama 20 tahun pasca PD II dengan kepemimpinan PM Ikeda. China bisa tumbuh di atas 12% selama nyaris 25 tahun sepanjang kepemimpinan Deng Xiao Ping dan Zhu Rongji. Sehingga Jepang dan China jadi raksasa.

“Kita tak pernah jadi raksasa karena model ekonomi new liberal yang tidak akan mampu mengangkat ekonomi kita. Paling bisa tumbuh  maksimum 6% dan itupun dengan utang yang akan diwariskan kepada anak cucu nanti,” Rizal mengingatkan.

Utang dan GDP

Lebih jauh Rizal mengatakan, Menteri Keuangan jangan hanya membandingkan utang Indonesia hanya dengan GDP, memang lebih rendah dari Amerika dan Jepang. Tapi Amerika mempunyai net international income yang besar.

Amerika juga satu-satunya negara yang kalau defisit bisa nyetak dolar AS, ongkos cetak pecahan US$100 hanya US$2. Jadi nyaris tidak ada masalah dengan Amerika,

Juga tidak cocok dibandingkan dengan Jepang karena memiliki net international income yang tinggi sekali. Yang paling obyektif dalam mengukur pengelolaan utang kita, menurut dia, menggunakan debt service to export ratio (DSER), utang pokok dan bunga dibandingka dengan ekspor. Rasio DSER Indonesia sudah tembus 39% pada 2017.

“Sudah lampu kuning buat Indonesia,” tegas Rizal.

DSER adalah rasio antara total bunga dan cicilan pokok utang suatu negara  dibagi dengan total ekspor suatu negara. Rasio ini menggambarkan kesanggupan suatu negara melunasi kewajiban utangnya setiap tahun berbasis pada pendapatan ekspor negara tersebut. Rasio ini jauh lebih masuk akal dan lebih jujur dalam membandingkan kemampuan bayar utang suatu negara dibandingkan dengan rasio yang umum digunakan, yaitu rasio total utang suatu negara terhadap PDB.

Bagi negara-negara berkembang, berdasarkan debt services framework (DSF) IMF dan Bank Dunia ditetapkan batas (threshold) atas yang aman untuk rasio debt services terhadap ekspor adalah sebesar  25%.

Indonesia memiliki rasio debt services terhadap ekspor yang tertinggi, mencapai 39.6%. Nilai ini jauh melewati batas aman rasio berdasarkan DSF IMF dan Bank Dunia yang sebesar 25%. Dengan kata lain sebenarnya Indonesia sudah masuk lampu kuning, sedangkan  tujuh negara peer lainnya (Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Malaysia, dan Vietnam) masih sangat aman, alias lampu hijau.

Debt service to export (DSER) Indonesia sudah melampaui ambang batas aman menurut ukuran IMF dan Bank Dunia, bahkan sudah lampu kuning.

Mengapa dikatakan lampu kuning? Rizal menjelaskan tahun ini cicilan pokok dan bunga utang sudah Rp840 triliun, dua kali lipat dari anggaran proyek infrastruktur. Karena pemerintah gagal mengelola utang secara  inovatif. Memang ada pejabat (Menteri Keuangan) yang mengatakan, ”Kita hati-hati kok, kita prudent,” tuturnya.

Pertanyannya, lanjut Rizal, kalau memang pengelolaan utang itu prudent, mengapa defisit perdagangan negatif hampir empat bulan berturut-turut, current account negatif, keseimbangan primer juga negatif, utang tumbuh 15%, sementara ekonomi hanya tumbuh 5%.

“Ini adalah bukti bahwa pengelolaan utang tidak dikelola secara hati-hati,” tegas Rizal.

Bisa gerus stabilitas

Jika menengok pertumbuhan utang pemerintah, dinilai jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDB, ini sangat mengkhawatirkan. Karena pertumbuhan utang yang lebih cepat, hampir 15%, dibandingkan pertumbuhan PDB 5% per tahun akan menggerogoti stabilitas keuangan dan ekonomi Indonesia.

Pada 2015, nilai PDB Indonesia sebesar Rp11.526 triliun, meningkat menjadi Rp12.406 triliun di 2016 dan sebesar Rp13.588 triliun di 2017. Rata-rata PDB tersebut meningkat 8,74% secara tahunan (yoy).

Sementara total utang pemerintah pada tahun 2015 mencapai Rp3.165 triliun, dan meningkat menjadi Rp3.515 triliun di 2016 dan Rp3.938 triliun di 2017. Angka ini rata-data tumbuh 14,81% (yoy).

Data terakhir pada Februari 2018, utang pemerintah sebesar Rp4.035 triliun, naik 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.556 triliun.

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertumbuhan utang yang lebih tinggi dari PDB tersebut tidak diikuti oleh produktivitas yang meningkat. Hal ini yang dikhawatirkan dapat membuat stabilitas keuangan goyah.

“Sejauh ini 3,5 tahun terakhir produktivitas tak kunjung meningkat. Akibatnya laju penambahan utang lebih cepat dari PDB akan semakin menimbulkan rasio utang meningkat dan menggerogoti stabilitas perekonomian ke depan,” ujar Heri beberapa waktu lalu.

Menurut dia, seharusnya pertumbuhan utang pemerintah sejalan dengan PDB. “Ya harusnya in line,” katanya.

Utang pemerintah hingga Februari ini masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.

Bukan untuk infrastruktur

Apalagi pemerintah menggembar-gemborkan penerbitan surat utang itu selama ini untuk pembangunan infrastruktur. Kenyataanya tidak demikian.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengkritik penggunaan utang luar negeri pemerintah yang selama ini dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, menurut data yang ia kumpulkan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Menurut Faisal, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp340 triliun atau naik 58% sejak 2014.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori modal, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp204 triliun atau naik 36% sejak 2014.

“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” katanya beberapa waktu lalu.

Proyek-proyek besar, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

Sehingga beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara, demikian Faisal.

Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp81 triliun pada 2018.

“Kita termasuk negara dengan social safetiness terburuk se-Asia Pasifik,” katanya.

Data Bank Indonesia hingga akhir Januari 2018 menunjukkan utang luar negeri Indonesia meningkat 10,3% (year on year/yoy) menjadi USD 357,5 miliar atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs: Rp 13.750). Rinciannya, Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan Rp 2.394 triliun utang swasta.

Bagaimana keruwetan utang ini terjadi? Karena memang pilihan kebijakan makro ekonomi neo liberal yang di-advice oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia selama ini mengarahkan kita untuk terus menerus berutang. Utang itulah yang  membuat bangsa ini tidak mandiri, tergantung oleh para kreditor.

Itu sebabnya, sebelum terlambat, perlu ada perubahan besar kebijakan makro ekonomi yang lebih kreatif dan inovatif. Tujuannya jelas, menghidupkan kemandirian fiskal dan menghentikan mental mengemis kepada para kreditor.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here