Bonus Demografi (3)

Pengembangan SDM Indikator Daya Saing Bangsa

0
248
Ilustrasi: potret pendidikan di Indonesia

Nusantara.news – Esensi keberhasilan mengantisipasi bonus demografi, prinsipnya adalah strategi dan upaya optimal Negara menyiapkan angkatan kerja berkualitas. Lebih teknis lagi,  pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang juga terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat.

Fenomena yang terjadi saat ini, negara maju kekurangan penduduk usia muda, karena gizi dan kesejahteraan, umur di negara maju semakin tua, dan anak-anak terbatas karena angka fertilitas dibatasi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh negara-negara yang mendapatkan bonus demografi. Sayangnya, negara kita baru bisa menyerbu lapangan kerja di luar negeri untuk level terbanyak, yakni menjadi asisten rumah tangga, dan Negara melakukan pembiaran.

Jika Indonesia tidak siap menyediakan tenaga kerja yang berkualitas di era 2020-2030, akan terjadi pengangguran di mana-mana. Kita belum siap memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Bonus demografi malah akan menjadi musibah karena pengangguran menjadi ancaman sosial.

Tak kalah pentingnya, menekan angka fertilitas, karena akan mengurangi investasi keluarga dalam pendidikan untuk tersedianya angkatan kerja berkualitas sesuai tuntutan bonus demografi. Jika gagal, tentu akan terjadi “kutukan” demografi yang sekaligus sebagai ancaman sosial politik.

Kesiapan Pemerintah mengantisipasi bonus demografi

Sampai saat ini kita harus tega mengatakan, bonus demografi belum menjadi konsentrasi Pemerintah karena lebih tertarik pembangunan infrastruktur atas dorongan Cina, yang ternyata juga tidak optimal mendukung pemerintah Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo memaksakan anggaran infrastruktur pada APBN mencapai hampir 20%, padahal kita mengetahui bahwa APBN mengalami defisit sebesar Rp 330 triliun (tahun 2017).

Kita bukan anti pembangunan infrastruktur, tapi kita mengetahui dampaknya lama, selain itu yang menikmati adalah pemilik modal untuk pertumbuhan ekonomi. Namun apabila membangun infrastruktur dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat, jelas kita menolaknya.

Dalam konteks bonus demografi, kita ingin Pemerintah berkonsentrasi pada pengembangan SDM dan pendidikan, tapi justru dengan APBN sektor pendidikan sebesar 20%, perguruan tinggi negeri (PTN) malah diminta untuk mandiri. Faktanya, PTN sibuk dengan ‘Jalur Mandiri’, sehingga watak komersial dominan dalam penerimaan peserta didik.

Wajah kapitalistik dalam dunia pendidikan sangat dominan; PTN tidak lagi menjadi kawah candradimuka yang memproduksi SDM berkualitas, tetapi menjadi mesin bagi pemilik modal. Apalagi konglomerat dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) membangun kampus premium yang menjadikan dunia pendidikan semakin mahal, jauh dari esensi CSR itu sendiri, karena kampus yang mereka bangun sangat komersial.

Kita jadi pesimis jika melihat dunia pendidikan: di perguruan tinggi semakin komersial, tidak heran angka partisipasi sekolah di usia 19-24 tahun timpang, hanya 20%. Sementara pada usia 16-18 ada 63%, pada usia 13-15 ada 91%, dan pada usia 7-12 ada 98%. Ternyata baru 20% dari jumlah usia 19-24 yang mampu diserap perguruan tinggi. Ini bagian dari ketimpangan sosial dan ancaman bagi bonus demografi.

Hal yang mempengaruhi akses ke perguruan tinggi adalah faktor kemiskinan, biaya yang mahal, sehingga banyak anak putus sekolah di tingkat SMA kemudian langsung bekerja sebagai tenaga kerja tidak berkualitas. Padahal, tuntutan utama dari skema bonus demografi adalah tenaga kerja berkualitas dan produktif.

Selain faktor pendidikan dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus menjadi prioritas pemerintah. Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi prioritas untuk SDM lokal dan terus direncanakan sejak awal. Diharapkan, Kementerian BUMN mengurungkan niatnya untuk menjual aset dan BUMN. Secara profit tidak signifikan hasilnya, seyogyanya dapat dijadikan media penyerapan tenaga kerja seperti pada era Orde Baru untuk mengurangi angka pengangguran terbuka yang sudah mencapai 6%-7% dari jumlah penduduk.

Pembangunan SDM bukan saja untuk mengantisipasi bonus demografi, tapi juga indikator daya saing sebuah bangsa.

Pemuda sebagai garda terdepan

Panglima Soedirman, ketika menjadi Panglima TNI berusia 29 tahun, hal heroik lainnya dari pemuda adalah ketika menculik Sukarno dan Mohammad Hatta di Rengasdengklok dan memaksakan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa tekanan Asing (Jepang). Reformasi dan penggulingan Soeharto (tahun 1998) juga tidak lepas dari pemuda, dalam hal ini mahasiswa sebagai motor penggerak dengan menduduki Gedung DPR dan meminta Soeharto melepas kekuasaan yang sudah 32 tahun dipegangnya.

Pemuda, dengan emosi dan kejujuran hati untuk Negara, dipandang sebagai soko guru dalam menilai kekuasaan, walaupun diakui saat ini banyak kalangan mahasiswa yang sudah terjebak politik uang. Kita lihat angkatan ‘98 di dunia politik dan DPR lebih menjijikan daripada para seniornya, sehingga kita pesimis dengan pemuda di dunia politik Indonesia, karena terjebak dengan sistem politik yang korup.

Seharusnya, pemuda lebih berkualitas, mempunyai cakrawala yang luas, perspektif yang lebih mumpuni, dan mimpi yang lebih tinggi. Dengan kondisi objektif pemuda saat ini pantaskah kita berharap berhasilnya bonus demografi?

Sebuah tanda tanya besar, yang mungkin level pemimpin nasional yang bisa menjawab. Political will saja tidak cukup, perlu lebih berpikir revolusioner. Mungkin lebih baik Joko Widodo berencana pembangunan SDM ketimbang infrastruktur atau memindahkan ibu kota Republik Indonesia, karena saat ini bukan prioritas. Momentum bonus demografi hanya berlaku 100 tahun sekali, dan tidak semua negara mengalaminya.

Yang pasti, setiap negara yang mengalami, dan merencanakan secara baik berhasil menjadi negara maju. Sebutlah bonus demografi berkah Allah Yang Maha Kuasa, namun jika tidak dikelola secara baik akan menjadi musibah. Seperti halnya dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), toh yang menikmati bukan rakyat Indonesia, tetapi konglomerat dan pihak Asing.

Proyeksi di tahun 2045, kita menjadi negara No. 4 dalam income per capita setelah Amerika Serikat (AS), Cina, dan India, bahkan Jepang juga di bawah kita. Diyakini bahwa kita mampu melewati bonus demografi dengan baik.

Pemuda adalah “garda terdepan” dalam skema bonus demografi, asal kita sebagai orangtua mampu mendidiknya dan menjadikan sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Megatrend ekonomi

Sebagian pengamat menganggap ada dua tren mega-ekonomi, yakni di tahun 2010 diperoleh kenyataan, income per capita kita mencapai USD 3.000 per tahun. Kedua, fenomena bonus demografi. Bahkan yang sangat pesimis termasuk Bank Dunia, yakin bahwa Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia. Padahal kita mengetahui bahwa basisnya GDP, lalu dibagi jumlah penduduk tanpa melihat bahwa aset 4 konglomerat setara 100 juta orang miskin. Ini suatu penipuan, karena IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia tidak memperhitungkan siapa yang memiliki GDP (Gross Development Product)/PDB (Produk Domestik Bruto) yakni konglomerat atau Asing. Yang penting GDP suatu negara dibagi jumlah penduduk, itulah rumusan income per capita.

Ini pembodohan secara objektif walaupun para ekonom mempercayainya, karena belum ada rumusan teori yang lebih valid. Teori ini menjerumuskan, karena tidak mengutamakan perhitungan ketimpangan sosial dari suatu negara. Gini Ratio kita di tahun 2016 sebesar 0,39 padahal Badan Pusat Statistik (BPS) baru memperhitungkan fakta pengeluaran, kita akan shock jika mengetahui angka ketimpangan yang sesungguhnya.

Dari tahun ke tahun pengeluaran konglomerat tidak sebanding dengan pendapatannya. 100 orang terkaya versi majalah Forbes, asetnya tumbuh senilai 15% pada tahun 2016, padahal aset rakyat Indonesia dengan inflasi justru menurun secara rata-rata. Jika basis perhitungannya GDP, tentu hanya “isapan jempol” bagi rakyat Indonesia, dan itu hanya proyeksi secara kapitalistik.

Bonus demografi adalah potensi dan anugerah Allah Yang Maha Kuasa, tinggal bagaimana kita mengantisipasinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here